Kampung Adalah Awal Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Gorontalo, NULONDALO.com – Hingga saat ini di Provinsi Gorontalo telah ada 18 desa yang masuk dalam program kampung iklim (Proklim), belum banyak namun pemerintah daerah bertekad untuk menambahnya secara bertahap.

Untuk dapat menjadi kampung Proklim ada sejumlah syarat dan yang utama adalah desa tersebut sudah melakukan aksi dan mitigasi bencana selama 2 tahun.

Pekerjaan untuk mempersiapkan sebuah desa agar bisa disebut desa proklim memang tidak mudah dan desa Proklim tidak akan lahir begitu saja, melainkan perlu upaya-upaya pendampingan untuk mempersiapkannya.

“Melihat kondisi perubahan iklim di Indonesia sudah sangat nyata serta membawa dampak yang merugikan serta menelan korban jiwa,” kata Marahalim Siagian Koordinator Burung Indonesia Program Gorontalo, Rabu (7/1/2026).

Marahalim memberi contoh terbaru yaitu bencana hidrometeorologi yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera ditaksir memerlukan biaya pemulihan sebesar Rp59,25 triliun. Jumlah korban meninggal dunia 1.777 jiwa, korban belum ditemukan (hilang) 148 jiwa serta yang mengalami luka-luka sebanyak 7.000 orang.

“Di akhir tahun 2025 banjir bandang dan tanah longsor juga melanda satu desa daerah pertambangan di Kabupaten Powato yakni Desa Hulawa Kecamatan Buntulia,” ucap Marahalim.

Dalam bencana di Hulawa ini ratusan rumah terendam, 2 rumah roboh, sebanyak 144 rumah tangga terdampak. Kerugian material belum bisa dihitung.

Semua ini menegaskan bahwa dampak perubahan iklim sudah sangat nyata dan semakin sering dialami masyarakat.

Sebagai respon atas fenemena ini, mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim sudah sangat mendesak untuk dilakukan, bisa dimulai dari kampung. Kampung adalah tempat separuh dari populasi Indonesia dan di sanalah pangan diproduksi.

Marahalim menjelaskan, dari aspek adaptasi, kampung pro iklim perlu memiliki sejumlah perangkat sistem.

Sistem pengendalian banjir seperti tanggul, saluran drainase, kolam penampungan, embung, sumur resapan, biopori. Sistem antisipasi kondisi kekeringan seperti panen air hujan (PAH), embung, sumur resapan, sistem irigasi tetes mikro. Sistem antisipasi longsor seperti terasering, tanggul sungai atau bronjong, revegetasi area sempadan sungai. Sistem peningkatan ketahanan pangan, yaitu diversifikasi tanaman pangan, lahan basah dan lahan kering, pemanfaatan sumber pangan lockal, lumbung pangan, sistem pengawetan bahan pangan dan penyimpanan.

“Untuk pemukiman penduduk di wilayah pesisir, kampung Proklim harus memiliki sistem adaptasi terhadap abrasi dan kenaikan air laut,” ucap Marahalim.

Selain itu kampung pesisir juga harus ada penataan ruang kelola wilayah pesisir, penanaman mangrove, budidaya rumput laut (sistem pangan), serta pemasangan breakwater atau pemecah ombak.

Dari aspek mitigasi, program untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di kampung adalah melakukan kegiatan untuk mereduksi karbon diosida yang dihasilkan oleh pembakaran limbah pertanian dan pembakatan limbah rumah tangga secara terbuka.

Penanganan gas metana yang berasal dari kegiatan peternakan serta pembusukan bahan organik juga menghasilkan gas metana. Pengurangan pupuk kimia yang menghasilkan nitrogen dioksida.

Ia menawarkan sejumlah program mitigasi perubahan iklim di kampung yang sesuai lain, seperti pengomposan limbah pertanian dan peternakan baik secara aerobik dan an-aerobik, rehabilitasi lahan kritis dan peningkatan luas area bervegetasi, meningkatkan pemakaian energi bersih melalui pemanfaatan solar panel dan biogas, budidaya pertanian rendah emisi, pertanian agroforestry dan tumpang sari, serta pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

Di tengah ancaman nyata dampak perubahan iklim, program kampung iklim (Proklim) merupakan salah satu upaya yang relevan saat ini di Gorontalo serta di wilayah Indonesia lainnya.  Sebuah pendekatan untuk membumikan isu perlunya adaptasi dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim, dimulai dari kampung.