Yasti Tagih Kewajiban Pengembang Bangun Hunian Berimbang
- account_circle Diana Larasati Dewi
- calendar_month 7 jam yang lalu
- visibility 10
- print Cetak

Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo, mengingatkan pengembang perumahan agar memenuhi kewajiban pembangunan hunian berimbang untuk mengurangi kesenjangan akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TANGERANG, NULONDALO.COM – Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo, mengingatkan pengembang perumahan agar memenuhi kewajiban membangun hunian berimbang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurut Yasti, kebijakan hunian berimbang penting untuk menjamin ketersediaan rumah mewah, menengah, dan sederhana sekaligus mengurangi kesenjangan akses masyarakat terhadap hunian layak.
Hal tersebut disampaikan Yasti dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Gubernur Banten beserta jajarannya, serta direksi Summarecon Serpong di Kabupaten Tangerang, Jumat (20/11/2026).
Yasti menyoroti masih besarnya persoalan backlog perumahan di Indonesia. Berdasarkan data statistik perumahan BPS yang dikutipnya, backlog kepemilikan rumah pada Agustus 2026 tercatat sebesar 12,39 persen atau sekitar 9,29 juta rumah. Sementara itu, rumah tidak layak huni per Maret 2026 mencapai 24,03 persen atau sekitar 18 juta rumah.
“Per tahun 2026 ini masyarakat kelas menengah yang belum memiliki rumah sekitar 9 juta, sedangkan 18 juta masyarakat belum memiliki rumah layak huni, dan tiap tahun diprediksi akan bertambah 1 juta backlog,” ungkapnya.
Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Utara itu menjelaskan, ketika pembahasan Undang-Undang Perumahan dilakukan, pengembang telah menyepakati prinsip pembangunan hunian berimbang dengan komposisi satu rumah mewah, dua rumah menengah, dan tiga rumah sederhana.
Karena itu, ia meminta pemerintah sebagai regulator memastikan ketentuan tersebut benar-benar dijalankan oleh para pengembang.
“Kami datang untuk mengingatkan kewajiban pengembang, juga pemerintah selaku regulator sesuai PP No. 12 Tahun 2021 yang menegaskan kewajiban hunian berimbang. Badan hukum atau pelaku pembangunan perumahan wajib mewujudkan hunian berimbang antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Kapan backlog perumahan selesai jika amanat UU tidak dilaksanakan oleh para pengembang?” tegas Yasti.
Ia juga menyoroti pembangunan kawasan Summarecon Serpong. Berdasarkan perhitungannya, kawasan tersebut memiliki sekitar 50 klaster perumahan dengan rata-rata 350 rumah setiap blok. Dengan demikian, diperkirakan terdapat sekitar 17.500 rumah mewah yang telah dibangun.
Yasti menilai pembangunan tersebut semestinya diikuti dengan penyediaan rumah menengah dan sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia memperkirakan kewajiban hunian berimbang di kawasan itu seharusnya mencakup sekitar 41.000 unit rumah menengah dan sederhana.
“Kami akan melakukan tugas pengawasan terkait kepatuhan terhadap pelaksanaan UU,” ujarnya.
Selain menyoroti kepatuhan pengembang, Yasti menyayangkan belum berfungsinya Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan rumah umum.
Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut diperlukan untuk mendukung percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah layak.
Yasti menegaskan, penyelesaian persoalan perumahan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan kawasan komersial. Kepatuhan pengembang dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan regulasi menjadi bagian penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
- Penulis: Diana Larasati Dewi
- Editor: Djemi Radji

Saat ini belum ada komentar