Breaking News
light_mode
Trending Tags

transparansi fiskal Indonesia

Transparansi atau Sekadar Formalitas? Catatan Kritis atas Laporan Keuangan Pemerintah

Transparansi atau Sekadar Formalitas? Catatan Kritis atas Laporan Keuangan Pemerintah

  • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
  • account_circle Fatikha Nurul Hikmah
  • visibility 195
  • 0Komentar

Salah satu berita yang cukup ramai dibahas belakangan ini adalah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang masih berstatus unaudited oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Secara umum, langkah ini sering dipresentasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Di atas kertas, memang terlihat rapi, laporan disusun, […]

Menakar Efisiensi APBN: Tantangan Menjaga Akuntabilitas di Balik Penghematan Anggaran

Menakar Efisiensi APBN: Tantangan Menjaga Akuntabilitas di Balik Penghematan Anggaran

  • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
  • account_circle Ai Dila Umul Hidayah
  • visibility 217
  • 0Komentar

Klaim efisiensi dalam APBN 2026 yang mencapai Rp204,4 triliun sekilas terdengar meyakinkan. Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, penghematan dalam jumlah besar tentu dianggap sebagai langkah rasional. Namun, di balik angka tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah efisiensi ini benar-benar mencerminkan akuntabilitas, atau justru hanya menjadi ukuran keberhasilan yang terlalu […]

Di Balik WTP: Ketika Akuntabilitas Berhenti Di Kertas

Di Balik WTP: Ketika Akuntabilitas Berhenti Di Kertas

  • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
  • account_circle Khoirul Umam Mubarok
  • visibility 187
  • 0Komentar

Delapan tahun berturut-turut sejak 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun 2024, pemerintah bahkan menyerahkan LKPP tepat waktu — dirayakan sebagai pencapaian akuntabilitas fiskal yang membanggakan. Di saat bersamaan, kebijakan efisiensi anggaran senilai Rp306 triliun justru memantik kritik luas karena menyasar program pembangunan strategis. […]

expand_less