DPRD Banggai Jadwalkan RDP, Sejumlah Subkontraktor Tambang Nikel Diadukan Pekerja
- account_circle Rhandu
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 34
- print Cetak
DPRD Banggai, RDP DPRD Banggai, FNPBI Banggai, pekerja tambang nikel, tambang nikel Siuna, Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, subkontraktor tambang nikel, sengketa ketenagakerjaan, dugaan pelanggaran hak buruh, upah minimum Sulawesi Tengah, BPJS Ketenagakerjaan, hak pekerja, PHK, Sulawesi Tengah.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANGGAI – DPRD Kabupaten Banggai dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang melibatkan perusahaan subkontraktor tambang nikel di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana.
Perusahaan yang menjadi sorotan dalam pengaduan pekerja tersebut adalah PT Putra Abadi Berjaya, subkontraktor PT Penta Dharma Karsa, serta PT Armada Tambang Sentosa, subkontraktor PT Merpati Pratama Sukses.
Sekretaris Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Kabupaten Banggai, Sugianto Adjadar, mengatakan rencana pelaksanaan RDP tersebut disampaikan berdasarkan informasi dari Ketua Komisi I DPRD Banggai.
“Rencana RDP di DPRD Banggai minggu depan, menurut Ketua Komisi I DPRD Banggai,” kata Sugianto, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang menjadi pokok pengaduan para pekerja. Persoalan tersebut meliputi dugaan tidak adanya perjanjian kerja, pemotongan gaji ketika pekerja sakit, serta pembayaran upah yang diduga tidak sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulawesi Tengah.
Selain itu, pekerja juga mengadukan dugaan tidak adanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, persoalan pembayaran upah lembur, serta sejumlah hak pekerja lainnya yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan kerja maupun pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Sugianto, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius melalui forum RDP agar para pekerja memperoleh kejelasan dan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Tidak hanya melalui DPRD, FNPBI Banggai juga berencana membawa sejumlah kasus ketenagakerjaan tersebut ke beberapa lembaga negara dan instansi terkait di Jakarta.
“Kalau tidak ada halangan, kami akan melaporkan beberapa perusahaan di Banggai terkait sengketa ketenagakerjaan,” ujar Sugianto yang akrab disapa Gogo.
Rencana pelaporan tersebut menjadi langkah lanjutan FNPBI untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan hubungan industrial yang diadukan para pekerja di Kabupaten Banggai.
- Penulis: Rhandu
- Editor: Djemi Radji
Saat ini belum ada komentar