Pasar Masuk Angin

Di negeri yang katanya ramah, religius, dan gemar musyawarah ini, ekonomi ternyata juga punya perasaan. Ia bisa senang, bisa sedih, dan rupanya juga bisa kaget sampai masuk angin. Buktinya, ketika keponakan Presiden Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, resmi ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), pasar langsung demam. Rupiah menggigil, IHSG meriang, dan investor asing mendadak banyak yang “izin ke luar sebentar”.

Di kalangan Nahdlatul Ulama, ada ungkapan bijak: “Sing penting rukun, tapi ojo kebablasan.” Artinya, rukun itu penting, tapi kalau semua jabatan diisi orang yang itu-itu saja, pasar bisa curiga: ini rukun atau rebutan kursi?

Secara administratif, penunjukan ini sah. Ada fit and proper test, ada DPR, ada palu diketok. Tapi seperti kata Gus Dur, “Di Indonesia, yang sering bermasalah bukan hukumnya, tapi perasaannya.” Dan pasar, seperti santri NU yang hafal kitab Fathul Qarib, sangat peka pada perasaan, terutama perasaan soal independensi.

Bank Indonesia itu bukan koperasi keluarga. Ia bukan arisan RT, apalagi majelis taklim trah. BI adalah bank sentral, lembaga yang tugasnya menjaga rupiah tetap waras di tengah godaan inflasi, defisit, dan janji politik yang sering manis di awal, pahit di akhir.

Maka ketika seorang keponakan Presiden masuk ke jantung BI, pasar langsung berbisik lirih, “Ini kebijakan moneter atau silaturahim nasional?” Bukan karena sang keponakan tidak pintar, tapi karena pasar tidak suka kejutan keluarga di lembaga yang seharusnya steril dari urusan kekerabatan.

Reaksi pasar pun tak kalah dramatis. Rupiah melemah mendekati Rp. 17.000 per dolar AS. Angka yang membuat sebagian ekonom senior spontan membaca istighfar. Ini bukan sekadar angka, ini déjà vu. Seperti bau krisis lama yang tiba-tiba mampir tanpa undangan.

IHSG pun ikut oleng. Saham-saham berguguran bukan karena laporan keuangan, tapi karena laporan perasaan: perasaan investor yang mulai tidak enak. MSCI memberi sinyal waspada, investor global membaca tanda, dan dalam hitungan hari, puluhan miliar dolar nilai pasar menguap. Hilang bukan karena dicuri, tapi karena kabur.

Yang menarik, di tengah kegaduhan ini, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia memilih mundur. Sebuah sikap yang dalam tradisi NU bisa disebut tanggung jawab moral, atau dalam bahasa Gus Dur: “Kalau kapal goyang dan nakhodanya turun, berarti gelombangnya bukan kaleng-kaleng.”

Tak berhenti di situ, Ketua OJK dan beberapa petingginya juga ikut mundur. Lengkap sudah: BI dipertanyakan independensinya, BEI kehilangan nakhoda, OJK kehilangan penjaga. Kalau ini sinetron, judulnya mungkin: Cinta, Kekuasaan, dan Regulasi yang Bimbang.

Dari sini kita belajar satu hal penting: pasar itu bukan kiai yang bisa diajak tabayyun panjang. Pasar bereaksi cepat. Ia tidak menunggu klarifikasi, apalagi konferensi pers yang penuh basa-basi. Begitu mencium aroma politisasi, ia langsung angkat koper.

Dalam tradisi NU, kita diajarkan tawazun keseimbangan. Politik boleh jalan, ekonomi juga harus lurus. Ketika lembaga profesional terlalu dekat dengan kekuasaan, yang terjadi bukan keberkahan, tapi kecurigaan berjamaah.

Rupiah itu seperti santri mondok: butuh ketenangan, kepastian, dan kepercayaan pada pengasuhnya. Kalau pengasuhnya dicurigai punya agenda lain, santri bisa kabur, atau minimal galau.

Pelajaran terpenting dari kisah “keponakan dan pasar masuk angin” ini sederhana tapi mahal: trust adalah mata uang paling keras. Ia tidak bisa dicetak, tidak bisa diintervensi, dan tidak bisa dipaksa dengan pidato. Sekali hilang, susah kembali.

Gus Dur pernah berkata, “Kekuasaan itu titipan.” Dalam ekonomi, jabatan juga titipan, bukan untuk dibagi ke keluarga, tapi untuk dijaga demi kepentingan bersama. Kalau tidak, pasar akan terus memberi pelajaran, dengan cara yang sering kali tidak lucu.

Maka sebelum rupiah makin pilek dan IHSG makin pusing, barangkali kita perlu kembali pada prinsip lama NU: amanah, profesional, dan tahu batas. Karena ekonomi, seperti humor Gus Dur, hanya lucu kalau tidak menyakiti rakyat.