Breaking News
dark_mode
Trending Tags

BBM Proyek Jalan Akses KA Labakkang–Ma’rang dari Sitaan Polisi, PERJOSI Pertanyakan Jaminan Asal-Usul

  • account_circle Hardiansyah
  • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
  • visibility 458
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Asesor BNSP ini juga menjelaskan, pernyataan ini kemudian menjadi perhatian tim investigasi karena pembangunan jalan akses menuju kawasan stasiun berkaitan dengan penggunaan material, BBM, alat berat dan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

Secara kelembagaan, Kementerian Perhubungan memiliki aturan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. JDIH Kemenhub mencatat PM 26 Tahun 2020 mengatur kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

“Karena itu, siapa yang memiliki kewenangan pada setiap tahapan pekerjaan perlu dilihat berdasarkan dokumen penugasan, struktur organisasi, kontrak pelaksanaan, serta dokumen administrasi pekerjaan yang relevan’ tuturnya.
Persoalan lain muncul ketika tim investigasi berupaya meminta penjelasan mengenai dokumen pekerjaan.

Dalam rekaman percakapan tersebut, Jihan disebut menyampaikan bahwa wartawan tidak memiliki hak untuk memeriksa kontrak antara Satker dan kontraktor.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian Bung Salim.

Menurut Salim, permintaan informasi jurnalistik bukan berarti wartawan mengambil alih kewenangan pejabat atau masuk ke ranah pelaksanaan pekerjaan.

“Yang kami lakukan adalah meminta klarifikasi dan menguji informasi. Kalau ada kontrak, spesifikasi teknis, asal material, legalitas sumber material, atau dokumen lain yang memang dapat dikonfirmasi, maka itu bagian dari proses jurnalistik untuk memastikan informasi yang diterbitkan benar,” ujar Bung Salim.

Bung Salim menegaskan, setiap informasi yang diperoleh tetap harus melalui proses verifikasi.

“Kalau memang tidak dapat diberikan, jelaskan dasar hukumnya. Jangan langsung menyatakan wartawan tidak punya hak tanpa menjelaskan konteks dan dasar aturan yang digunakan,” katanya.

Pembangunan jalur kereta api Makassar–Parepare merupakan proyek strategis transportasi di Sulawesi Selatan. Kementerian Perhubungan menyebut proyek tersebut melintasi lima wilayah, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, dan Kota Parepare.

Dalam informasi resmi Kemenhub mengenai operasional jalur KA Pangkep–Maros, Stasiun Ma’rang dan Stasiun Labakkang juga disebut sebagai bagian dari kawasan yang dilayani jalur tersebut.

Karena proyek tersebut merupakan bagian dari infrastruktur transportasi publik, setiap penggunaan sumber daya dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi tentu memiliki kepentingan publik.

Itulah sebabnya, menurut Bung Salim, pertanyaan mengenai asal BBM yang digunakan kendaraan proyek tidak seharusnya berhenti pada pernyataan lisan.

Bagi Bung Salim, keberadaan informasi justru harus menjadi pintu masuk untuk melakukan verifikasi lebih lanjut, menurutnya ada dua hal yang harus dipisahkan, yaitu apa yang dikatakan Jihan dalam saat dikonfirmasi, dan pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen resmi.

“Kami punya bukti hasil konfirmasi dengan pernyataan Jihan. Dan semua yang dikatakan otomatis menjadi fakta hukum. Justru dengan pernyataan tersebut kami akan dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang,” kata Bung Salim.

Menurutnya, pihak yang mengetahui penggunaan BBM di lapangan perlu memberikan penjelasan mengenai sumber BBM, volume penggunaannya, mekanisme pengadaan atau penyerahan, bukti transaksi, dan pihak yang bertanggung jawab.

Jika benar terdapat BBM yang berasal dari barang sitaan, maka harus jelas pula bagaimana status barang tersebut berubah menjadi barang yang dapat digunakan dalam kegiatan proyek.

Atas adanya pernyataan Jihan tersebut, KoranHarian55 mendorong BPKA Sulsel memberikan klarifikasi resmi yang perlu dijawab yaitu apakah benar BBM solar yang digunakan kendaraan atau alat berat pada pekerjaan jalan akses menuju kawasan Stasiun Labakkang dan Ma’rang berasal dari barang sitaan kepolisian, siapa pihak yang menyerahkan BBM tersebut kepada pelaksana pekerjaan, apa dasar dokumen penggunaan BBM tersebut.

Lalu siapa pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan BBM di lokasi pekerjaan, berapa volume BBM yang digunakan selama pekerjaan berlangsung, apakah terdapat catatan penerimaan dan penggunaan BBM di lapangan, siapa yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM kendaraan dan alat berat, apakah BPKA Sulsel mengetahui sumber BBM yang digunakan, jika BPKA Sulsel menyatakan tidak mengetahui, dan siapa pejabat atau satuan kerja yang bertanggung jawab memberikan penjelasan, apakah pernyataan Jihan dalam rekaman tersebut merupakan pengetahuan resmi berdasarkan tugasnya atau merupakan penjelasan pribadi.

“Pihak BPKA harus melakukan pemeriksaan internal terkait informasi tersebut, dan bersedia menunjukkan dokumen yang dapat menjelaskan asal-usul penggunaan BBM tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, jika benar BBM yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan proyek berasal dari barang sitaan polisi, bagaimana statusnya, siapa yang menguasai, siapa yang menyerahkan, dan atas dasar apa BBM tersebut kemudian digunakan untuk pekerjaan proyek” tegasnya

Hingga berita ini ditayangkan, Kasatreskrim AKP Abd Halim SH dan Kapolres Pangkep AKBP Aditya Pradana SH SIK, belum merespon saat dikonfirmasi terkait pernyataan Jihan, tentang BBM jenis Solar bersubsidi, yang digunakan oleh alat berat proyek KA. (tim)

  • Penulis: Hardiansyah

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Dorong Sinergi Pusat–Daerah Demi Jaminan Kesehatan Warga Kurang Mampu

    DPR Dorong Sinergi Pusat–Daerah Demi Jaminan Kesehatan Warga Kurang Mampu

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 309
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap terlayani secara optimal dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur, Makassar, Jumat (20/2/2026). […]

  • Melihat yang Tak Terlihat Ala Gus Dur: Catatan tentang Politik, Agama, dan Jaringan Kekuasaan

    Melihat yang Tak Terlihat Ala Gus Dur: Catatan tentang Politik, Agama, dan Jaringan Kekuasaan

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Muhammad Kamal
    • visibility 474
    • 0Komentar

    Namun revolusi tidak berhenti pada runtuhnya rezim lama. Setelah itu muncul pertanyaan baru: siapa yang benar-benar mengendalikan arah negara? Gus Dur membaca momen ini dengan cukup jeli. Ia menaruh perhatian pada figur seperti Abolhassan Banisadr, seorang intelektual yang kemudian menjadi presiden pertama pascarevolusi. Posisi Banisadr terasa ganjil bagi banyak pengamat. Ia bukan ulama garis keras, […]

  • Maulid, Haul Masyayikh hingga Tasyakuran Muktamar NU ke-35 Warnai Kebersamaan Nahdliyin Kabupaten Gorontalo

    Maulid, Haul Masyayikh hingga Tasyakuran Muktamar NU ke-35 Warnai Kebersamaan Nahdliyin Kabupaten Gorontalo

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 337
    • 0Komentar

    KABUPATEN GORONTALO, NULONDALO.COM – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Gorontalo menggelar Ta’dim Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan Haul Masyayikh Thoriqoh Naqsabandiyah Kholidiyah Mujaddadiyah serta tasyakuran suksesnya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin, Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Selasa malam (9/9/2026). Ta’dim Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut […]

  • Jafar bin Abi Thalib: Diplomat Nabi Ke Afrika (Kisah Sahabat Nabi Yang Jarang Diceritakan #16)

    Jafar bin Abi Thalib: Diplomat Nabi Ke Afrika (Kisah Sahabat Nabi Yang Jarang Diceritakan #16)

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle Pepi Al-Bayqunie
    • visibility 500
    • 0Komentar

    Kisah Ja’far tidak berhenti di situ. Bertahun-tahun kemudian, dalam Perang Mu’tah, Nabi menunjuk tiga komandan secara berurutan. Setelah Zaid bin Haritsah gugur, panji perang berpindah ke tangan Ja’far. Pertempuran melawan pasukan Romawi berlangsung sengit. Dalam riwayat disebutkan, tangan kanannya terputus saat memegang panji, lalu berpindah ke tangan kiri. Ketika tangan kirinya pun terputus, ia tetap […]

  • LKNU Gorontalo Dorong Sinergi Ekonomi Syariah dan Kesehatan Umat

    LKNU Gorontalo Dorong Sinergi Ekonomi Syariah dan Kesehatan Umat

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Provinsi Gorontalo, dr. Sri Manovita Pateda, M.Kes., Ph.D, menegaskan bahwa pelaksanaan Pekan Ekonomi Syariah memiliki nilai strategis yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat (Selasa, 28/10/2025). Menurut dr. Sri Manovita, ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari kesehatan karena keduanya saling menguatkan. “Kesehatan adalah modal dasar produktivitas, […]

  • Ketua IKPM-HT Yogyakarta Resmi Laporkan Kader PDI-P, Shanty Alda Nathalia ke Bidang Kehormatan DPP

    Ketua IKPM-HT Yogyakarta Resmi Laporkan Kader PDI-P, Shanty Alda Nathalia ke Bidang Kehormatan DPP

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Risman Lutfi
    • visibility 405
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, Yogyakarta – Ketua Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta resmi melayangkan surat pengaduan terhadap Shanty Alda Nathalia, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, ke Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan pada Selasa (3/3/2026). Laporan ini terkait dugaan pelanggaran disiplin partai dan benturan kepentingan (conflict of interest) yang dinilai mencederai marwah institusi. […]

expand_less