Belanja Non-Prioritas dalam APBN: Siapa yang Menentukan Skala Kepentingan?

Di tengah kondisi ekonomi global yang kian sulit diprediksi, pernyataan Menteri Keuangan mengenai kondisi APBN yang sehat dan kuat membawa angin segar sekaligus tanggung jawab besar bagi seluruh pemangku kepentingan ekonomi. Berita utama Kementerian Keuangan baru-baru ini menegaskan bahwa ,Indonesia memiliki bantalan fiskal yang cukup untuk meredam guncangan eksternal. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat […]

Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah pusat maupun daerah hampir selalu memasuki fase yang sama: perlombaan mengejar target penyerapan anggaran. Narasi yang dibangun ke publik pun cenderung seragam—realisasi belanja mencapai angka tinggi, sering kali di atas 90 persen, dan hal tersebut diklaim sebagai bukti keberhasilan kinerja. Di permukaan, angka-angka ini memang terlihat meyakinkan. Namun, jika ditelaah […]

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan ini menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, dengan fokus pada pemangkasan belanja yang dianggap “non-prioritas” seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, hingga kegiatan seremonial. Secara normatif, langkah ini patut diapresiasi karena berupaya mengurangi pemborosan […]

Ketimpangan sosial dan ekonomi hingga saat ini masih menjadi persoalan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu isu yang kerap menjadi sorotan adalah kurang tepat penyaluran bantuan sosial (bansos).program bansos sebenarnya dirancang untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun dalam praktiknya, masih sering terjadi ketidaksesuaian antara penerima […]

Di era digital yang kini mendominasi kehidupan sehari-hari, transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi fondasi utama bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen serius melalui berbagai inisiatif digital, seperti portal Open Data APBN di situs Kementerian Keuangan dan aplikasi mobile yang menyediakan akses langsung ke rincian anggaran. Data ini mencakup […]

Utang pemerintah kerap menjadi pisau bermata dua dalam tata kelola keuangan negara. Di satu sisi, pembiayaan melalui utang merupakan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, akumulasi utang yang tidak terkendali berpotensi mengguncang stabilitas fiskal dan membebani generasi mendatang. Dalam konteks inilah, akuntansi utang pemerintahan memegang peran sentral—tidak sekadar […]

Defisit APBN 2026 yang diproyeksikan mendekati 2,9% dari PDB sering dianggap masih berada dalam batas aman. Secara aturan, angka tersebut memang belum melampaui ambang batas 3%. Namun, memandang kondisi fiskal hanya dari batas angka adalah cara berpikir yang terlalu sempit. Di balik kesan “aman” itu, tersimpan persoalan yang lebih serius: tekanan fiskal yang bersifat struktural, […]

Konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah sering kali diukur dari intensitas pertempuran atau kerugian infrastruktur yang terpampang di permukaan media. Namun, dalam perspektif akuntansi pemerintahan, dampak sesungguhnya terletak pada kemampuan negara dalam mencatat, mengklasifikasikan, dan mempertanggungjawabkan beban fiskal yang ditimbulkan. Angka pengeluaran langsung mulai dari pengadaan alutsista, logistik tempur, hingga rehabilitasi wilayah terdampak hanyalah representasi […]

Bangsa ini memikul tanggung jawab moral yang besar: memastikan setiap rupiah yang dialokasikan untuk program bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Namun, realitas menunjukkan bahwa akuntansi program bantuan sosial masih menghadapi berbagai tantangan serius. Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: sejauh mana efektivitas penyaluran bantuan sosial, dan apa saja hambatan dalam pengawasannya? Indonesia, […]