Intelektual Muda NU Kritik Pengelolaan Anggaran: Rakyat Bayar Pajak, Jangan Diminta Menalangi Program Negara
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
- visibility 140
- print Cetak
Akademisi UNUSIA Jakarta, Dr. Muhammad Aras Prabowo/ Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Aras menjelaskan, usulan pelibatan masyarakat melalui semangat gotong royong pada dasarnya merupakan nilai yang hidup dalam tradisi Indonesia.
Namun, ketika usulan tersebut dikaitkan dengan pembiayaan program strategis negara yang telah menjadi bagian dari agenda pemerintahan dan menggunakan instrumen APBN, maka komunikasi publik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa negara melepaskan tanggung jawab fiskalnya.
“Untuk apa narik pajak rakyat, kalau ujungnya minta nalangin lagi oleh rakyat. Baik eksekutif maupun legislatif terlalu membebani rakyat. Lupa tugasnya, untuk memastikan dan mensejahterakan rakyat,” ungkap Aras.
Lebih lanjut, Aras menilai pemerintah dan lembaga negara perlu memperkuat transparansi anggaran melalui publikasi data yang mudah dipahami, proyeksi kebutuhan pendanaan yang realistis, serta penyampaian informasi yang konsisten antarpejabat.
Menurutnya, kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui besarnya program, melainkan melalui kemampuan negara menunjukkan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar anggaran yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka.
“Ketika komunikasi publik tidak presisi dan akuntabilitas fiskal dipersepsikan lemah, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pejabat, tetapi legitimasi institusi negara,” tutup Aras.
- Penulis: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar