Mencari Pengganti Gibran: Indonesia Butuh Wakil Presiden Berkapasitas, Bukan Sekadar Kompromi Politik

NULONDALO.COM – Wacana pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang paling berpeluang menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia. Lebih dari itu, situasi ini semestinya menjadi momentum untuk membicarakan kembali kualitas kepemimpinan nasional.

Indonesia tidak sedang sekadar mencari pengganti seorang pejabat. Indonesia membutuhkan figur yang memiliki kapasitas kenegaraan, integritas, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan memahami persoalan masyarakat secara mendalam.

Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula instrumen untuk membalas dukungan partai atau mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Posisi tersebut merupakan amanah konstitusional yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

Karena itu, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, proses pengisian posisi tersebut tidak boleh semata-mata ditentukan oleh kalkulasi pembagian kekuasaan.

Jangan Terjebak Kompromi Politik

Dalam sistem politik Indonesia, kompromi antarkekuatan politik memang merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintahan membutuhkan dukungan parlemen agar agenda pembangunan dapat berjalan. Namun, kompromi politik tidak boleh mengalahkan pertimbangan kompetensi.

Pengalaman politik menunjukkan bahwa kedekatan dengan presiden, kekuatan partai, dan besarnya dukungan koalisi sering menjadi faktor penting dalam menentukan posisi strategis pemerintahan.

Akan tetapi, publik berhak mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah figur yang dipilih benar-benar memiliki kemampuan menjalankan tugas kenegaraan?

Wakil Presiden seharusnya menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan. Ia harus mampu memberikan pertimbangan, mengawal kebijakan, membangun komunikasi antarlembaga, dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama pemerintahan.

Menguji Figur Berdasarkan Kapasitas

Sejumlah nama dapat dipertimbangkan dalam diskursus pengganti Gibran. Mahfud MD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Khofifah Indar Parawansa, Anies Baswedan, hingga Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur dengan pengalaman dan karakter politik yang berbeda.

Mahfud MD, misalnya, memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum dan ketatanegaraan. Pengalamannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menteri Pertahanan dan Kehakiman memberikan bekal penting dalam memahami kompleksitas penyelenggaraan negara.

Di tengah kebutuhan memperkuat supremasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara, figur seperti Mahfud memiliki relevansi tersendiri.

Sementara itu, AHY menawarkan pengalaman kepemimpinan partai, pemerintahan, dan organisasi. Kehadirannya dapat menjadi pilihan dalam konteks konsolidasi politik dan regenerasi kepemimpinan nasional.

Khofifah Indar Parawansa memiliki pengalaman sebagai Menteri Sosial dan Gubernur Jawa Timur. Ia juga mempunyai pengalaman panjang dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan. Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk memahami persoalan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.

Anies Baswedan memiliki latar belakang akademik, pengalaman sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Gubernur DKI Jakarta, dan kemampuan komunikasi publik. Adapun Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman dalam dinamika parlemen dan konsolidasi politik.

Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Karena itu, penilaian terhadap mereka tidak boleh berhenti pada popularitas atau kedekatan politik, tetapi harus didasarkan pada rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan bekerja dalam sistem pemerintahan.

Wakil Presiden Harus Mampu Menjadi Penyeimbang

Salah satu persoalan penting dalam pemerintahan adalah bagaimana memastikan kekuasaan berjalan dengan mekanisme pengawasan yang sehat.

Wakil Presiden tidak harus selalu berbeda pendapat dengan Presiden. Namun, ia harus memiliki keberanian intelektual untuk menyampaikan pertimbangan ketika sebuah kebijakan berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat.

Kepemimpinan yang baik bukan kepemimpinan yang selalu membenarkan keputusan atasannya. Kepemimpinan yang baik justru ditandai oleh kemampuan memberikan masukan secara objektif, menjaga kepentingan publik, dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai konstitusi.