Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Refleksi HUT RI 81, Membaca Kepemimpinan Nasional

  • account_circle Sakti
  • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
  • visibility 121
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Penulis Ahmad Takbir Abadi

Setiap momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia semestinya bukan sekadar ritual tahunan dengan upacara, bendera, dan pidato tentang keberhasilan.

Ia adalah jeda untuk bercermin, sudah sejauh mana republik ini menunaikan janji kemerdekaannya? Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia telah melewati pergantian rezim, pergantian presiden, pergolakan politik, krisis ekonomi, hingga Reformasi.

Pemimpin datang silih berganti membawa keyakinan bahwa mereka akan memperbaiki negeri. Kita patut menghargai setiap ikhtiar itu. Tetapi sejarah tidak hanya mencatat niat para penguasa, sejarah pada akhirnya akan mengadili hasilnya. Sebab kemerdekaan bukan warisan yang cukup dikenang, melainkan janji yang harus terus dibuktikan.

Hari ini kita melihat kepemimpinan nasional dengan berbagai gagasan besar, kedaulatan pangan, hilirisasi, pengelolaan sumber daya alam, pemerataan ekonomi, hingga pembangunan manusia.

Dalam Paradoks Indonesia dan Solusinya, Prabowo Subianto pernah menguraikan kegelisahan tentang negeri yang kaya sumber daya tetapi masih berhadapan dengan ketimpangan dan persoalan kesejahteraan.

Gagasan tersebut terdengar sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih berkeadilan. Namun republik tidak boleh hanya hidup dari gagasan. Ia harus diuji oleh kenyataan.

Sebab di antara pidato tentang kesejahteraan dan kehidupan rakyat, selalu ada jurang yang harus diawasi, siapa yang sebenarnya menerima manfaat dari kebijakan negara? Kekayaan alam boleh berlimpah, investasi boleh tumbuh, pembangunan boleh dipercepat, tetapi apabila rakyat hanya menjadi penonton dari kemakmuran, maka kita sedang merayakan pertumbuhan tanpa keadilan.

Makan Bergizi Gratis adalah contoh lain. Memberi makan anak-anak bangsa adalah pekerjaan mulia, sebuah bentuk rahmah dan it‘ām al-tha‘ām, semangat memberi makan kepada mereka yang membutuhkan.

Tetapi justru karena niatnya mulia, jangan sampai kebijakan itu berubah menjadi ladang ekonomi bagi mereka yang paling kuat.

Ketika negara menggelontorkan anggaran besar, pertanyaan publik tidak boleh berhenti pada berapa piring makanan yang dibagikan.

Kita harus bertanya siapa yang menguasai rantai pasoknya, siapa yang menjadi pemasok, siapa yang menentukan harga, dan apakah petani, nelayan, peternak, UMKM serta koperasi benar-benar mendapatkan ruang utama.

Negara jangan sampai berniat memberi makan anak bangsa, tetapi keuntungan ekonominya justru lebih banyak mengalir kepada mereka yang sudah lama menguasai pasar.

Kita juga patut waspada ketika peran negara, terutama kekuatan militer, semakin memasuki ruang-ruang sipil. Indonesia telah membayar mahal harga sebuah sejarah ketika kekuasaan terlalu jauh mencampuri kehidupan sipil.

Reformasi 1998 lahir dengan salah satu pesan paling penting, supremasi sipil, demokrasi, dan kebebasan warga harus dijaga. Karena itu, kritik tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman dan kebebasan berekspresi tidak boleh dianggap sebagai pembangkangan.

Hannah Arendt mengingatkan pentingnya ruang publik sebagai tempat warga hadir, berbicara, dan berbeda. Negara yang kuat bukan negara yang membuat rakyat takut berbicara, negara yang kuat adalah negara yang cukup percaya diri untuk mendengar suara yang tidak menyenangkannya.

Di tingkat daerah, semangat sentralisasi juga terasa semakin kuat. Otonomi daerah yang dahulu diharapkan menjadi napas Reformasi jangan sampai perlahan kehilangan makna karena daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat.

Efisiensi anggaran memang penting, tetapi efisiensi tidak boleh berubah menjadi amputasi kewenangan. Daerah memiliki persoalan yang tidak selalu bisa dibaca dari Jakarta.

Begitu pula berbagai program seperti Koperasi Merah Putih harus diuji substansinya, apakah benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat atau hanya menjadi proyek administratif yang namanya indah tetapi manfaatnya belum tentu terasa? Koperasi seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi rakyat, bukan sekadar papan nama yang dicat merah putih.

Aristoteles memandang negara sebagai jalan menuju kehidupan yang baik, sementara Amartya Sen menempatkan manusia dan kebebasannya sebagai ukuran penting pembangunan.

Karena itu, ukuran keberhasilan republik sesungguhnya sederhana, apakah rakyat semakin sejahtera, semakin bebas, semakin berdaya, dan semakin bermartabat?

Kritik terhadap pemerintah bukan berarti membenci Indonesia. Justru terkadang kritik adalah bentuk cinta yang paling jujur. Kita tidak sedang ingin menjatuhkan republik, kita sedang mengingatkan agar republik tidak kehilangan arah.

Sebab mencintai bangsa tidak berarti wajib memuji setiap keputusan penguasa. Ada kalanya cinta justru menuntut keberanian untuk berkata, ini keliru, ini harus diperbaiki, dan jangan membawa republik terlalu jauh dari cita-cita pendiri bangsa.

Pada akhirnya, Indonesia adalah tanah tumpah darah yang kita cintai. Kita tidak memiliki negeri lain untuk diwariskan kepada anak-anak kita.

Maka setiap 17 Agustus seharusnya bukan hanya menjadi perayaan kemenangan, tetapi juga ruang untuk mengoreksi perjalanan.

Kita berharap kepemimpinan nasional semakin peka terhadap rakyat yang sedang terjepit, semakin rendah hati menerima kritik, semakin adil mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya, serta semakin sadar bahwa republik bukan milik penguasa, melainkan milik seluruh rakyat.

Sebab merah putih tidak hanya berkibar di tiang upacara, ia seharusnya berkibar di dalam nurani setiap penyelenggara negara.

Kemerdekaan bukan sesuatu yang selesai diproklamasikan pada 1945. Kemerdekaan adalah janji yang setiap generasi wajib tunaikan dan setiap kekuasaan wajib berani mempertanggungjawabkannya.

  • Penulis: Sakti

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Madarudin Lapandewa Dianiaya, Pembina CLS-Yogyakarta, Haris: Ini Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum

    Madarudin Lapandewa Dianiaya, Pembina CLS-Yogyakarta, Haris: Ini Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Salah satu anggota Constitutional Law Studies (CLS) Yogyakarta, Madarudin Lapandewa (Dewa) mengalami tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Pj. Kepala Desa Ilath, Lutfi Masbait, Sekretaris Desa, Anwar Solisa, Ketua Pemuda Mulmam Wailusu, dan Babinsa Darman Wabula. Diketahui, penganiayaan berawal pada saat Dewa bersama beberapa temannya memberikan semangat terhadap peserta lomba puisi. Perlombaan baca puisi digelar […]

  • Laba Bisa Ditulis, Tapi Keseimbangan Neraca Tidak Bisa Dibohongi

    Laba Bisa Ditulis, Tapi Keseimbangan Neraca Tidak Bisa Dibohongi

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Dalam dunia keuangan, laporan laba rugi sering jadi primadona. Investor melihatnya, direksi memamerkannya, media mengutipnya. Tapi bagi seorang akuntan, neraca—ya, struktur aset, kewajiban, dan ekuitas—adalah panggung sesungguhnya di mana kekuatan dan kelemahan suatu entitas benar-benar bisa dinilai. Maka ketika saya membaca laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) per 31 Desember 2024, […]

  • Polemik Rekomendasi KPK: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol dan Tarik-Menarik Otonomi vs Reformasi

    Polemik Rekomendasi KPK: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol dan Tarik-Menarik Otonomi vs Reformasi

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 367
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan tahunan 2025 yang mendorong pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode memicu perdebatan luas. Isu ini bukan sekadar teknis organisasi, tetapi menyentuh jantung relasi antara negara, partai politik, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, KPK melihat tata kelola partai sebagai salah […]

  • Sejalan dengan Prabowo, DPR Tekankan Reformasi Polri Fokus Bersihkan Internal dan Perkuat Propam

    Sejalan dengan Prabowo, DPR Tekankan Reformasi Polri Fokus Bersihkan Internal dan Perkuat Propam

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 186
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Komisi III DPR RI menegaskan bahwa reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus diarahkan pada penguatan pengawasan internal dan perubahan kultur organisasi, bukan sekadar perombakan struktur. Penegasan ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menuntut Polri menjadi institusi yang bersih, tangguh, dan berpihak pada rakyat kecil. Melalui Panitia Kerja (Panja) Reformasi […]

  • Di Bawah Bayang APBN: Menguji Akuntabilitas Keuangan Daerah dan BUMD

    Di Bawah Bayang APBN: Menguji Akuntabilitas Keuangan Daerah dan BUMD

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Nurul Izah Rahareng
    • visibility 334
    • 0Komentar

    Diskursus publik mengenai akuntabilitas keuangan negara sering kali hanya terfokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, pengelolaan keuangan publik tidak berhenti di tingkat pusat. Di luar APBN, terdapat ekosistem keuangan yang luas dan kompleks, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), hingga Dana Desa. Sektor-sektor tersebut justru kerap […]

  • PMII Kota Gorontalo dan SMPN 2 Satap Bulango Ulu Gelar Peringatan Hari Pramuka dan HUT RI ke-80 di Mongiilo Utara

    PMII Kota Gorontalo dan SMPN 2 Satap Bulango Ulu Gelar Peringatan Hari Pramuka dan HUT RI ke-80 di Mongiilo Utara

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Dalam semangat memperkuat nilai solidaritas dan nasionalisme, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Gorontalo bekerja sama dengan SMP Negeri 2 Satap Bulango Ulu menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pramuka dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah ini menjadi ajang silaturahmi lintas generasi, dengan […]

expand_less