pemerintah daerah Gorontalo

nulondalo.com – Jakarta – Sebanyak 17 mahasantri dari Pondok Pesantren Khatamun Nabiyyin, Balekambang, Jakarta Timur berhasil menorehkan prestasi membanggakan di bidang non-akademik dengan meraih gelar Certified Accurate Professional (CAP), sebuah sertifikasi bergengsi di bidang komputerisasi akuntansi. Sertifikasi ini diperoleh setelah para mahasantri dinyatakan lulus dalam rangkaian ujian kompetensi penggunaan aplikasi akuntansi Accurate. Program sertifikasi tersebut […]

Triliunan rupiah terus dialirkan dari pemerintah pusat ke daerah setiap tahunnya melalui skema Dana Transfer Daerah. Di sisi lain, realitas yang tampak di sekitar kita justru memperlihatkan kondisi jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang terawat, serta angka kemiskinan yang berjalan tanpa banyak perubahan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana dana tersebut benar-benar dirasakan […]

Selama hampir satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Capaian ini sering dijadikan simbol keberhasilan pengelolaan keuangan negara. Ketepatan waktu penyampaian laporan pun semakin memperkuat kesan bahwa akuntabilitas fiskal berjalan dengan baik. Namun, di balik capaian tersebut, berbagai kritik terhadap kebijakan anggaran tetap bermunculan—mulai dari […]

nulondalo.com – Proses hukum terhadap terduga pelaku kekerasan seksual di Pesantren Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, saat ini tengah ditangani aparat kepolisian. Di sisi lain, Kementerian Agama memastikan keberlanjutan pendidikan para santri tetap menjadi prioritas utama. Direktur Pesantren, Basnang Said, menegaskan bahwa para santri akan difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan di sejumlah lembaga di Kabupaten Pati. “Pendidikan […]

Salah satu berita yang cukup ramai dibahas belakangan ini adalah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang masih berstatus unaudited oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Secara umum, langkah ini sering dipresentasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Di atas kertas, memang terlihat rapi, laporan disusun, […]

Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Kebijakan ini menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, dengan fokus pada pemangkasan belanja yang dianggap “non-prioritas” seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, hingga kegiatan seremonial. Secara normatif, langkah ini patut diapresiasi karena berupaya mengurangi pemborosan […]

Kita mungkin pernah bertanya, mengapa untuk menjadi dosen seseorang minimal pendidikan S2, sementara untuk menjadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif termasuk Presiden dan Wapres cukup berijazah SMA? Pertanyaan ini  sering muncul di tengah kita karena peran strategis lembaga eksekutif dan legislative dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi standarnya terlihat minimalis. Sekilas, perbedaan ini memang tampak seperti […]

Diskursus publik mengenai akuntabilitas keuangan negara sering kali hanya terfokus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, pengelolaan keuangan publik tidak berhenti di tingkat pusat. Di luar APBN, terdapat ekosistem keuangan yang luas dan kompleks, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), hingga Dana Desa. Sektor-sektor tersebut justru kerap […]

Setiap peringatan Hari Buruh, perhatian publik hampir selalu bergerak ke kawasan industri, jalanan yang dipenuhi massa aksi, tuntutan kenaikan upah, jaminan kerja, dan penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak. Gambaran itu tentu penting, sebab sejarah Hari Buruh memang lahir dari pergulatan panjang kelas pekerja menghadapi ketidakadilan dalam dunia produksi. Namun ada satu ruang yang jarang […]