Kader PMII Kota Gorontalo Sandri Siap Datangi Instansi Pusat, Tegaskan Komitmen Kawal Isu Daerah
- account_circle Rivaldi Bulilingo
- calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
- visibility 101
- print Cetak
Sandri kader PMII Kota Gorontalo ,Senin (13/10/2025) Foto : Istimewah
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Aroma ketidakadilan dan lemahnya penegakan hukum di daerah tampaknya akan segera mendapat perhatian serius di tingkat pusat. Dalam waktu dekat, Sandri, kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Gorontalo yang dikenal vokal dan konsisten mengawal isu publik, akan bertolak ke Jakarta untuk mendatangi sejumlah lembaga strategis negara.
Langkah tersebut, menurut Sandri, adalah bentuk komitmen nyata PMII Kota Gorontalo dalam memastikan setiap persoalan daerah tidak terkubur oleh kekuasaan lokal yang kerap bersembunyi di balik jabatan dan pengaruh politik.
“Kami sudah terlalu lama melihat berbagai kasus yang tidak pernah dituntaskan di Gorontalo. Mulai dari dugaan korupsi, praktik tambang ilegal, hingga penyalahgunaan kebijakan publik yang jelas-jelas merugikan rakyat kecil. Semua ini harus dibongkar sampai ke akar,” tegas Sandri.
Ia menyebut, selama beberapa bulan terakhir, advokasi yang dilakukan kader PMII Kota Gorontalo telah menghimpun data dan bukti lapangan yang kuat, termasuk dokumen, laporan masyarakat, serta temuan di sejumlah lokasi pertambangan ilegal. Semua itu akan segera diserahkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Mabes Polri, hingga Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri.
“Kalau aparat daerah masih bermain mata dengan para pelaku, maka biarlah pusat yang turun tangan. Kami akan datang langsung, membawa bukti dan laporan yang selama ini didiamkan,” tegas Sandri dengan nada santai.
Dalam pandangan Sandri, stagnasi hukum di daerah bukan karena kekurangan bukti, melainkan karena adanya jaringan kepentingan yang saling melindungi. Ia menilai bahwa praktik “main aman” antar pejabat dan penegak hukum justru memperkuat budaya impunitas di Gorontalo.
“Banyak pejabat yang seolah kebal hukum, padahal jejak pelanggarannya jelas. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pembiaran sistematis,” katanya.
Lebih lanjut, Sandri menegaskan bahwa PMII Kota Gorontalo tidak akan berhenti hanya di tahap pelaporan. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal proses di pusat, bahkan jika harus melakukan aksi di depan lembaga negara.
“Kami tidak akan berhenti hanya karena tekanan. Kami datang bukan membawa nama organisasi semata, tapi membawa suara rakyat Gorontalo yang sudah muak dengan ketidakadilan,” tutupnya.
Langkah Sandri ini menandai babak baru gerakan mahasiswa Gorontalo yang tidak lagi terjebak pada wacana lokal. PMII Kota Gorontalo kini menjelma menjadi kekuatan pengawal kebijakan yang siap membawa isu-isu daerah ke meja kekuasaan nasional — dengan satu pesan tegas: tidak ada kebenaran yang boleh dikubur hanya karena jabatan.
- Penulis: Rivaldi Bulilingo
Saat ini belum ada komentar