LAUTRA Tingkatkan Konservasi Laut dan Kesejahteraan Masyarakat

KBRN, Gorontalo –  Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar menyelenggarakan Rapat Koordinasi pelaksanaan program di wilayah kerja Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 1 hingga 3 Juli 2025, di Kantor BPSPL Makassar, Sulawesi Selatan.

BPSPL merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk Komponen 1 Infrastructure and Capacity Building for Coral Reef and Conservation Area Management dalam proyek Oceans for Prosperity – LAUTRA

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Gorontalo beserta Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo.

“Rapat ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan pelaksanaan proyek yang didanai oleh Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia pada periode 2023–2028,” kata Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PRL dan PSDKP) DKP Provinsi Gorontalo, Hartaty Isma, Rabu (2/7/2025).

Hartaty menjelaskan Oceans for Prosperity Project atau Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA) merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang bertujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan perikanan terumbu karang terpilih, sekaligus membuka akses ekonomi bagi masyarakat lokal.

Proyek ini didukung empat komponen utama:
1. Infrastruktur dan penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi.
2. Perluasan ekonomi di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
3. Pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi dan mata pencaharian masyarakat.
4. Manajemen proyek.

Lokasi proyek mencakup 11 Provinsi dengan 20 Kawasan Konservasi terpilih, termasuk Teluk Gorontalo sebagai salah satu fokus utama.

Rapat ini membahas sejumlah agenda kunci, antara lain:

• Reviu Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi.
• Penyusunan Dokumen Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan.
• Survei Populasi Ikan Dilindungi/Terancam Punah.
• Patroli Kawasan Konservasi dan pelibatan stakeholder.
• Peningkatan Kapasitas SDM pengelola kawasan.

“Seluruh provinsi peserta, termasuk Gorontalo, berkomitmen mendukung target perluasan kawasan konservasi perairan nasional seluas 30 juta hektar pada 2030,” ujar Hartaty.

Hal ini sejalan dengan prinsip Ekonomi Biru (Blue Economy) yang menekankan pengurangan kemiskinan, inklusivitas sosial, dan keberlanjutan sumber daya.

Rapat juga membahas roadmap konservasi jenis ikan terancam punah dan rencana aksi nasional, dengan fokus pada tiga pendekatan utama:
1. Perlindungan spesies dan habitat.
2. Pelestarian melalui kebijakan dan penegakan hukum.
3. Pemanfaatan berkelanjutan berbasis kemitraan dan pendanaan.

“Komitmen bersama dalam pengelolaan kawasan konservasi ini tidak hanya penting untuk mencapai target luasan, tetapi juga memastikan pengelolaan yang efektif agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan ekosistem,” tutur Hartaty.

Ia menegaskan bahwa proyek LAUTRA menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan masyarakat lokal.

Dengan terselenggaranya rapat ini, diharapkan implementasi Oceans for Prosperity Project – LAUTRA 2025 dapat berjalan optimal, mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Provinsi Gorontalo telah berkomitmen untuk membangun sektor kelautan berkelanjutan melalui program Agro-Maritim yang digaungkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wagub Idah Syahidah. (mcgorontaloprov/yanto)