PBNU Percepat Penyelesaian SK, Prioritaskan Cegah Kevakuman Pengurus Cabang
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month 14 jam yang lalu
- visibility 77
- print Cetak
Wakil Ketua Umum Nahdlatul Ulama, Amin Said Husni, menyampaikan keterangan usai Rapat Harian Tanfidziyah di Gedung PBNU, Jakarta, terkait percepatan penyelesaian SK kepengurusan cabang. (Doc. nu online)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
nulondalo.com – Persoalan ratusan Surat Keputusan (SK) pengurus cabang yang sempat mandek akhirnya mulai menemukan titik terang.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan percepatan penyelesaian SK melalui Rapat Harian Tanfidziyah yang digelar pada Rabu, 22 April 2026.
Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni, mengatakan bahwa percepatan ini menjadi agenda utama dengan tetap berpegang pada prinsip kemudahan sesuai regulasi.
Menurutnya, prioritas diberikan pada SK karteker dan perpanjangan untuk mencegah kevakuman kepengurusan di tingkat cabang.
“Prioritas ini penting agar roda organisasi tetap berjalan dan pelaksanaan konferensi tidak terhambat,” ujarnya usai rapat di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat.
Amin menjelaskan, tim panel telah melakukan pengelompokan SK berdasarkan statusnya, mulai dari yang telah diterbitkan, dalam proses penandatanganan, hingga yang masih diinput ke dalam sistem Digdaya.
“Alhamdulillah, ada SK yang sudah diterbitkan, ada yang sedang proses tanda tangan, dan ada yang sedang diinput ke Digdaya,” katanya dikutip dari NU Online, Jumat 24 April 2026.
Dalam rapat tersebut, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, juga memberikan arahan agar proses penyelesaian SK mengedepankan prinsip At-Taisir atau kemudahan, selama tetap berada dalam koridor regulasi.
Selain percepatan SK, PBNU turut membahas penyusunan roadmap organisasi untuk 25 tahun ke depan.
Tim penyusun ditargetkan menyelesaikan dokumen tersebut paling lambat akhir Mei 2026, sebelum diuji publik dan dibawa ke forum muktamar.
Agenda lainnya adalah penguatan program ketahanan masyarakat sebagai bagian dari crash program PBNU. Program ini dikoordinasikan oleh Ketua PBNU, Alisa Wahid, dengan melibatkan berbagai organisasi keagamaan.
PBNU menilai, kolaborasi lintas organisasi menjadi penting untuk memperkuat daya tahan sosial masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
Dengan langkah percepatan ini, PBNU berharap persoalan administratif yang selama ini menghambat dapat segera teratasi, sekaligus memastikan stabilitas dan keberlangsungan organisasi tetap terjaga.
- Penulis: Tim Redaksi
Saat ini belum ada komentar