Program Bergizi? Coba Tanyakan ke 20 Ribu Siswa Keracunan

nulondalo.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata menimbulkan persoalan serius. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, ribuan siswa di berbagai daerah mengalami keracunan akibat menu MBG yang banyak menggunakan makanan olahan (Ultra Processed Food/UPF). Hingga 23 Desember 2025, korban keracunan tercatat mencapai lebih dari 20.000 siswa, memunculkan pertanyaan apakah program “bergizi” ini benar-benar menyehatkan anak-anak Indonesia.

MBG pertama kali digulirkan pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjangkau tiga juta penerima. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, awalnya mendapatkan alokasi dana Rp71 triliun, yang kemudian ditambah Rp100 triliun agar program dapat menjangkau 82,9 juta penerima. Hingga pertengahan Desember 2025, MBG telah menyentuh 50,7 juta orang dengan 17.555 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

Meski program ini sukses mencapai target kuantitas, menu MBG menjadi sorotan publik. Banyak SPPG menyajikan makanan olahan seperti nugget, sosis, atau biskuit yang dikemas ulang sebagai burger, yang menurut Ahli Gizi Tan Shot Yen, menyimpang dari tujuan awal program untuk meningkatkan gizi anak. “Tapi yang terjadi sekarang jauh dari itu. Program ini justru terjebak promosi industri pangan,” ujar Tan. Dewan Pakar BGN, Ikeu Tanziha, menambahkan UPF diperbolehkan selama dikonsumsi bijak dan memiliki izin edar BPOM, tetapi tetap harus memperhatikan kandungan gizi seperti gula dan natrium.

Tidak hanya soal menu, keselamatan siswa juga menjadi masalah. Pada 16 Januari 2025, 40 siswa di SDN Dukuh 03, Sukoharjo, Jawa Tengah, keracunan makanan MBG pertama kali. Kasus terbesar menimpa Kabupaten Bandung Barat pada 24 September 2025, dengan lebih dari 1.000 siswa keracunan. Selain itu, pada 11 Desember 2025, mobil SPPG RW 03 Kalibaru menabrak 20 siswa dan satu guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. LBH Jakarta menilai insiden ini sebagai dampak kebijakan populis yang dipaksakan tanpa perencanaan matang dan menekankan anak-anak seharusnya menjadi subjek hak, bukan objek kebijakan.

Dari sisi anggaran, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat MBG telah menyerap Rp52,9 triliun dari alokasi Rp71 triliun, dan DPR RI telah menyetujui RAPBN 2026 sebesar Rp335 triliun untuk program ini. Presiden Prabowo menyebut program tahun depan akan melibatkan hampir 19 ribu mitra dari UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta diperkirakan menciptakan 1,5 juta lapangan kerja langsung di SPPG.

Program MBG menyoroti dilema antara janji politik dan realitas lapangan. Meski dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, kritik terhadap menu UPF, insiden keracunan, dan kecelakaan siswa menimbulkan pertanyaan serius: apakah “Makan Bergizi Gratis” benar-benar menyehatkan atau justru menjadi beban baru bagi generasi muda.