(Korupsi) Bisnis Paling Rasional

Di negeri ini, senjata api diawasi ketat. Mau punya pistol saja izinnya panjang, bisa lebih panjang dari antrean sembako. Tapi laporan keuangan? Bebas berkeliaran, rapi, wangi, dan sering dielu-elukan, padahal isinya bisa bikin rakyat miskin seumur hidup. Gus Dur mungkin akan bilang, “Senjata itu membunuh orang. Laporan keuangan bisa membunuh akal sehat.”

Korupsi pejabat publik di Indonesia sudah seperti sinetron kejar tayang: judulnya ganti-ganti, pemainnya itu-itu saja. Data KPK menunjukkan pelaku korupsi paling rajin justru mereka yang rajin pidato soal moral: kepala daerah, anggota DPR, pejabat kementerian. Yang bikin sedih, korupsi hari ini bukan dilakukan dengan wajah garang, tapi dengan wajah ramah, jas rapi, dan laporan keuangan yang kelihatan alim.

Dulu orang mencuri pakai karung, sekarang cukup pakai Excel. Angkanya sopan, bahasanya santun, bahkan dapat opini “wajar”. Kalau Gus Dur hidup hari ini, mungkin beliau akan nyeletuk, “Kalau maling pakai laporan keuangan, itu bukan pencuri biasa, itu pencuri terpelajar.”

Soal pengawasan, kita ini sebenarnya kaya. Inspektorat ada, BPK RI ada, BPKP ada, KPK RI ada, Kepolisian ada, Jaksa juga ada. Lengkap, seperti tumpeng tujuh lauk. Masalahnya, lauknya sering cuma pajangan. Temuan ada, rekomendasi ada, seminar juga ada, tapi korupsinya tetap ada. Yang hilang bukan lembaganya, tapi nyalinya.

Lebih lucu lagi, pengawasan kita kadang terlalu paham politik. Kalau yang diperiksa lawan, laporan keuangan bisa berubah jadi kitab dosa. Tapi kalau yang diperiksa kawan, mendadak semua angka terasa “manusiawi”. Di sini berlaku kaidah fiqih baru: “Yang dekat dimaafkan, yang jauh dikeraskan.” Ini bukan audit, ini audisi loyalitas.

Integritas pejabat publik akhirnya jadi barang langka, lebih langka dari minyak goreng saat panik nasional. Semua bicara integritas, tapi sedikit yang mau hidup dengannya. Padahal integritas itu sederhana: tidak mengambil yang bukan haknya. Tapi di negeri ini, yang sederhana justru terasa mustahil.

Korupsi pun terus jadi momok. Bukan karena kita tidak tahu solusinya, tapi karena solusinya sering kalah oleh kepentingan. Laporan keuangan akhirnya hanya jadi lipstik: kelihatan cantik di luar, tapi tidak menyembuhkan penyakit di dalam. Rakyat disuguhi angka pertumbuhan, sementara dompet mereka tetap kurus. Statistik makmur, realitas nyungsep.

Akibatnya jelas: kemiskinan sulit turun, kesenjangan makin santai melebar, pengangguran betah, dan kesejahteraan hanya rajin muncul di pidato. Uang negara bocor, lalu kita heran kenapa bantuan sosial kurang, sekolah rusak, dan rumah sakit antre. Ini seperti ember bocor yang terus diisi, lalu dimarahi karena tidak penuh.

Di sinilah negara dituntut serius, bukan sekadar serius saat konferensi pers. Salah satu uji nyali paling nyata adalah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa itu, korupsi tetap bisnis yang paling rasional: rugi sebentar, untung seumur hidup. Gus Dur barangkali akan tertawa getir, “Kalau malingnya tetap kaya, itu bukan hukuman, itu cuti.”

RUU Perampasan Aset seharusnya jadi komitmen Presiden, DPR RI, dan partai politik. Kalau semua sepakat ingin rakyat sejahtera, jangan hanya sepakat di spanduk. Negara harus berani memiskinkan koruptor, bukan sekadar memenjarakannya dengan fasilitas mirip kos eksklusif.

Pada akhirnya, laporan keuangan tidak salah. Yang salah adalah ketika ia dipakai tanpa hati nurani. Tanpa integritas, laporan keuangan bukan alat transparansi, tapi senjata senyap. Ia tidak berbunyi, tidak berdarah, tapi pelan-pelan membunuh keadilan. Dan seperti kata humor NU yang paling jujur: “Kalau angka sudah berdusta, ceramah apa pun hanya jadi pengantar tidur.”

Penulis adalah Intelektual Muda Nahdlatul Ulama