Perjumpaan 100 Tokoh, Bisikan Wali dan Masa Depan NU Gorontalo

Rumah besar berpenghuni banyak orang dengan banyak kamar besar serta halaman rumah yang luas, namun tak satupun orang-orang itu terlihat keluar dari rumahnya. Lampu halaman tak menyala, para tetangga tidak pernah disapa, bahkan para tetangga saja tidak mengenal setiap orang yang menghuni rumah besar itu. Karena mereka tak pernah terlihat bekerja menata lingkungan sekitar rumah. Mungkin rumah itu sengaja ditutup agar orang lain tidak bisa masuk dan mengambil alih rumah itu dengan semua aset yang dimiliki.

Kira-kira itu paragraf di atas bisa digunakan untuk menggambarkan realitas atau kondisi Nahdlatul Ulama Gorontalo saat ini sejak dari masa periode awal pelantikan hingga akan berakhir masa kepengurusan. Barangkali kalimat demi kalimat di atas dianggap sebagai suara penghakiman (voice of judgment)  terhadap perilaku psikologis para penghuni rumah yang dianggap  kurang  peka terhadap relasi tentang (neighbor), atau ini hanya pandangan spekulatif yang bernada sinis (voice of cynicism) yang berasal dari kelompok atau person yang kurang beroleh kesempatan untuk mengurus rumah besar itu. Tapi juga boleh jadi, kalimat di atas sebagai reaksi ketakutan (voice of fear) atas peran dari poros lama yang masih ingin kembali untuk memiliki rumah tersebut.

Keberadaan Nahdlatul Ulama Gorontalo yang cenderung stagnan dan tidak menjalankan fungsinya sebagai organisasi berbasis keumatan menjadi tren menarik untuk dikaji guna  membongkar struktur penyebab yang melatarinya.

Jika dirunut ke Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU) sebenarnya masa kerja kepengurusan sudah berakhir, namun dikarenakan oleh sesuatu dan lain hal, maka masa kerja Pengurus Wilayah NU Gorontalo diperpanjang sampai pada batas waktu yang “disepakati”.  Artinya orang-orang masih menunggu kapan perhelatan konferensi wilayah digelar. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, tapi bagi orang lain perpanjangan “SK” boleh jadi merupakan masa yang mendebarkan, karena bisa jadi moment-moment yang tidak disenangi akan muncul sebagai reaksi atas kebijakan PBNU dalam memperpanjang masa kepengurusan. Pertanyaannya sederhana adalah apa gerangan yang terjadi?.

Organisasi Nahdlatul Ulama Gorontalo memang tidak pernah luput dari pengamatan baik secara internal (warga Nahdliyin) maupun secara eksternal (orang-orang di luar NU) itu sendiri. Pasalanya keberadaan NU secara organisatoris dinilai kurang memberi efek sosiologis terhadap keberadaan warga Nahdliyin  terutama mereka yang ada di perkampungan. Kegiatan-kegiatan keumatan di tingkat grassroots nyaris tidak pernah ada. Akibatnya tidak sedikit warga nahdliyin pindah (nyebrang) ke organisasi lainnya yang secara ideologis dan platform sangat bertentangan dengan NU. Namun disadari atau tidak bahwa NU mengalami distorsi halaqah dan harakah yang menjadi platform NU itu sendiri.  Pertanyaannya apa yang terjadi pula sehingga hal itu terjadi?.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, “mungkin” ada beberapa kondisi yang menjadi struktur penyebab ialah vakumnya organisasi Nahdlatul Ulama Gorontalo. Misalnya organisasi NU belum berperan dengan maksimal, pengurus tidak berperan atau bekerja dengan baik, faktor leadership yang belum bekerja dengan baik, cenderung membiarkan polemik di kalangan pengurus, hadirnya person-person yang pragmatis, para pengurus yang kurang dipercaya, tokoh-tokoh NU kurang memberi perhatian, para pengurus belum hadir sepenuhnya dalam berorganisasi, NU menjadi ruang kepentingan  (transaksional), dan warga nahdliyin kurang peduli. Ini mungkin beberapa yang menjadi faktor penyebabnya, boleh jadi masih banyak lagi faktor lainnya.

Beberapa struktur penyebab di atas mungkin bisa dipahami. Karena boleh jadi ada hal-hal yang melatarinya. Misalnya di tingkat pengurus berfikir bahwa persoalan NU adalah persoalan bersama, pengurusnya sibuk dengan aktivitas lainnya, pemimpinnya (leadership) saling lempar tanggung jawab, melihat polemik adalah sesuatu yang wajar dalam berorganisasi, para pengurus dapat apa dari organisasi, tokoh-tokoh NU tidak mau ambil resiko, tidak ingin keluar dari zona nyaman. Warga Nahdliyin ikut apa kata Tokoh NU. Beberapa hal yang muncul itu bisa disebut sebagai mental model yang bisa kita tangkap.

Dalam menyikapi persoalan NU di Gorontalo memang bukan hal yang mudah, ia sangat kompleks apalagi dominasi struktural sangat kuat. Kemudian melahirkan watak elitisme yang pragmatis. Belum lagi beberapa variabel penting lainnya yang sangat mendukung ritme organisasi yang belum sepenuhnya dipahami oleh orang-orang yang terlibat didalamnya.

Kesadaran tentang pentingnya “perjumpaan” untuk membicarakan arah gerak NU ke depan, muncullah fenomena “19 resolusi” yang lahir dari kelompok yang ingin mengelusidasi pelbagai distorsi perjuangan organisasi, termasuk polemik yang terjadi di dalamnya. Dua hal yang penting dari 19 resolusi itu adalah menyangkut eksistensi syuriah yang selama ini dinilai tidak berfungsi (distorsi otoritas), yang kedua dan ini menarik yaitu soal kriteria yang harus dimiliki oleh seorang calon ketua tanfidziah yaitu “santri”.

Syuriah sejatinya dalam organisasi NU adalah “Sang Pemilik NU” selama ini seakan hanya jadi “penambal” struktur NU, dan kurang “dihormati”. Padahal syuriyah adalah yang punya otoritas penuh dalam NU. Sementara tanfidziah hanyalah kelompok orang yang menjalankan tugas dari si pemilik organisasi. Dalam 19 resolusi tersebut, poin penting adalah penegakan supremasi syuriah sesuai aturan dalam organisasi NU (PO).

Hal kedua adalah kriteria “santri”, kriteria ini sangat beralasan karena secara historis NU itu sejatinya dinahkodai oleh santri. Adapun yang dimaksud santri bukanlah berarti mereka yang pernah mondok di pesantren melainkan mereka yang memiliki akhlak santri, atau yang punya kesadaran secara lahir dan batin serta ikhlas dalam beramal. Kira-kira dua itu yang jadi krusial yang lahir dari 19 resolusi alim ulama atau dengan bahasa keren nya kyai kultur.

Ternyata kesadaran untuk menata masa depan NU tidak berhenti disitu. Ada momen penting yang lahir di bulan Juni yaitu temu 100 tokoh NU yang digelar di asrama haji Gorontalo. Pertemuan ini sangat menarik perhatian banyak kalangan warga Nahdliyin, bahkan orang-orang di luar NU juga ikut berkomentar terhadap pertemuan 100 tokoh ini. salah satu komentar yaitu “moment ini sebagai kebangkitan NU Gorontalo”.

Dalam perlintasan sejarah NU di Gorontalo yang terbentuk pada tahun tahun 1938 oleh Habib Salim bin Jindan (1906-1969) setelah ia berkunjung (berdakwah) di Ternate, Manado, Minahasa dan Tondano, belum pernah terjadi temu 100 tokoh NU. Fenomena ini menarik untuk diperbincangkan di warung kopi.

Temu 100 tokoh NU yang katanya dihadiri 150 orang tokoh dan warga Nahdliyin mampu menggetarkan singgasana surgawi kewalian NU Gorontalo. Ini merupakan bisikan dari para wali Gorontalo. Artinya kehadiran dan kebangkitan ini direstui oleh para wali NU Gorontalo. Sebab tidak mudah menghadirkan tokoh-tokoh NU dalam setiap momen kegiatan NU di Gorontalo. pertanyaannya ini pertanda apa?

Pertemuan 100 tokoh NU ternyata dianggap berlebihan oleh kelompok yang merasa terusik kekuasaannya (voice of fear). Hal itu sah-sah saja, namun pertemuan 100 tokoh NU harus dilihat sebagai bentuk dari rasa tanggung jawab (responsibility) dan perhatian dari para tokoh NU yang didalamnya kyai kultur. Semua warga NU harus open mind, open heart dan open will jika ingin NU Gorontalo mengalami kebangkitan. Sebab NU lahir karena keterpanggilan ummat dan masalah sosio-religius yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia ketika itu.  Semoga pertemuan 100 tokoh NU membawa angin segar (perubahan) untuk NU di masa-masa mendatang.  #hadirutuhsadarpenuh