Tuhan itu Maha Pengampun, yang tidak Manusia

Orang NU kalau melihat bencana biasanya langsung bilang, “Ini bukan murka Tuhan, tapi kelalaian manusia.” Gus Dur malah lebih tajam: “Tuhan itu Maha Pengampun, yang tidak pengampun itu manusia”terutama kalau sudah pegang izin tambang.

Di Aceh dan Sumatera, izin usaha ekstraktif tumbuh lebih subur daripada pohon mahoni. Bedanya, mahoni menahan air, izin tambang menahan akal sehat. Gunung digunduli, hutan ditebang, sungai dipersempit, lalu ketika banjir datang kita berkata dengan khidmat, “Ini bencana alam.” Padahal alamnya sudah lama dipaksa pensiun dini.

Dalam tradisi NU, usaha (ikhtiar) dan doa harus seimbang. Tapi dalam praktik korporasi ekstraktif, yang seimbang itu cuma neraca laba-rugi. Lingkungan? Itu dicatat sebagai externalities, istilah halus dari “bukan urusan kita”.

Aceh dan Sumatera menjadi ladang tambang, sawit, dan proyek ekstraktif lain. Kata orang kampung, “Yang kaya bukan kami, yang banjir kami.” Ini akuntansi khas ekstraktif: laba dikonsolidasikan, kerugian disebar ke masyarakat.

Gus Dur mungkin akan bilang, “Ini bukan ekonomi trickle down, tapi bencana trickle down.” Dari atas gunung, air dan lumpur turun ke rumah rakyat kecil, sementara laporan keuangan perusahaan tetap kering kerontang.

CSR sering dipresentasikan dengan baliho besar: “Peduli Lingkungan”. Isinya pembagian sembako, tanam seribu pohon (yang 900-nya lupa disiram), dan foto bersama pejabat. Dalam fiqih NU, ini namanya amal shalih tapi niatnya publikasi.

Kerusakan ekologis itu struktural, tapi CSRnya seremonial. Ibarat orang NU bilang, “Rumah roboh karena rayap, solusinya bukan ganti gorden.” Tapi itulah yang terjadi: sungai rusak, gunung botak, lalu solusinya lomba kebersihan desa.

Negara menerima pajak dari sektor ekstraktif. Tapi jumlahnya seperti amplop kondangan dibanding biaya bencana yang seperti bangun pesantren 10 lantai. Pajak tambang masuk kas daerah ratusan miliar, sementara biaya pemulihan banjir dan longsor tembus puluhan triliun.

Gus Dur mungkin tersenyum pahit sambil berkata, “Kalau ini dagang, namanya untung di awal, bangkrut di akhir.” Negara senang di APBN, tapi pusing di BNPB. Ini akuntansi yang tidak diajarkan di kampus: laba privat, rugi publik.

Dalam ajaran NU, sumber daya alam itu amanah. Tapi dalam praktik, amanah sering dibaca sebagai “hak milik terbatas bagi yang punya akses.” Korporasi ekstraktif menguntungkan segelintir elit, sementara masyarakat sekitar tambang dapat bonus debu, air keruh, dan potensi longsor gratis.

Kalau Gus Dur masih ada, mungkin beliau akan nyeletuk, “Katanya SDA untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana? Yang punya saham?” Pasal 33 UUD 1945 sering dikutip, tapi jarang dipraktikkan. Ia lebih sering dijadikan mantra, bukan pedoman.

Dokumen AMDAL tebalnya seperti kitab kuning. Tapi implementasinya sering setipis selebaran pengajian. Sistem mitigasi lingkungan ada, tapi penegakannya kadang loyo, seperti ronda kampung pas hujan deras, niatnya ada, hasilnya minim.

Ketika bencana datang, semua bingung. Padahal izin sudah keluar, eksploitasi sudah jalan, dan alam sudah lama mengirim sinyal. Dalam bahasa Gus Dur: “Kalau tanda-tanda diabaikan, jangan kaget kalau akibatnya datang tanpa undangan.”

Bagi warga NU, menjaga lingkungan itu bukan isu kiri-kanan, tapi fardhu ‘ain. Merusak alam berarti merusak masa depan anak cucu. Dan dosa ekologis itu unik: taubatnya tidak cukup istighfar, tapi harus pemulihan nyata.

Kesadaran lingkungan lebih penting dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Sebab ekonomi tanpa etika hanya mempercepat kehancuran. Gus Dur pernah bilang, “Pembangunan itu harus memanusiakan manusia.” Hari ini, kita perlu menambah: memanusiakan alam.

Aceh dan Sumatera tidak kekurangan doa, tapi kekurangan keberanian menertibkan keserakahan. Kalau pola ini terus dibiarkan, maka judul tulisan ini akan selalu relevan: setelah laba, bencana kemudian.

Dan seperti kata orang pesantren, “Kalau alam sudah marah, seminar tidak cukup, spanduk tidak mempan, dan CSR tidak laku.” Yang dibutuhkan bukan lagi janji, tapi pertobatan struktural.

Penulis : Intelektual Muda Nahdlatul Ulama