Intelektual Muda NU Kritik Pengelolaan Anggaran: Rakyat Bayar Pajak, Jangan Diminta Menalangi Program Negara
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
- visibility 101
- print Cetak
Akademisi UNUSIA Jakarta, Dr. Muhammad Aras Prabowo/ Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
nulondalo.com – Intelektual Muda Nahdlatul Ulama dan Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Dr. Muhammad Aras Prabowo, menilai sejumlah pernyataan pejabat publik belakangan ini menunjukkan persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola pemerintahan.
Hal yang menjadi sorotan Aras yakni lemahnya disiplin komunikasi publik dan munculnya persepsi publik mengenai menurunnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Menurut Aras, negara modern tidak hanya dituntut menjalankan program, tetapi juga menjelaskan secara terbuka sumber pembiayaan, skema pelaksanaan, dan ukuran keberhasilan program kepada masyarakat.
Dalam konteks itu, pernyataan-pernyataan pejabat yang memunculkan ruang tafsir luas dapat menggerus kepercayaan publik.
“Setelah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan ‘pokoknya ada’ pada festival rakyat di Monas dan ‘Presiden pakai dana pribadi’ pada kunjungan keluar negeri, sekarang Ketua DPD RI yang minta masyarakat menyumbang dana untuk program MBG. Alasannya, dana MBG menipis. Ini ironi yang dipertontonkan eksekutif dan DPD RI dalam mengelola keuangan negara,” tegas Aras melalui rilis resminya, Selasa, 30/06/2026.
- Penulis: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar