Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Indonesia Mengalami Kemunduran Serius

nulondalo.com – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menilai demokrasi Indonesia tengah menghadapi tantangan serius yang berpotensi melemahkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, mulai dari kebebasan sipil, supremasi sipil, hingga kebebasan pers.

Penilaian tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2026, yang digelar di Grha Pemuda, Kompleks Gereja Katedral, Jalan Katedral No. 7B, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026), dan disiarkan secara langsung.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh bangsa, di antaranya Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M. Quraish Shihab, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Pdt. Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Pdt. Jacky Manuputty, Laode M. Syarif, Komaruddin Hidayat, Ery Seda, Romo A. Setyo Wibowo SJ, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Q. Wahid.

Skor Demokrasi Indonesia Stagnan

Dalam pernyataan sikapnya, GNB merujuk laporan Economist Intelligence Unit (EIU) 2025, yang mencatat skor kualitas demokrasi Indonesia berada di angka 6,30 dari skala 10.

“Pemilihan umum berjalan relatif baik, namun masih terdapat persoalan serius pada budaya politik, penghormatan terhadap kebebasan sipil, serta fungsi lembaga-lembaga pemerintahan,” ujar Omi Komaria Nurcholish Madjid saat membacakan pernyataan GNB.

Pernyataan sikap tersebut dibacakan secara bergiliran oleh para tokoh GNB, antara lain Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Pdt. Jacky Manuputty, Pdt. Gomar Gultom, Romo Franz Magnis-Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Q. Wahid.

Represi terhadap Kebebasan Sipil Meningkat

GNB mencatat sepanjang 2025 terjadi peningkatan signifikan ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pemenjaraan, teror, serta intimidasi terhadap warga negara yang menyampaikan kritik masih terus berlangsung.

Pasca aksi massa menuntut perbaikan kondisi bangsa pada Agustus 2025, yang disertai perusakan fasilitas publik, ribuan orang dilaporkan ditangkap dan ditahan, termasuk aktivis demokrasi dan pegiat hak asasi manusia.

“Hingga awal Desember 2025, penangkapan terhadap penggerak komunitas demokrasi lokal masih terus terjadi di sejumlah daerah,” demikian catatan GNB.

Selain itu, teror juga dialami akademisi dan influencer yang mengkritik penanganan bencana di Sumatera pada akhir November 2025.

Kebebasan Pers Memburuk

Kemunduran demokrasi juga tercermin dari memburuknya kebebasan pers. Jurnalis yang bersikap kritis dilaporkan mengalami berbagai bentuk intimidasi, mulai dari penghalangan kerja jurnalistik, perampasan alat liputan, hingga tekanan aparat penegak hukum dan keamanan.

GNB menilai pernyataan sejumlah pejabat publik yang menekan independensi media turut memperparah situasi. Bentuk teror yang dialami jurnalis, aktivis, akademisi, dan pemengaruh meliputi pengiriman bangkai binatang, perusakan kendaraan, doxing di ruang digital, hingga aksi kekerasan fisik seperti pelemparan bom molotov ke rumah.

GNB juga menyoroti kecenderungan negara menggunakan pendekatan represif dalam merespons tuntutan warga. Kekerasan dilaporkan terjadi dalam berbagai isu strategis, seperti pembahasan RUU TNI, aksi buruh, konflik Proyek Strategis Nasional, situasi di Papua, hingga polemik tunjangan anggota DPR.

“Meritokrasi birokrasi semakin terpinggirkan oleh kepentingan politik, sementara partai politik cenderung lebih menyuarakan kepentingan elite dibanding kepentingan publik,” kata Pdt. Gomar Gultom, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).

Krisis Lingkungan Jadi Ancaman Bangsa

Selain persoalan demokrasi, GNB menilai krisis lingkungan hidup sebagai ancaman serius bagi masa depan Indonesia. Berdasarkan data FAO, luas kawasan hutan Indonesia menyusut drastis dari 118,5 juta hektare pada 1990 menjadi 92,1 juta hektare pada 2020.

Eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan dan lemahnya penegakan hukum memicu bencana ekologis di berbagai wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa.

Data BNPB per 11 Januari 2026 mencatat, bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera menyebabkan 1.180 orang meninggal dunia, 145 orang hilang, dan sekitar 238 ribu orang mengungsi.

Sebagai gerakan etis dan nonpartisan, GNB mengajak seluruh elemen bangsa untuk melakukan upaya bersama demi mewujudkan Indonesia yang adil, demokratis, dan bermartabat.

“Nilai-nilai agama, Pancasila, dan UUD 1945 harus menjadi landasan etik dalam menjalankan amanah kekuasaan publik,” tegas Alissa Q. Wahid.