Belanja Non-Prioritas dalam APBN: Siapa yang Menentukan Skala Kepentingan?
- account_circle Rahma Diva Febryana
- calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
- visibility 104
- print Cetak
Rahma Diva Febryana, mahasiswi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) semester 4, penulis artikel tentang kebijakan belanja non-prioritas dalam APBN dan dinamika penentuan skala kepentingan anggaran negara.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Dampak dari kebijakan ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga nyata di lapangan. Program bantuan pendidikan seperti KIP-Kuliah berpotensi berkurang, akses pendidikan bagi kelompok rentan semakin terbatas, dan kemungkinan kenaikan biaya kuliah meningkat. Di sektor kesehatan, pemangkasan anggaran dapat berdampak pada menurunnya kualitas layanan dasar. Dalam jangka panjang, pengurangan investasi pada sektor-sektor ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi karena hilangnya efek pengganda yang biasanya dihasilkan dari investasi pendidikan dan kesehatan.
Lebih jauh lagi, persoalan ini berkaitan dengan tata kelola demokrasi. Secara formal, APBN disusun oleh pemerintah bersama DPR. Namun dalam praktiknya, proses ini sering kali didominasi oleh kepentingan elite politik dan agenda jangka pendek. Contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran besar dan diduga menjadi salah satu pendorong kebijakan efisiensi di sektor lain.
Program MBG memiliki tujuan yang baik, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, ketika pembiayaannya dilakukan dengan memangkas sektor pendidikan dan kesehatan, muncul pertanyaan mengenai keseimbangan prioritas. Pilihan ini menunjukkan kecenderungan pada program yang berdampak cepat secara politis, dibandingkan investasi jangka panjang yang hasilnya tidak langsung terlihat. Hal ini mengindikasikan adanya bias dalam penentuan kebijakan anggaran.
Selain itu, kebijakan efisiensi juga menimbulkan dampak ekonomi lanjutan. Pembatasan perjalanan dinas, misalnya, berdampak pada sektor perhotelan, transportasi, dan jasa lainnya yang selama ini bergantung pada aktivitas pemerintah. Jika dilakukan secara berlebihan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan efek domino seperti penurunan pendapatan hingga meningkatnya pengangguran. Artinya, efisiensi tidak selalu menghasilkan dampak positif jika tidak dirancang secara komprehensif.
Memang, kondisi fiskal Indonesia saat ini menuntut langkah konsolidasi. Defisit anggaran dan beban utang yang meningkat membuat efisiensi menjadi kebutuhan. Namun, konsolidasi fiskal tidak seharusnya hanya mengandalkan pemotongan belanja. Pemerintah juga perlu memperkuat sisi penerimaan melalui reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak. Tanpa upaya ini, efisiensi hanya akan menjadi solusi jangka pendek.
Respons masyarakat terhadap kebijakan ini juga menunjukkan adanya ketidakpuasan. Berbagai kritik muncul yang menuntut transparansi dan keadilan dalam penentuan prioritas anggaran. Masyarakat mempertanyakan dasar kebijakan yang menjadikan sektor tertentu sebagai kurang penting dibandingkan yang lain. Hal ini menegaskan pentingnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan publik.
- Penulis: Rahma Diva Febryana
Saat ini belum ada komentar