Yang Nanam Malah Lapar

Satu abad Nahdlatul Ulama (NU) adalah usia yang cukup matang untuk merenung: apakah jam’iyah ini masih sekadar kuat di tahlilan, atau sudah cukup berani kuat di laporan keuangan? Gus Dur pernah berkelakar, “NU itu besar sekali, tapi kalau ditanya asetnya, jawabannya sering: berkah.” Masalahnya, berkah saja tidak cukup untuk bayar pupuk, solar kapal nelayan, dan gaji akuntan.

Keberpihakan struktur PBNU terhadap transformasi ekonomi hari ini patut diapresiasi. NU mulai sadar bahwa mengurus umat bukan hanya soal qunut subuh, tapi juga soal arus kas. Ekonomi, akuntansi, dan profesionalisme mulai dipanggil ke panggung utama. Kalau dulu rapat NU penuh doa agar rezeki lancar, sekarang mulai ada doa tambahan: “Semoga laporan keuangannya juga lancar dan diaudit wajar tanpa pengecualian.”

PBNU juga mendorong lahir dan tumbuhnya lembaga-lembaga ekonomi NU. Ini kemajuan besar. Namun Gus Dur mungkin akan nyeletuk, “Lembaga ekonomi NU jangan cuma ada kop suratnya, tapi juga ada labanya.” BUMNU, koperasi NU, dan unit usaha pesantren jangan sampai rajin rapat tapi malas produksi. Kalau rapat lebih sering dari panen, itu bukan ekonomi umat, itu ekonomi konsumsi snack.

Pengarusutamaan program ekonomi NU sering terdengar gagah di seminar, tapi kadang menguap saat turun ke sawah. Padahal ekonomi jama’ah itu sederhana: tanam bareng, panen bareng, jual bareng, untung bareng, bukan bingung bareng. NU perlu satu desain besar ekonomi, bukan sekadar spanduk besar ekonomi. Kalau program ekonomi NU masih jalan sendiri-sendiri, Gus Dur mungkin akan bilang, “Ini bukan ekosistem, ini ekosentris, semua merasa paling penting.”

Peran kampus-kampus NU di bawah LPTNU sangat strategis. Tapi kampus NU jangan hanya jago bikin seminar bertema Sustainable Community Development sambil makan nasi kotak. Kampus NU harus turun ke desa, bukan cuma turun panggung. Mahasiswa NU jangan cuma pandai mengutip teori pembangunan, tapi juga pandai menghitung harga gabah dan ongkos nelayan. Kalau tidak, risetnya berkelanjutan, kemiskinannya juga berkelanjutan.

Penguatan kader melalui ISNU, Ansor, PMII, IPNU dan IPPNU juga krusial. Kader NU hari ini harus bisa wirid sekaligus spreadsheet. Bisa istighotsah, tapi juga bisa baca neraca. Gus Dur mungkin akan tertawa, “Kalau kader NU hanya kuat di yel-yel tapi lemah di Excel, ekonomi umat bisa error.” Militansi tanpa kompetensi hanya menghasilkan semangat, bukan kesejahteraan.

Sudah waktunya jam’iyah NU berhenti hanya disebut sebagai “pasar besar”. Pasar itu tempat belanja, bukan tempat menentukan harga. NU harus naik kelas menjadi produsen. Petani NU jangan hanya panen, tapi juga punya gudang. Nelayan NU jangan hanya melaut, tapi juga punya cold storage. Kalau beras NU masih dibeli dari tengkulak, itu namanya kedaulatan doa, bukan kedaulatan pangan.

Produksi beras, rempah-rempah, sayuran, dan ikan seharusnya dipegang oleh jam’iyah NU secara kolektif. Bukan berarti NU mau jadi konglomerat, tapi agar warga NU tidak terus jadi penonton di lumbung sendiri. Gus Dur pernah bilang, “Keadilan sosial itu sederhana: yang nanam jangan malah lapar.” Dan itu relevan sampai hari ini.

Ekosistem ekonomi Nahdlatul Ulama harus dibangun dari bawah: pesantren, desa, kampus, koperasi, hingga pasar digital. Kalau NU bisa mengelola jama’ah untuk shalawatan berjuta orang, seharusnya mengelola rantai produksi beras tidak lebih sulit, asal niatnya sama-sama serius.

Transformasi ekonomi satu abad NU pada akhirnya adalah transformasi cara berpikir. Dari bangga pada jumlah jama’ah menuju bangga pada kemandirian jama’ah. Dari ekonomi berkah menuju ekonomi berkat plus neraca. Gus Dur mungkin akan menutup dengan senyum, “NU itu sudah sangat kaya. Tinggal satu yang kurang: merasa bertanggung jawab atas kekayaannya sendiri.”