PMII Barru Soroti Kesiapan RSUD Lapatarai, Jangan Jadikan Rujukan sebagai Solusi Keterbatasan Alkes

Nulondalo.com, BARRU – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Barru mengecam keterbatasan fasilitas alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lapatarai Kabupaten Barru. Minimnya fasilitas medis, khususnya inkubator bagi bayi prematur, dinilai menjadi persoalan serius yang berpotensi mengancam keselamatan pasien dan mempertanyakan kesiapan pelayanan kesehatan daerah.

Keterbatasan inkubator menjadi perhatian setelah munculnya informasi mengenai bayi prematur yang harus mendapatkan penanganan di rumah sakit berbeda akibat keterbatasan fasilitas. Kondisi ini kembali memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kesiapan RSUD Lapatarai dalam menangani pasien yang membutuhkan pelayanan medis darurat?

Persoalan tersebut semakin memprihatinkan setelah adanya kasus kelahiran bayi kembar. Berdasarkan informasi yang diterima PMII Barru, satu bayi mendapatkan penanganan di Barru, sementara bayi lainnya harus ditangani di rumah sakit berbeda. Akibatnya, kedua bayi kembar tersebut menjalani penanganan kelahiran di tempat yang berbeda.

Lebih memprihatinkan lagi, PMII Barru menerima informasi bahwa salah satu bayi saat ini mengalami gangguan pada paru-paru. Kondisi tersebut tentu membutuhkan perhatian dan penelusuran medis lebih lanjut. PMII menegaskan bahwa hubungan antara proses rujukan dan kondisi kesehatan bayi harus dipastikan berdasarkan keterangan tenaga medis, bukan melalui asumsi.

Ketua Cabang PMII Barru menilai keterbatasan alat kesehatan tidak boleh terus-menerus menjadi alasan bagi rumah sakit untuk merujuk pasien. Menurutnya, rumah sakit daerah harus memiliki kesiapan fasilitas yang memadai agar mampu memberikan penanganan awal secara optimal sebelum memutuskan rujukan.

“Ini bukan persoalan sepele. Nyawa pasien memang berada dalam penanganan tenaga medis, tetapi tenaga medis juga membutuhkan dukungan alat kesehatan yang memadai. Bagaimana dokter bisa memberikan pelayanan maksimal kalau fasilitas penunjangnya terbatas? Jangan sampai setiap kali rumah sakit tidak mampu menangani pasien, solusinya selalu rujukan. Rujukan memang diperlukan dalam kondisi tertentu, tetapi jangan sampai menjadi senjata utama untuk menutupi ketidaksiapan fasilitas rumah sakit,” tegasnya.

Kekhawatiran terhadap keterbatasan fasilitas tersebut juga disampaikan oleh keluarga pasien. Ia menegaskan bahwa masyarakat tentu tidak menginginkan rumah sakit kekurangan alat kesehatan, terlebih ketika fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan pasien.

“Kita tentu tidak boleh membiarkan rumah sakit kekurangan alat kesehatan, apalagi kalau menyangkut keselamatan pasien. Tetapi persoalannya, setiap kali fasilitas medis terbatas, jangan sampai lagi-lagi alasannya persoalan anggaran pengadaan alat kesehatan. Nyawa pasien tidak bisa menunggu terlalu lama. Dokter punya tanggung jawab menyelamatkan pasien, tetapi bagaimana bisa memberikan penanganan maksimal kalau alat kesehatannya terbatas? Ujung-ujungnya pasien harus dirujuk lagi,” ungkapnya.

Ia juga berharap pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit tidak menjadikan keterbatasan fasilitas sebagai persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian konkret.

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung akibatnya. Kami datang ke rumah sakit tentu berharap mendapatkan pelayanan dan penanganan yang layak. Kalau sedikit-sedikit harus dirujuk karena alat tidak tersedia, lalu untuk apa masyarakat berharap banyak pada rumah sakit daerah?” lanjutnya.

PMII Barru menilai pernyataan tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Barru, khususnya dalam mengevaluasi kebijakan penganggaran dan prioritas pengadaan alat kesehatan. Persoalan ketersediaan alkes tidak boleh berhenti pada alasan keterbatasan anggaran, tetapi harus dijawab melalui perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pemerataan fasilitas medis yang tepat sasaran.

Ketua Cabang PMII Barru juga mendesak pemerintah daerah agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD Lapatarai, termasuk ketersediaan inkubator, fasilitas perawatan intensif, serta alat kesehatan penunjang pelayanan ibu dan anak.

“Kalau memang persoalannya anggaran, pemerintah harus menjelaskan bagaimana perencanaan dan prioritas pengadaan alat kesehatan selama ini. Jangan sampai anggaran kesehatan tersedia, tetapi kebutuhan mendasar rumah sakit justru belum terpenuhi. Jangan hanya sibuk berbicara tentang peningkatan kualitas pelayanan dan penghargaan pemerintah daerah, sementara fasilitas yang menyangkut keselamatan pasien masih menjadi persoalan,” tegasnya.

PMII Barru mengingatkan bahwa rujukan merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan dan dapat menjadi keputusan medis yang tepat ketika pasien membutuhkan fasilitas atau kompetensi yang tidak tersedia di rumah sakit asal. Namun, mekanisme rujukan tidak boleh dijadikan pembenaran atas lemahnya perencanaan dan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Barru dan manajemen RSUD Lapatarai harus memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan penanganan awal yang optimal, didukung tenaga medis profesional serta alat kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

PMII Barru menegaskan tidak akan berhenti pada kritik. Organisasi tersebut menyatakan siap melakukan konsolidasi, pengawasan, dan aksi demonstrasi apabila pemerintah daerah maupun pihak terkait tidak menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan fasilitas kesehatan di RSUD Lapatarai.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar slogan dalam laporan kinerja pemerintah. Jangan menunggu masyarakat bersuara keras, muncul korban, atau persoalan menjadi viral baru kemudian berbenah. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada langkah nyata,” tutup Ketua Cabang PMII Barru.

Bagi PMII Barru, pelayanan kesehatan yang layak bukanlah kemewahan, melainkan hak masyarakat. Ketersediaan alat kesehatan bukan sekadar urusan administrasi pengadaan atau persoalan anggaran, tetapi bagian penting dari tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan setiap warga.