Ikbal Kau Soroti Ketidakprofesionalan Disparprov Gorontalo dalam Mendukung Duta Daerah

Aktivis Gorontalo, Ikbal Kau, menyampaikan kritik keras kepada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo (Disparprov) karena dinilai tidak profesional dan minim kreativitas dalam memberikan dukungan kepada mahasiswa serta duta daerah yang berkompetisi di tingkat nasional, Jumat (14/11/2025).

Dalam pernyataannya, Ikbal menjelaskan bahwa selama empat bulan terakhir dirinya membangun komunikasi intens dengan pihak Disparprov. Ia mengajukan proposal, melengkapi data, dan menyiapkan berbagai dokumen untuk memastikan dukungan pemerintah terhadap putri-putri daerah yang membawa nama Gorontalo di ajang nasional. Namun, respons yang ia terima justru menunjukkan minimnya solusi dan ketidakhadiran inovasi dari pihak dinas.

“Yang datang bukan dukungan, bukan penyelesaian, bukan inovasi. Yang datang hanya alasan-alasan klise dan jawaban yang tidak masuk akal,” ujar Ikbal.

Ikbal mengungkapkan bahwa Gorontalo baru saja menorehkan prestasi melalui capaian sebagai Finalis Duta Miss Hijab Indonesia. Dalam waktu dekat, perwakilan Gorontalo juga akan mengikuti ajang Putri Muslimah Nusantara di Samarinda, Kalimantan Timur. Menurutnya, dua momentum ini seharusnya menjadi kesempatan besar bagi pemerintah untuk memperkuat citra Gorontalo sebagai daerah religius, berbudaya, dan kaya talenta.

Namun, Ikbal menilai Disparprov justru menghambat proses tersebut. Ia membandingkan kondisi di Gorontalo dengan daerah lain yang berlomba-lomba memberikan fasilitas, pendampingan, dan dukungan dana kepada generasi muda berprestasi.

“Di tempat lain, Disparprov berlomba-lomba mendukung anak muda. Di Gorontalo? Justru masyarakat dan mahasiswa yang harus mendesak dan memohon demi mendapatkan kepastian,” ucapnya.

Ketidakresponsifan Disparprov, menurut Ikbal, telah memicu kekecewaan publik. Ia bahkan menyebutkan bahwa dalam waktu dekat masyarakat akan menggelar aksi terbuka sebagai bentuk protes terhadap pola kerja birokrasi yang dianggap tidak melayani kebutuhan masyarakat.

“Gorontalo dikenal sebagai Serambi Madinah. Tapi pelayanan publiknya jauh dari nilai kepedulian dan amanah. Ini bukan soal bantuan dana—ini soal komitmen moral dan kehadiran negara,” tegasnya.

Ikbal menambahkan bahwa ketika OPD tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat, hal itu bukan sekadar menunjukkan ketidakprofesionalan, tetapi juga menandakan bahwa rakyat telah ditinggalkan.

“Jika kondisi seperti ini terus berulang, kritik harus berlanjut dengan tindakan. Karena diam bukan pilihan, dan tunduk bukan budaya Gorontalo,” pungkasnya.