Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Pengangguran, Ketimpangan, dan Ruang Hidup yang Kian Menyempit

  • account_circle Muhammad Kamal
  • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
  • visibility 394
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Pengangguran agaknya dijadikan media Reproduksi Ketimpangan, alih alih fokus pada Transformasi yang menyentuh Struktur. Belakangan ini, pembicaraan soal pengangguran kembali ramai. Ada yang menyebut anak muda sekarang terlalu pemilih, terlalu banyak gengsi, atau tidak tahan proses. Di sisi lain, generasi muda merasa hidup mereka memang sedang tidak baik-baik saja: biaya hidup naik, lapangan kerja makin sempit, sementara tuntutan untuk sukses datang dari mana-mana. Akhirnya, persoalan pengangguran sering berubah menjadi saling sindir antar-generasi, seolah masalah utamanya cuma soal mentalitas. Padahal persoalannya tidak sesederhana itu.

Sulit rasanya mengatakan pengangguran hanya lahir karena individu malas atau kurang berusaha. Banyak orang hari ini punya pendidikan, punya keterampilan, bahkan punya pengalaman organisasi yang baik, tetapi tetap kesulitan mendapat pekerjaan layak. Ada sarjana yang akhirnya bekerja serabutan, ada lulusan kampus yang bertahun-tahun menganggur, ada pula yang bekerja penuh waktu tetapi penghasilannya bahkan tidak cukup untuk hidup tenang.

Kupikir kita atau terkhusus penyelenggara negara perlu jujur melihat bahwa masalah pengangguran bukan semata persoalan individu. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bermasalah: struktur ekonomi dan arah pembangunan kita sendiri.

Giddens menjelaskan bahwa manusia memang punya kebebasan bertindak, tetapi kebebasan itu selalu dibatasi oleh struktur sosial tempat ia hidup. Sederhananya, orang bisa berusaha sekeras apa pun, tetapi ketika akses pekerjaan, distribusi ekonomi, dan kesempatan hidup sudah timpang sejak awal, maka tidak semua orang memulai dari garis yang sama.

Karena itu, narasi yang terlalu sibuk menyalahkan anak muda sering kali hanya menutupi kegagalan negara membaca masalah secara lebih mendasar.

Setiap tahun kampus meluluskan ribuan sarjana. Pendidikan terus dipromosikan sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Tetapi pertanyaannya: apakah sistem ekonomi kita benar-benar siap menampung mereka?
Di banyak daerah, jawabannya belum tentu.

Lapangan kerja terkonsentrasi di kota-kota tertentu. Industri tumbuh tidak merata. Sektor pertanian makin ditinggalkan, sementara pekerjaan formal semakin kompetitif. Akibatnya, banyak anak muda akhirnya masuk ke pekerjaan informal yang serba tidak pasti. Mereka bekerja sebagai pengemudi online, pekerja kontrak, freelance tanpa perlindungan, atau bahkan terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka.

Ironisnya, keadaan seperti ini sering dianggap normal. Padahal pendidikan dalam masyarakat modern pun sering kali tidak benar-benar menciptakan kesetaraan, melainkan justru mereproduksi ketimpangan. Mereka yang punya akses ekonomi, koneksi sosial, dan lingkungan yang mendukung akan lebih mudah memperoleh peluang. Sementara mereka yang berasal dari kelas bawah harus bekerja jauh lebih keras hanya untuk mencapai titik yang sama.

Itulah sebabnya ijazah hari ini tidak selalu menjamin apa-apa. Banyak orang akhirnya hidup dalam kecemasan yang panjang. Bukan karena mereka tidak mau bekerja, tetapi karena sistem memang tidak menyediakan cukup ruang hidup yang layak. Kita hidup di zaman ketika orang dituntut terus produktif, terus berkembang, terus “upgrade diri”, tetapi negara sendiri tidak mampu memastikan apakah setelah semua usaha itu mereka benar-benar akan hidup lebih baik.

Dalam logika ekonomi kapitalistik, situasi ini sebenarnya bukan hal baru. Karl Marx sejak lama menyebut adanya reserve army of labour, yaitu cadangan tenaga kerja menganggur yang selalu tersedia dalam sistem kapitalisme. Kehadiran banyak pengangguran membuat posisi pekerja menjadi lemah. Upah bisa ditekan, kontrak kerja bisa dipermudah, dan perusahaan selalu punya pilihan untuk mengganti pekerja kapan saja.

  • Penulis: Muhammad Kamal

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kevin Lapendos: Desa Kalumbatan Tidak Boleh Dikuasai Segelintir Kepentingan, Apalagi Sampai Dijajah

    Kevin Lapendos: Desa Kalumbatan Tidak Boleh Dikuasai Segelintir Kepentingan, Apalagi Sampai Dijajah

    • calendar_month Minggu, 2 Agt 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 140
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemuda Desa Kalumbatan, Kevin Lapendos, kembali menyuarakan kritik terhadap dinamika tata kelola pembangunan di Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Menurutnya, Desa Kalumbatan merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Banggai Kepulauan yang memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang besar untuk mendorong perubahan menuju tata kelola pemerintahan […]

  • Antara Opini WTP dan Realitas Publik: Menguji Makna Akuntabilitas Negara

    Antara Opini WTP dan Realitas Publik: Menguji Makna Akuntabilitas Negara

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Nuruma banyal
    • visibility 487
    • 0Komentar

    Selama hampir satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Capaian ini sering dijadikan simbol keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Ketepatan waktu penyampaian laporan pun semakin memperkuat kesan bahwa akuntabilitas fiskal berjalan dengan baik. Namun, di balik capaian tersebut, berbagai kritik terhadap kebijakan anggaran tetap bermunculan—mulai dari […]

  • Siapa Mengototkan Tambang Ormas? Yeni Wahid Sebut Peran Menteri

    Siapa Mengototkan Tambang Ormas? Yeni Wahid Sebut Peran Menteri

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 265
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Polemik izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan kembali memanas. Kali ini datang dari pernyataan terbuka Zanuba Arifah Chafso Wahid atau Yeni Wahid, putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Di hadapan ribuan jamaah Haul Gus Dur di Pesantren Tebuireng, Jombang, Yeni mengungkap adanya peran seorang menteri yang disebut paling ngotot mendorong pemberian konsesi […]

  • Covid-19 dan “Matinya” Agama

    Covid-19 dan “Matinya” Agama

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2020
    • account_circle Dr. Samsi Pomalingo, MA
    • visibility 148
    • 0Komentar

    Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia telah menyerang banyak jiwa manusia. Tidak mengenal yang tua maupun yang muda, laki-laki atau perempuan, bahkan anak-anak ikut menjadi korban dari ganasnya virus ini. Negara“kewalahan” melawan serangan virus corona. Beberapa program telah diberlakukan oleh pemerintah untuk menangani dan memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan ini. Sebut saja physical distancing (jaga jarak), […]

  • Sinergi Restorasi UMKM: LP3H Robbani dan 4 Kecamatan di Gorontalo Targetkan 1.000 Sertifikat Halal Gratis Per Kecamatan photo_camera 2

    Sinergi Restorasi UMKM: LP3H Robbani dan 4 Kecamatan di Gorontalo Targetkan 1.000 Sertifikat Halal Gratis Per Kecamatan

    • calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 521
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Upaya penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput Kabupaten Gorontalo memasuki babak baru. LP3H Robbani secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama empat pemerintah kecamatan untuk fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku UMKM, Kamis (15/1). Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh perwakilan yayasan, Sandy Syafrudin Nina, bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM […]

  • Inilah Tuntutan Demo Aliansi Merah Maron

    Inilah Tuntutan Demo Aliansi Merah Maron

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Widodo, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Thomas Mopili, menemui aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) di Bundaran Tugu Saronde, Senin (1/9/2025). Mahasiswa UNG yang tergabung dalam Aliansi Merah Maron menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, DPRD, […]

expand_less