Breaking News
light_mode
Trending Tags

Kader PMII Kota Gorontalo Sandri Siap Datangi Instansi Pusat, Tegaskan Komitmen Kawal Isu Daerah

  • account_circle Rivaldi Bulilingo
  • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
  • visibility 64
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Aroma ketidakadilan dan lemahnya penegakan hukum di daerah tampaknya akan segera mendapat perhatian serius di tingkat pusat. Dalam waktu dekat, Sandri, kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Gorontalo yang dikenal vokal dan konsisten mengawal isu publik, akan bertolak ke Jakarta untuk mendatangi sejumlah lembaga strategis negara.

Langkah tersebut, menurut Sandri, adalah bentuk komitmen nyata PMII Kota Gorontalo dalam memastikan setiap persoalan daerah tidak terkubur oleh kekuasaan lokal yang kerap bersembunyi di balik jabatan dan pengaruh politik.

“Kami sudah terlalu lama melihat berbagai kasus yang tidak pernah dituntaskan di Gorontalo. Mulai dari dugaan korupsi, praktik tambang ilegal, hingga penyalahgunaan kebijakan publik yang jelas-jelas merugikan rakyat kecil. Semua ini harus dibongkar sampai ke akar,” tegas Sandri.

Ia menyebut, selama beberapa bulan terakhir, advokasi yang dilakukan kader PMII Kota Gorontalo telah menghimpun data dan bukti lapangan yang kuat, termasuk dokumen, laporan masyarakat, serta temuan di sejumlah lokasi pertambangan ilegal. Semua itu akan segera diserahkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Mabes Polri, hingga Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri.

“Kalau aparat daerah masih bermain mata dengan para pelaku, maka biarlah pusat yang turun tangan. Kami akan datang langsung, membawa bukti dan laporan yang selama ini didiamkan,” tegas Sandri dengan nada santai.

Dalam pandangan Sandri, stagnasi hukum di daerah bukan karena kekurangan bukti, melainkan karena adanya jaringan kepentingan yang saling melindungi. Ia menilai bahwa praktik “main aman” antar pejabat dan penegak hukum justru memperkuat budaya impunitas di Gorontalo.

“Banyak pejabat yang seolah kebal hukum, padahal jejak pelanggarannya jelas. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pembiaran sistematis,” katanya.

Lebih lanjut, Sandri menegaskan bahwa PMII Kota Gorontalo tidak akan berhenti hanya di tahap pelaporan. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal proses di pusat, bahkan jika harus melakukan aksi di depan lembaga negara.

“Kami tidak akan berhenti hanya karena tekanan. Kami datang bukan membawa nama organisasi semata, tapi membawa suara rakyat Gorontalo yang sudah muak dengan ketidakadilan,” tutupnya.

Langkah Sandri ini menandai babak baru gerakan mahasiswa Gorontalo yang tidak lagi terjebak pada wacana lokal. PMII Kota Gorontalo kini menjelma menjadi kekuatan pengawal kebijakan yang siap membawa isu-isu daerah ke meja kekuasaan nasional — dengan satu pesan tegas: tidak ada kebenaran yang boleh dikubur hanya karena jabatan.

  • Penulis: Rivaldi Bulilingo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dosa karena Sombong Sulit Diampuni, KH. Muhyidin Zeni Ungkap Perbedaannya Play Button

    Dosa karena Sombong Sulit Diampuni, KH. Muhyidin Zeni Ungkap Perbedaannya

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 155
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Wakil Rais Syuriyah PWNU Gorontalo, KH. Muhyidin Zeni, menegaskan bahwa dosa yang bersumber dari kesombongan memiliki dampak spiritual yang jauh lebih berbahaya dibanding dosa yang lahir dari dorongan syahwat. Hal ini disampaikan dalam pengajian rutin yang tayang di Nutizen TV, yang disadur dari Kitab Nashoihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang berisi […]

  • Alumni Lemhannas Berperan Starategis Kuatkan Wawasan Kebangsaan

    Alumni Lemhannas Berperan Starategis Kuatkan Wawasan Kebangsaan

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menyampaikan harapannya agar Ikatan Alumni (IKAL) Lemhannas Republik Indonesia Provinsi Gorontalo dapat menjadi contoh organisasi strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Dalam sambutannya pada pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IKAL Lemhannas Provinsi Gorontalo periode 2025–2030, Rabu (2/7/2025), Idah menekankan bahwa IKAL memiliki posisi penting […]

  • Menertawakan Kekuasaan

    Menertawakan Kekuasaan

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak.
    • visibility 282
    • 0Komentar

    Orang kecil itu sebenarnya tidak bodoh. Mereka cuma capek. Capek mendengar janji, capek membaca berita korupsi, capek melihat pejabat miskin di LHKPN tapi kaya di pesta pernikahan anaknya. Maka jangan heran kalau rakyat akhirnya memilih tertawa. Karena kalau tidak tertawa, bisa-bisa marah. Dan kalau marah terus, tekanan darah naik, sementara kebijakan tidak pernah turun. Dalam […]

  • Ketua DPD FKPR Desak BK DPRD Provinsi Gorontalo Jangan jadi pelindung kode etik

    Ketua DPD FKPR Desak BK DPRD Provinsi Gorontalo Jangan jadi pelindung kode etik

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 60
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Ketua DPD Forum Kaum Pembela Rakyat (FKPR) Kota Gorontalo, Ikbal Ka’u, kembali menyuarakan kritik keras terhadap kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam pernyataannya, ia menilai BK DPRD seolah-olah menjalankan fungsi pengawasan etik secara tebang pilih. Ikbal menyampaikan apresiasi bahwa BK DPRD mampu menyelesaikan persoalan terkait ucapan kontroversial anggota DPRD, Wahyu Moridu, […]

  • Jalan Tol Berbayar Tapi Tak Standar, Yasti Mokoagow: BUJT Bisa Dipidana

    Jalan Tol Berbayar Tapi Tak Standar, Yasti Mokoagow: BUJT Bisa Dipidana

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 191
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menegaskan bahwa pengelola jalan tol atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengabaikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dapat dikenai sanksi pidana. Penegasan itu disampaikan menyusul masih banyaknya ruas tol berbayar yang dinilai tidak memenuhi standar pelayanan sebagaimana diamanatkan undang-undang. “Saya harus ingatkan bahwa abai atau […]

  • PWNU Gorontalo Dorong LPNU Perkuat Kemandirian Ekonomi Warga NU

    PWNU Gorontalo Dorong LPNU Perkuat Kemandirian Ekonomi Warga NU

    • calendar_month Minggu, 9 Jun 2019
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 49
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo terus mendorong lembaga-lembaga semi otonom di bawah naungannya untuk aktif menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Langkah ini dilakukan guna mendukung kerja-kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dalam mewujudkan program-program strategis dan taktis demi mencapai sasaran program NU di tingkat wilayah. Salah satu lembaga yang diharapkan berperan aktif adalah Lembaga […]

expand_less