Membayangkan BMR dan Hal-hal yang Belum Selesai

Tulisan yang berjudul “Dekonstruksi PBMR” oleh Tyo Mokoagow, kawan saya, beberapa hari lalu, terus terang menggoda saya untuk menulis. Sebenarnya saya berupaya untuk menghindari menanggapi isu ini, karena telah benar-benar menjadi semacam debat kusir yang tak berkesudahan. Namun tulisan seperti yang Tyo buat adalah sesuatu yang tidak bisa dilewati begitu saja. 

Saya sepakat dengan konsepsi Bolmut sebagai “sang liyan” yang Tyo sebutkan. Tetapi di antara yang saya setujui itu, ada ruang yang belum sepenuhnya disentuh. Menurut saya, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Pertama terkait kecenderungan pencarian legitimasi sejarah yang berisiko melahirkan kekerasan epistemik. Kedua terkait relasi kuasa yang membentuk struktur politik dan administratif kita, dan ketiga  membayangkan hidup bersama.

Kekerasan Epistemik

Saya cukup memahami bahwa ada yang berupaya menarik BMR pada masa lampau yang paling jauh dengan melibatkan empat komunitas sekaligus dalam satu konstruksi sejarah yang tunggal. Dalam beberapa diskusi terbatas, bahkan pernah disebut semacam gagasan konfederatif yang terilhami bentuk tertentu seperti Gorontalo. Upaya itu tentu patut dihargai.

Namun pencarian definisi BMR di masa yang terlalu jauh, jika tidak disertai sumber yang memadai dan kesediaan untuk mendengar semua tradisi tutur, berisiko terjatuh pada bentuk kekerasan epistemik. Saya melihat gejalanya, misalnya, dalam klaim-klaim di media sosial bahwa BMR pada dasarnya adalah Mongondow, atau dalam penyebutan lain bahwa Mongondow adalah pusat kosmologi, dan bahwa dari sanalah empat kerajaan kemudian bertransformasi.

Narasi seperti ini sering dipakai untuk mengafirmasi mengapa wilayah-wilayah yang hari ini disebut Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow, dan Kotamobagu tetap membawa label Bolaang Mongondow. Seolah-olah label administratif itu sekaligus merupakan legitimasi kosmologis.

Saya tidak tahu sejauh mana imajinasi seperti ini hidup di dalam benak para elit perumus P-BMR. Tetapi jika ia benar menjadi fondasi konseptual, maka di situlah kekerasan epistemik bekerja. Ia menghapus, membungkam, dan mendistorsi cara masing-masing komunitas mendefinisikan dirinya sendiri.

Setiap komunitas memiliki warisan yang di dalamnya terdapat perbedaan. Apalagi jika ia berangkat dari tradisi tutur. Ada yang menganggap ketika catatan kolonial seperti yang dibuat oleh Wilken dan Schwarz tentang silsilah Mongondow (Boek verhalen Mongondusch) dijadikan dasar rekonstruksi sejarah. Sumber-sumber itu memang penting dan harus dihargai. Namun memori kolektif yang dicatat jauh setelah peristiwa berlangsung tetaplah sumber kedua. Ia tidak serta-merta lebih benar hanya karena ditulis oleh pihak kolonial.

Menjadikan satu sumber sebagai legitimasi tunggal bagi P-BMR justru akan mengaburkan hak asal-usul masing-masing kelompok. Bintauna, Kaidipang-Bolangitang, bahkan Bolango tidak serta-merta akan merasa dirinya adalah Mongondow. Di sinilah harus disadari bahwa basis epistemik masyarakat kita bersifat multivokal. Ada banyak suara, dan tidak semuanya lahir dari pusat yang sama.

Konsepsi Mongondow sebagai pusat kosmologi sebenarnya tidak diperlukan untuk merumuskan hidup bersama. Jika keyakinan itu dipaksakan, maka ruang bersama akan selalu dibangun di atas ketimpangan pengakuan. Yang dibutuhkan bukan perlombaan mencari siapa yang paling tua, melainkan kesediaan untuk saling mendengar dan menyepakati titik temu secara adil. Jika pertemuan itu dilakukan dengan berlaku adil, maka itulah yang kelak menjadi basis sejarah paling jujur bagi generasi berikutnya.

Relasi Kuasa

Tyo benar ketika menyebut adanya marginalisasi kuasa di dalam struktur politik, misalnya dalam fakta bahwa dalam periode panjang kepemimpinan daerah didominasi oleh orang Mongondow. Tetapi menurut saya, relasi kuasa itu tidak lahir dari satu faktor saja. Ia terbentuk melalui proses yang lebih panjang dan lebih halus.

Sejak 1954, ketika administrasi modern Bolaang Mongondow dibentuk, wedana atau camat ditentukan oleh elit. Di dalam praktiknya, banyak posisi itu diisi oleh birokrat yang berasosiasi dengan marga Mongondow. Sebagai satu contoh, di Bintauna dari 21 camat termasuk wedana sejak 1954 hingga 2003, mayoritas berasal dari Mongondow. Sementara dari Bintauna sendiri hanya sebagian kecil. 

Fakta ini bukan untuk membangun sentimen, melainkan untuk menunjukkan bagaimana administrasi bekerja secara politis dan timpang. Sebelum pembentukan wilayah administratif Kab. Bolaang Mongondow, kerajaan-kerajaan di daratan ini berdiri dengan otonominya masing-masing, yaitu memiliki hak usul atas pemimpinnya sendiri. Ada kedaulatan dan politik yang diakui bahkan dalam struktur kolonial.

Ketika struktur administratif baru dibentuk, banyak hak itu dipangkas. Kepala-kepala wilayah yang sebelumnya tumbuh dari struktur internal kini sepenuhnya berada di bawah otoritas Bupati. Secara formal itu tampak administratif, tetapi secara substansial adalah reposisi kuasa. Di dalam reposisi itulah, wilayah-wilayah non-Mongondow mulai merasakan dirinya sebagai yang lain.

Relasi kuasa bukan hanya soal siapa yang menjadi pejabat, namun soal bagaimana ruang dan kewenangan dibentuk. Ketika pusat didefinisikan secara tunggal, maka pinggiran akan selalu tercipta, meskipun tidak pernah secara eksplisit diakui.

Hidup Bersama

Saya memahami BMR adalah persoalan kompleks. BMR tidak bisa dibayangkan dengan narasi tunggal, sebab di dalamnya menyimpan kompleksitas narasi–yang bahkan di beberapa bagian “saling sikut”. Atau juga, kompleksitas lainnya ditunjukan dari pemetaan lingustik. Menurut H. T. Usup (1986)–selain Mongondow–Bolango, Bintauna, dan Kaidipang (termasuk Bolangitang) merupakan rumpun dari kekerabatan keluarga Gorontalo di dalam klasifikasi Proto Bahasa Gorontalo-Mongondow. 

Di sisi yang lain, Bintauna, dan Bolango pernah mengalami era yang panjang dengan Gorontalo. Keduanya pernah aktif masuk menjadi Pohalaa Gorontalo. Jika Bolango menjadi Pohalaa tersendiri, Bintauna masuk bersama dan disebutkan sekaligus dengan dua saudara lainnya, yaitu: Pohalaa Bone, Suwawa, Bintauna. Sementara itu, Kaidipang memiliki hubungan panjang, sangat dekat dengan Buol. Kedua elit (Buol dan Kaidipang-Bolangitang) hingga akhir masa kolonial memiliki ikatan kekeluargaan yang rapat.

Beberapa peristiwa itu juga terjadi dengan Mongondow, bahkan sampai akhir abad ke-20 M. Namun, cara meletakan narasi hubungan keluarga elit dan struktur politik ini, sekali lagi, tidak bisa berpusat bahwa Mongondow sebagai sentrum. Hal itu jelas keliru besar. Hubungan kekeluargaan adalah hal yang lumrah, atau fenomena yang biasa dan manusiawi. Pertanyaan pentingnya adalah, bagaimana mendudukannya dalam persoalan ini? 

Menurut saya, justru kedekatan semacam ini, mesti dibaca dengan jujur bahwa, elit dan masyarakat di jazirah Utara Sulawesi memiliki keragaman dan kekerabatan satu di antara yang lain. Keragaman dan kekerabatan ini bisa berlaku secara bersamaan, yaitu terjadinya persaudaraan di dalam unit-unit yang terpisah, dan di sanalah terjadi distingsi satu di antara yang lain. Jikapun ingin hidup bersama secara adil di dalam terminologi BMR, kedua hal tersebut patut dipertimbangkan, agar tidak ada yang terhapus hak-hak sejarahnya. 

Secara jujur, jika merujuk peristiwa awal pemekaran, perubahan Binadou ke Bolaang Mongondow Utara itu, menimbulkan distorsi dan pengaburan siapa sebenarnya masyarakat yang berada di sana. Label sebagai Bolaang Mongondow bagi Binadou secara tidak langsung membangun definisi masyarakat yang lain, dengan kekayaan sejarah, budaya dan bahasanya. Seandainya ingin membayangkan masa depan yang lebih baik, pengembalian ke bentuk awal “Binadou” sangat diperlukan, sembari itu, menciptakan BMR yang peka akan keragaman–yang bukan saja diucapkan tapi dilakoni.

Sembari itu semua diupayakan, satu hal yang perlu juga dipastikan adalah, apakah di dalam kebijakan dan sirkulasi elit ada jaminan untuk tidak seperti Bolaang Mongondow masa lalu? Sebab, kita tidak hidup lagi di era para raja, tuntutan kini, selain rekognisi adalah, melihat setiap manusia di BMR sama, dan punya akses yang sama–dengan catatan besar–tanpa ada eksklusifitas pada kelompok tertentu.

Penulis : Kader Inomasa Study Club (ISC), pernah jadi pengurus PB KPMIBM