Ekonomi Jakarta Tumbuh, Ketimpangan Masih Menganga
- account_circle Diana Larasati Dewi
- calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
- visibility 67
- print Cetak

Permukiman padat di bantaran sungai di Jakarta. Ketimpangan pembangunan dan masih tingginya angka kemiskinan menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di ibu kota. (credit foto: rakyatmerdeka)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, NULONDALO.COM – Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Dr. Muhammad Aras Prabowo, menyoroti paradoks pembangunan ekonomi Jakarta. Meski memiliki kapasitas ekonomi besar dan mencatat pertumbuhan positif, ibu kota masih menghadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan antarwilayah.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Dialog Publik dan Bedah Buku bertajuk “Sosialisme Islam” yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Barat, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan bertema “Islam Membangun Etika Publik, Menegakkan Sistem Sosial, Mengubah Masyarakat Menuju Keberadaban” itu menghadirkan Wakil Ketua Syuro PKB Jakarta Barat, Drs. KH. Abdul Ghoni Faiq, dan Muhammad Aras Prabowo sebagai narasumber.
Dialog tersebut diikuti lebih dari 50 peserta yang terdiri atas kader PKB, tokoh masyarakat, pemuda, dan Generasi Z. Forum ini menjadi ruang refleksi intelektual untuk membahas nilai-nilai keislaman, keadilan sosial, serta keberpihakan terhadap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam pemaparannya, Aras mengungkapkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta pada 2025 mencapai Rp3.926,15 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,21 persen.
Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Pada Maret 2026, angka kemiskinan di Jakarta masih mencapai 3,96 persen atau sekitar 432,62 ribu penduduk.
“Jakarta memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang menghasilkan kekayaan, siapa yang menikmati pertumbuhan, dan siapa yang menanggung biaya sosial serta ekologis pembangunan,” ujar Aras.
Ia juga menyoroti konsentrasi aktivitas ekonomi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang secara bersama-sama menghasilkan hampir separuh PDRB enam wilayah administrasi Jakarta.
Sementara itu, Kepulauan Seribu justru mengalami kontraksi ekonomi sebesar 2,68 persen pada 2025. Wilayah tersebut juga mencatat tingkat kemiskinan mencapai 12,37 persen berdasarkan data dalam materi kajian Aras.
Jakarta Utara turut menghadapi persoalan serupa. Di tengah keberadaan pelabuhan, kawasan industri, dan aktivitas perdagangan, wilayah ini masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.
Menurut Aras, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghadirkan keadilan sosial.
“Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan keadilan. Tanpa kebijakan distribusi, demokratisasi akses modal, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, pertumbuhan justru berpotensi memperlebar ketimpangan struktural,” jelasnya.
Enam Klaster Ekonomi Berbasis Wilayah
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Aras merekomendasikan enam klaster pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah Jakarta.
Pertama, penguatan sektor keuangan dan perdagangan di Jakarta Pusat. Kedua, pengembangan ekonomi kreatif dan digital di Jakarta Selatan. Ketiga, industrialisasi kerakyatan di Jakarta Timur.
Selanjutnya, penguatan perdagangan, UMKM, dan logistik di Jakarta Barat; pengembangan ekonomi maritim di Jakarta Utara; serta ekonomi biru berbasis komunitas di Kepulauan Seribu.
Selain itu, ia mendorong pemerintah memperkuat koperasi produktif, digitalisasi UMKM, pembiayaan inklusif, kemitraan industri, dan integrasi rantai pasok lokal.
Bagi Aras, pembangunan ekonomi harus menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penerima manfaat dari kebijakan pemerintah.
“Jakarta membutuhkan keberanian untuk mengubah orientasi pembangunan dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju distribusi kesejahteraan. Rakyat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan,” pungkasnya.
Melalui dialog bertajuk Sosialisme Islam tersebut, PKB Jakarta Barat berupaya menghadirkan ruang diskusi mengenai hubungan antara nilai-nilai Islam, etika publik, dan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan.
- Penulis: Diana Larasati Dewi
- Editor: Djemi Radji

Saat ini belum ada komentar