Kader IPNU Gorontalo Kritik PP IPNU, Desak PBNU Turun Tangan

NULONDALO.COM, GORONTALO – Persiapan Kongres Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang dijadwalkan berlangsung pada 26–30 November 2026 di Kendal, Jawa Tengah, diwarnai kritik dari kader IPNU Gorontalo.

Ketua Pimpinan Cabang (PC) IPNU Gorontalo Utara, Agung Yulistian Matia, menyampaikan sejumlah keberatan terhadap kinerja Pimpinan Pusat (PP) IPNU.

Ia menilai perhatian pengurus pusat terhadap pengembangan organisasi di daerah belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Kritik tersebut mencakup minimnya kontribusi PP IPNU terhadap kaderisasi di Gorontalo, keterlambatan pelaksanaan kongres, persoalan keikutsertaan daerah, hingga penerapan klasterisasi yang dipersoalkan karena dinilai berpotensi membatasi hak partisipasi cabang dan wilayah.

Menurut Agung, kader IPNU di Gorontalo selama ini membangun organisasi dengan mengandalkan kemampuan sendiri, termasuk membiayai kegiatan kaderisasi seperti Masa Kesetiaan Anggota (Makesta), Latihan Kader Muda (Lakmud), dan Latihan Kader Utama (Lakut).

“Kami di Gorontalo Utara membangun IPNU dari nol, dengan swadaya. Kami yang mencari sendiri dana untuk Makesta, Lakmud, sampai Lakut. Kami yang mendatangi sekolah-sekolah, madrasah, dan pesantren untuk mengajak pelajar bergabung, tanpa pernah didampingi secara nyata oleh pengurus pusat,” ungkap Agung.

Ia berharap PP IPNU memberikan perhatian lebih terhadap penguatan organisasi di daerah, terutama melalui pembinaan, pelatihan, pendampingan administrasi, dan komunikasi yang berkelanjutan.

Keterlambatan Kongres Berdampak ke Daerah

Agung juga menyoroti keterlambatan Kongres IPNU yang menurutnya berdampak terhadap keberlangsungan kepengurusan di tingkat cabang.

Sejumlah PC IPNU di Gorontalo, kata dia, menghadapi ketidakpastian dalam melaksanakan Konferensi Cabang (Konfercab) karena menunggu kejelasan agenda kongres dan mekanisme organisasi dari tingkat pusat.

Ia menyayangkan apabila persoalan administrasi dan konsolidasi justru dibebankan kepada Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Cabang (PC), sementara daerah membutuhkan kepastian dari pengurus pusat.

“Bagaimana PW dan PC bisa tertib kalau pusatnya sendiri tidak tertib? Bagaimana PC bisa mengirimkan data tepat waktu kalau format, sistem, dan tenggat waktunya berubah-ubah dari pusat?” tegasnya.

Agung menilai PP IPNU perlu mengambil tanggung jawab atas persoalan tersebut dan memberikan penjelasan terbuka kepada seluruh struktur organisasi.

PP IPNU Sebut Persiapan Kongres Kembali Berjalan

Di tengah kritik dari daerah, PP IPNU sebelumnya telah melaporkan perkembangan persiapan kongres kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dikutip dari NU Online Jatim, Kamis (24/9/2026), Ketua Umum PP IPNU Muhammad Agil Nuruz Zaman bersama Ketua Umum PP IPPNU Whasfi Velasufah melakukan audiensi dengan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin di Gedung PBNU, Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas persiapan Kongres IPNU dan IPPNU yang direncanakan berlangsung pada November 2026.

Agil mengatakan dinamika organisasi sempat membuat persiapan kongres tersendat sejak tahun sebelumnya. Namun, ia menyebut persiapan kembali berjalan, termasuk kegiatan teknis, penyiapan tempat, dan administrasi kepesertaan.

“Kami mempersiapkan kegiatan teknis, persiapan tempat, survei tempat, penyiapan venue, dan juga administrasi. Yang paling penting administrasi karena ini berkaitan dengan kepesertaan IPNU,” kata Agil sebagaimana diberitakan NU Online Jatim.

Kongres IPNU direncanakan berlangsung di Pondok Pesantren Darul Amanah, Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Kikin juga mengingatkan pentingnya menjadikan Qanun Asasi Nahdlatul Ulama sebagai pijakan dalam kebijakan dan pengembangan organisasi.

Ia berharap Kongres IPNU dan IPPNU tidak hanya menghasilkan keputusan organisatoris, tetapi juga melahirkan langkah strategis yang dapat diterapkan untuk kemajuan organisasi.

Persoalkan Klasterisasi dan Hak Partisipasi Daerah

Selain keterlambatan kongres, Agung mempertanyakan mekanisme keikutsertaan Gorontalo dalam forum tertinggi organisasi tersebut.

Ia menilai daerah yang memiliki kepengurusan sah harus memperoleh kesempatan berpartisipasi secara adil, termasuk dalam menyampaikan aspirasi dan menggunakan hak organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Agung juga mengkritik penggunaan klasterisasi sebagai dasar pembatasan partisipasi dalam kongres.

“Kalau klasterisasi itu program pembinaan, gunakan untuk pembinaan, bukan untuk seleksi kongres. Kalau itu alat pemetaan, gunakan untuk memetakan kebutuhan daerah, bukan untuk menghukum daerah,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme kongres harus memiliki dasar aturan yang jelas dan tidak boleh mengabaikan ketentuan AD/ART IPNU.

Ia meminta agar persoalan persyaratan administrasi, hak suara, dan klasterisasi dijelaskan secara transparan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi cabang dan wilayah.

Desak PBNU Evaluasi PP IPNU

Atas berbagai persoalan tersebut, Agung mendesak PBNU melakukan evaluasi terhadap kinerja PP IPNU dan mekanisme penyelenggaraan kongres.

Ia mengusulkan evaluasi terhadap pemerataan pembinaan daerah, kepastian penyelenggaraan kongres, serta aturan yang berkaitan dengan persyaratan keikutsertaan dan hak suara.

Agung juga berharap PBNU membuka ruang dialog dengan daerah yang merasa dirugikan agar persoalan organisasi dapat diselesaikan melalui mekanisme yang objektif.

Meski menyampaikan kritik terbuka, ia menegaskan bahwa kader IPNU Gorontalo tetap berkomitmen menjaga organisasi dan Nahdlatul Ulama.

“Kami tidak meminta untuk diistimewakan. Gorontalo hanya meminta diperlakukan secara adil dan setara. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan,” tegasnya.

Menurut Agung, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan IPNU. Ia berharap kongres mendatang tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum pembenahan tata kelola organisasi dan penguatan hubungan antara pengurus pusat dengan daerah.