Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Ironi Serambi Madinah, Dua Dekade Provinsi Berdiri Tanpa Masjid Raya

  • account_circle Hafiz Aqmal Djibran, S.Ikom
  • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
  • visibility 147
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jika Aceh dikenal dengan “Serambi Mekkah”, maka Gorontalo dikenal dengan “Serambi Madinah”. Julukan tersebut sudah lama dikenal khususnya bagi masyarakat Gorontalo, termasuk penulis. Barangkali telah menjadi identitas daerah Gorontalo yang bisa diketahui oleh banyak orang. Tentunya julukan ini tidak serta merta turun dari langit dan dipersembahkan untuk daerah Gorontalo.

Jika digali dari sejarah lokal dan kultural masyarakat Gorontalo, daerah ini layak menyandang julukan tersebut. Indeks kependudukan menyatakan bahwa 98% masyarakat daerah Gorontalo menganut agama islam (BPS, 2021). Selain itu, secara historis daerah ini dulunya menjadi pusat peradaban islam tertua yang ada di Indonesia Timur.

Dari tahun ke tahun, jumlah masjid di Gorontalo mengalami peningkatan yang cukup signfikan. Bayangkan saja, di tahun 2021 jumlah masjid di provinsi Gorontalo secara keseluruhan berjumlah 2.569 masjid. Tiga tahun berselang, jumlah masjid di tahun 2024 meningkat menjadi 2.777 masjid. Selang tiga tahun, masjid di provinsi Gorontalo bertambah lebih dari 200 masjid.

Sebagai bagian dari masyarakat Gorontalo yang hampir 20 tahun hidup di daerah ini, penulis begitu menikmati kehidupan yang terbangun dengan baik. Kehidupan beragama yang begitu kental, adat istiadat yang masih terjaga, serta kerukunan antar budaya yang sarat akan toleransi antar masyarakat.

Dibalik kecintaan terhadap kehidupan religius di Gorontalo, satu hal tersirat di benak penulis tentang bangunan representatif daerah, dalam hal ini adanya masjid raya. Lebih dari dua dekade provinsi Gorontalo berdiri tanpa hadirnya Masjid Raya. Apakah julukan “Serambi Madinah” hanya sekedar retorika saja?

Sebenarnya ada dan tidaknya Masjid Raya dalam sebuah provinsi merupakan hal yang sah-sah saja. Tetapi jika provinsi tersebut memiliki latar sejarah peradaban agama dan telah mendapat julukan yang begitu fenomenal sebagai “Serambi Madinah” eksistensi masjid raya adalah sesuatu yang mutlak perlu.

Mengapa Masjid Raya Penting bagi Gorontalo?

Sejak resmi berdiri sebagai provinsi lebih dari dua dekade yang lalu, tidak adanya Masjid Raya di Gorontalo mencerminkan kurangnya prioritas pemerintah daerah dalam membangun Gorontalo sebagai “serambi Madinah”. Padahal sebagai provinsi yang memiliki warisan Sejarah islam yang kuat, hadirnya Masjid Raya bisa memperkuat identitas daerah dan nilai – nilai islam yang selama ini dibanggakan oleh masyarakat Gorontalo.

Sebenarnya pembangunan Masjid Raya telah direncanakan oleh pemerintah provinsi sejak tahun 2015. Namun sampai saat ini nasib pembangunan tersebut entah sudah sampai dimana(?).

Wacana pembangunan Masjid Raya juga datang dari pemerintah Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 2023, Nelson Pomalingo sebagai bupati saat itu menggalakan dukungan terhadap pembangunan Islamic center dan Masjid Raya di Kabupaten Gorontalo. Kembali lagi nasib pembangunan tersebut hingga penulis membuat tulisan ini entah sudah sampai dimana(?). Nelson Pomalingo yang dulunya sebagai salah satu penggerak pembentukan Provinsi Gorontalo turut merasakan hal yang sama, tidak adanya wajah Gorontalo sebagai “serambi Madinah”.

Masjid Raya Sebagai Kawasan Wisata Halal

Sebagai daerah yang melekat dengan nilai – nilai sejarah Islam di kawasan Indonesia Timur, wisata halal di Gorontalo sudah seharusnya dimaksimalkan. Salah satu bentuknya dengan adanya masjid raya. Di beberapa kota besar di pulau Jawa, masjid raya tidak hanya difungsikan sebagai tempat beribadah. Masjid raya menjadi multi fungsi selain sebagai tempat peribadahan kaum muslim, bisa juga sebagai tempat wisata.

Wisata halal menjadi potensi yang cukup menjanjikan jika dikembangkan. Contoh Masjid Raya yang dijadikan wisata halal seperti Masjid Al-Jabbar di Bandung, Baiturrahman di Aceh, dan Istiqlal di Jakarta.

Terdapat pilihan alternatif dalam hal ini. Misalnya, Masjid Hunto Sultan Amai yang ada di Kota Gorontalo bisa dikembangkan sebagai Masjid Raya. Bukan tanpa alasan, Masjid Hunto yang terkenal sebagai Masjid bersejarah di Gorontalo ini bisa diintegrasikan sebagai alternatif untuk dijadikan Masjid Raya. Tentunya dengan adanya infrastruktur pendukung seperti fasilitas yang memenuhi standar sebagai Masjid Raya, pengelolaan yang professional, dan kenyamanan bagi para pengunjung masjid. Bisa dipastikan hal ini tidaklah mudah, butuh komitmen dan dukungan dari pemerintah untuk menjadikan Masjid Hunto Sultan Amai sebagai solusi alternatif pembangunan Masjid Raya di Gorontalo. Dan yang paling penting, bisa menggerakkan ekonomi lokal serta pendapatan daerah.

Pembangunan Masjid Raya di Gorontalo memiliki potensi besar sebagai identitas daerah dan destinasi wisata halal yang menarik wisatawan berkunjung. Masjid Raya bukan hanya sekedar bangunan ibadah umat islam, tapi sebagai identitas Gorontalo sebagai “serambi Madinah” yang selama ini digaungkan oleh berbagai kalangan. Setelah lebih dari dua dekade Provinsi Gorontalo berdiri, patut kita nantikan rencana pemerintah dalam membangun Masjid Raya agar “Serambi Madinah” tidak hanya retorika belaka, melainkan hadir dalam wujud nyata.

Penulis : Anggota PB HPMIG periode 2024 – 2026

  • Penulis: Hafiz Aqmal Djibran, S.Ikom

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nurul Fadillah Bawa Semangat Literasi dan PHBS ke Sekolah Kolong Kampung Bara Barayya

    Nurul Fadillah Bawa Semangat Literasi dan PHBS ke Sekolah Kolong Kampung Bara Barayya

    • calendar_month Senin, 1 Jun 2026
    • account_circle Sakti
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, MAROS – Semangat membangun masa depan anak-anak pelosok melalui pendidikan, kesehatan, dan kepedulian lingkungan diwujudkan melalui Program AKSARA (Aksi Literasi Anak Sehat Ramah Lingkungan) yang digagas oleh Nurul Fadillah, mahasiswa Program Studi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar. Program ini merupakan bagian dari implementasi Beasiswa Aksi untuk Nusantara 2026 yang diselenggarakan oleh PT Japfa Comfeed […]

  • Gerakan Nurani Bangsa Desak Presiden Hentikan Kekerasan dan Kembalikan Kepercayaan Publik

    Gerakan Nurani Bangsa Desak Presiden Hentikan Kekerasan dan Kembalikan Kepercayaan Publik

    • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Gerakan Nurani Bangsa yang digerakkan sejumlah tokoh lintas agama, intelektual, dan budayawan menyampaikan seruan moral kepada Presiden Prabowo Subianto terkait situasi sosial politik yang belakangan ini memanas akibat gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Dalam pernyataannya, Gerakan Nurani Bangsa meminta Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menjadikan kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat sebagai […]

  • PWNU Gorontalo Gelar Pekan Ekonomi Syariah, Dorong Kemandirian Umat Lewat Ekonomi Syariah

    PWNU Gorontalo Gelar Pekan Ekonomi Syariah, Dorong Kemandirian Umat Lewat Ekonomi Syariah

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo secara resmi menggelar Pekan Ekonomi Syariah (PES) di Kantor PWNU Gorontalo, Selasa (28/10/2025). Kegiatan ini menjadi ajang penting dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi umat melalui penguatan ekosistem ekonomi syariah di daerah. Acara pembukaan turut dihadiri oleh berbagai lembaga dan instansi strategis, antara lain Bursa Efek Indonesia (BEI), Pintraco, Otoritas […]

  • Korupsi, Pemakzulan, dan Ketegasan Moral

    Korupsi, Pemakzulan, dan Ketegasan Moral

    • calendar_month Kamis, 25 Agt 2022
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Pada suatu kesempatan, Kamis, 15 Mei 2015, Rais Syuriyah PBNU Masdar F. Mas’udi dimintai pandangannya terkait hukum pemakzulan kepala negara, kepala daerah, atau pejabat publik lain yang terbukti terlibat dalam pelanggaran kemanusiaan. Menurut Kiai Masdar, karena Indonesia adalah negara hukum, mekanisme pemakzulan terhadap pejabat publik yang bermasalah tentu dimungkinkan. Argumentasi ini, kata dia, bahkan dapat […]

  • Raih WTP, Gubernur Sherly Didesak Buktikan Komitmen Selamatkan Lingkungan

    Raih WTP, Gubernur Sherly Didesak Buktikan Komitmen Selamatkan Lingkungan

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 154
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Anggota DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, mendesak Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda untuk memprioritaskan penyelesaian persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah di provinsi tersebut. Desakan itu disampaikan Nazlatan saat rapat paripurna DPRD Maluku Utara, Jumat (12/6/2026). Menurut politisi Partai Gerindra itu, masyarakat lebih membutuhkan langkah nyata pemerintah dibanding sekadar capaian […]

  • Saro-Saro Ternate Diakui KIK, Tradisi Gotong Royong Pecahkan Rekor di Busua

    Saro-Saro Ternate Diakui KIK, Tradisi Gotong Royong Pecahkan Rekor di Busua

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 447
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Tradisi Saro-Saro dalam perkawinan adat masyarakat Ternate, Maluku Utara, kini resmi terdaftar sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam kategori Ekspresi Budaya Tradisional oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Pencatatan ini menjadi bentuk pengakuan negara atas warisan budaya yang telah hidup sejak masa pemerintahan Sultan Ternate pertama, Baab Mashur Malamo. […]

expand_less