akuntabilitas keuangan negara

Konon, ada dua profesi yang paling ditakuti di negeri ini. Yang pertama adalah penagih utang. Yang kedua adalah penegak hukum. Bedanya, penagih utang datang membawa buku tagihan, sedangkan penegak hukum datang membawa pasal. Namun, bagaimana jadinya jika suatu hari penegak hukum justru menjadi pihak yang diperiksa oleh hukum? Di sinilah humor Indonesia sering kali mengalahkan […]

Selama hampir satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Capaian ini sering dijadikan simbol keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Ketepatan waktu penyampaian laporan pun semakin memperkuat kesan bahwa akuntabilitas fiskal berjalan dengan baik. Namun, di balik capaian tersebut, berbagai kritik terhadap kebijakan anggaran tetap bermunculan—mulai dari […]

Salah satu berita yang cukup ramai dibahas belakangan ini adalah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang masih berstatus unaudited oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Secara umum, langkah ini sering dipresentasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Di atas kertas, memang terlihat rapi, laporan disusun, […]

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan ini menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, dengan fokus pada pemangkasan belanja yang dianggap “non-prioritas” seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, hingga kegiatan seremonial. Secara normatif, langkah ini patut diapresiasi karena berupaya mengurangi pemborosan […]

Ketimpangan sosial dan ekonomi hingga saat ini masih menjadi persoalan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu isu yang kerap menjadi sorotan adalah kurang tepat penyaluran bantuan sosial (bansos).program bansos sebenarnya dirancang untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun dalam praktiknya, masih sering terjadi ketidaksesuaian antara penerima […]

Konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah sering kali diukur dari intensitas pertempuran atau kerugian infrastruktur yang terpampang di permukaan media. Namun, dalam perspektif akuntansi pemerintahan, dampak sesungguhnya terletak pada kemampuan negara dalam mencatat, mengklasifikasikan, dan mempertanggungjawabkan beban fiskal yang ditimbulkan. Angka pengeluaran langsung mulai dari pengadaan alutsista, logistik tempur, hingga rehabilitasi wilayah terdampak hanyalah representasi […]