Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Hoegeng Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Kapolri Jadikan Integritas sebagai Arah Kepemimpinan Polri

  • account_circle Diana Larasati Dewi
  • calendar_month 8 jam yang lalu
  • visibility 35
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

NULONDALO.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso dalam upacara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas pengabdian, perjuangan, dan keteladanan Hoegeng dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara.

Menanggapi penganugerahan itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan bahwa nilai-nilai keteladanan Hoegeng harus terus dihidupkan dalam pelaksanaan tugas dan kepemimpinan di lingkungan Polri.

Menurutnya, Hoegeng memiliki rekam jejak pengabdian panjang, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pembangunan kepolisian pascakedaulatan, hingga menduduki berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Kapolri periode 1968–1971.

Selama memimpin Polri, Hoegeng mendorong penguatan institusi kepolisian sebagai penegak hukum yang profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan integritas.

Kontribusinya juga tercermin dalam penguatan penegakan hukum berbasis kriminologi dan kriminalistik, pengembangan kerja sama kepolisian internasional melalui Interpol, serta kebijakan keselamatan masyarakat melalui Maklumat Helm tahun 1971.

“Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memandang Jenderal Hoegeng sebagai sosok polisi yang memiliki keteguhan prinsip, kesederhanaan, keberanian, dan integritas. Beliau menunjukkan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperoleh keistimewaan atau memenuhi kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, Kapolri menjadikan keteladanan Hoegeng sebagai salah satu landasan arah kepemimpinan Polri periode 2026–2029.

Nilai kesederhanaan, keberanian menegakkan kebenaran, integritas dalam menggunakan kewenangan, serta keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi prinsip yang melekat pada setiap anggota Polri.

“Seorang polisi tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Polisi harus hadir, dekat, mendengarkan, memahami, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Kedekatan dengan masyarakat harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata dalam menjalankan tugas sehari-hari,” jelasnya.

Johnny menambahkan, keteladanan Hoegeng mengajarkan bahwa kehormatan seorang polisi tidak ditentukan oleh pangkat maupun jabatan, melainkan oleh sikap, integritas, dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Karena itu, Kapolri menginginkan semangat Hoegeng tidak sekadar menjadi catatan sejarah, tetapi benar-benar menjadi nilai yang hidup dalam tubuh Polri.

Kesederhanaan dalam kehidupan, keberanian mempertahankan prinsip, integritas dalam menjalankan kewenangan, serta pengabdian yang mengutamakan kepentingan masyarakat harus menjadi karakter kepemimpinan dan seluruh anggota Polri.

Polri berharap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Hoegeng menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh keluarga besar kepolisian dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Polri kuat karena kepercayaan masyarakat. Polri hadir untuk masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan mengabdi untuk masyarakat,” tutup Kadiv Humas Polri.

Berikut Keputusan Presiden nomor 93/TK tahun 2026 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 19 tokoh diantaranya:

  1. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso : Provinsi DKI Jakarta
  2. R.M. Margono Djojohadikusumo : Provinsi Jawa Tengah
  3. Ali Sastroamidjojo : Provinsi Jawa Timur
  4. Abdoel Moethalib Sangadji : Provinsi Maluku
  5. Franciscus Xaverius Seda : Provinsi Nusa Tenggara Timur
  6. Sutan Takdir Alisjahbana : Provinsi DKI Jakarta
  7. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin : Provinsi DKI Jakarta
  8. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) : Provinsi Riau
  9. Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean : Provinsi Sumatera Utara
  10. Mayjen TNI (Purn) Soengkono : Provinsi Jawa Timur
  11. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma : Provinsi Jawa Barat
  12. K.H.M. Yusuf Hasyim : Provinsi Jawa Timur
  13. K.H. Wasyid : Provinsi Banten
  14. Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) : Provinsi Sulawesi Utara
  15. Mohamad Roem: Provinsi DKI Jakarta
  16. K.H. Abbas Abdul Jamil : Provinsi Jawa Barat
  17. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf : Provinsi Sulawesi Selatan
  18. Sultan Ibrahim Chaliluddin : Provinsi Kalimantan Timur
  19. Letkol Moch. Sroedji : Provinsi Jawa Timur
  • Penulis: Diana Larasati Dewi
  • Editor: Djemi Radji

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi II DPRD Maros Minta Pemkab Optimalkan Capaian PBB-P2 Yang Dinilai Masih Rendah

    Komisi II DPRD Maros Minta Pemkab Optimalkan Capaian PBB-P2 Yang Dinilai Masih Rendah

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, Maros — Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, anggota Komisi II DPRD Maros, Arie Anugrah, mendesak Pemerintah Kabupaten Maros untuk lebih serius menggenjot pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Saat ini, realisasi pembayaran masih berada pada angka 84 persen, sementara waktu yang tersisa untuk menutup tahun hanya tinggal hitungan pekan. Arie menyebut […]

  • Membaca Nahdlatul Ulama Gorontalo Pasca Konferwil Kelima

    Membaca Nahdlatul Ulama Gorontalo Pasca Konferwil Kelima

    • calendar_month Selasa, 11 Okt 2022
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-V Nahdlatul Ulama (NU) Gorontalo telah digelar pada 27 Oktober 2022 di Asrama Haji Gorontalo. Dalam proses pelaksanaannya, sejumlah catatan prosedural sempat menjadi perbincangan di kalangan internal. Namun tulisan ini tidak bermaksud mengurai seluruh polemik tersebut. Catatan ini lebih merupakan ajakan kepada para nahdliyin untuk membaca arah perjalanan NU Gorontalo lima tahun […]

  • Pemkab Maros Mulai Bersihkan Material Jembatan Haji Bohari 2 Desember

    Pemkab Maros Mulai Bersihkan Material Jembatan Haji Bohari 2 Desember

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 334
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Maros– Pemerintah Kabupaten Maros memastikan proses pembersihan material Jembatan Haji Bohari di Dusun Pakere, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, akan dimulai pada 2 Desember 2025. Langkah ini ditempuh setelah struktur jembatan tersebut ambruk dan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga yang masih beraktivitas di sekitar lokasi. Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa pembersihan menjadi tahapan paling […]

  • Ketua Badko HMI Sumut Mengaku Diteror Usai Bahas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

    Ketua Badko HMI Sumut Mengaku Diteror Usai Bahas Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 313
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut), Yusril Mahendra Butar Butar, mengaku menerima teror dan intimidasi dari pihak tak dikenal. Teror tersebut terjadi usai dirinya menggelar forum diskusi terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andri Yunus. Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3/2026), Yusril mengungkapkan bahwa ancaman […]

  • Said Aqil Siradj dan Kritik tentang Tambang: Ketika NU Diuji antara Khidmah dan Kekuasaan Play Button

    Said Aqil Siradj dan Kritik tentang Tambang: Ketika NU Diuji antara Khidmah dan Kekuasaan

    • calendar_month Minggu, 14 Des 2025
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 235
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Nama KH Said Aqil Siradj bukan sosok asing dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Selama dua periode memimpin PBNU, ia dikenal sebagai kiai yang vokal dan tak segan mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk di era Presiden Joko Widodo, terutama ketika kebijakan dinilai merugikan rakyat kecil dan kaum lemah. Dalam sejumlah pernyataan yang kembali ramai dibicarakan, Said […]

  • Akademisi UNUSIA Kecam Dugaan Penyalahgunaan 900 Identitas Petani dalam Kasus KUR di Jember

    Akademisi UNUSIA Kecam Dugaan Penyalahgunaan 900 Identitas Petani dalam Kasus KUR di Jember

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 271
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) sekaligus Intelektual Muda Nahdlatul Ulama, Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak, mengecam keras dugaan penyalahgunaan sekitar 900 identitas petani dalam kasus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di salah satu kantor cabang Bank BUMN di Jember. Menurutnya, kasus yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut bukan […]

expand_less