Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Pemkab Maros Mulai Bersihkan Material Jembatan Haji Bohari 2 Desember

  • account_circle Sakti
  • calendar_month Senin, 1 Des 2025
  • visibility 298
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com, Maros– Pemerintah Kabupaten Maros memastikan proses pembersihan material Jembatan Haji Bohari di Dusun Pakere, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, akan dimulai pada 2 Desember 2025. Langkah ini ditempuh setelah struktur jembatan tersebut ambruk dan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan warga yang masih beraktivitas di sekitar lokasi.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa pembersihan menjadi tahapan paling krusial sebelum masuk ke proses rekonstruksi menyeluruh.

“Kalau tidak dibersihkan, banyak hal bisa terjadi. Siapa yang mau tanggung jawab kalau masih ada warga menggunakan jembatan yang rawan?” ujarnya, Senin (01/12/2025).

Menurut Chaidir, material jembatan yang dibiarkan menumpuk berisiko menghambat aliran sungai, terutama ketika hujan deras membawa batang pohon besar. Kondisi tersebut dapat memicu banjir dan kerusakan tambahan di wilayah sekitar.

Ia meminta warga bersabar dan memahami alur kerja penanganan.

“Setelah pembersihan, barulah fondasi dibangun,” tambahnya.

Usulan Jembatan Darurat Ditolak Demi Keselamatan

Chaidir mengungkapkan adanya usulan pembangunan jembatan darurat dari sejumlah pihak. Namun, usulan itu ditolak Pemkab karena pertimbangan keamanan.

“Masih ada akses lain lewat Allatengae dan Tanralili. Siapa yang menjamin keamanan jembatan darurat? Kami utamakan keselamatan warga,” tegasnya.

Ia juga menyebut penggunaan jembatan darurat pada malam hari sangat berisiko, sehingga opsi tersebut tidak akan diambil.

Akses Pendidikan Dijamin, Siswa Akan Dipindahkan Sementara

Untuk memastikan aktivitas pendidikan tidak terganggu, Pemkab Maros kini memetakan sekolah-sekolah terdekat. Siswa yang terdampak runtuhnya jembatan akan dipindahkan sementara ke sekolah lain agar tidak melintasi area yang dinilai berbahaya.

Rekonstruksi Butuh Rp25 Miliar, Multiyears Dimulai 2026

Rekonstruksi Jembatan Haji Bohari diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp25 miliar. Pembangunan akan dimulai 2026 dengan fokus pada pekerjaan fondasi melalui skema multiyears dan diprediksi rampung dalam 3–4 tahun.

Pemkab Maros juga telah mengusulkan dukungan anggaran ke pemerintah pusat.

“Semoga bisa diintervensi karena jembatan ini vital untuk akses anak sekolah,” jelas Chaidir.

Dinas PUTRPP: Risiko Kecelakaan Besar Jika Warga Nekat Melintas

Kabid Bina Marga Dinas PUTRPP Maros, Muhammad Alif Husnaeni, menegaskan pentingnya pembongkaran material yang tersisa demi mencegah penyumbatan aliran sungai dan potensi kecelakaan.

“Risiko kecelakaan sangat besar jika masyarakat masih nekat melewati jembatan yang sudah ambruk,” katanya.

Ia menambahkan bahwa anggaran penanganan awal sebesar Rp3 miliar sudah disiapkan untuk tahun 2026. Sisanya akan dibangun bertahap sembari menunggu hasil usulan bantuan ke pemerintah pusat.

“Proposal permohonan bantuan sudah diajukan. Mudah-mudahan ada hasil baik dari Kementerian PUPR dan kementerian terkait lainnya,” tutupnya.

  • Penulis: Sakti

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Indonesia Mengalami Kemunduran Serius

    Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Indonesia Mengalami Kemunduran Serius

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 355
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menilai demokrasi Indonesia tengah menghadapi tantangan serius yang berpotensi melemahkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, mulai dari kebebasan sipil, supremasi sipil, hingga kebebasan pers. Penilaian tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2026, yang digelar di Grha Pemuda, Kompleks Gereja Katedral, Jalan Katedral No. 7B, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026), […]

  • Diduga Belum Memiliki Izin Lokasi, KOPRA INSTITUT Soroti PT. Pangkatan Indonesia

    Diduga Belum Memiliki Izin Lokasi, KOPRA INSTITUT Soroti PT. Pangkatan Indonesia

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Komite Perjuangan Rakyat (KOPRA) INSTITUT, menyoroti PT. Pangkatan Indonesia salah satu perusahan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah desa Tanjung Siram Billah Hulu kabupaten Labuhanbatu. Perusahan ini di duga belum memiliki izin lokasi dan perizinan kebun. Ketua Bidang Kajian Lingkungan KOPRA INSTITUT Julkifli mengungkapkan bahwa berdasarkan data dan informasi yang ia peroleh ada dugaan PT. […]

  • Kemenag Mulai Cairkan TPG Guru Madrasah Secara Bertahap Pekan Ini

    Kemenag Mulai Cairkan TPG Guru Madrasah Secara Bertahap Pekan Ini

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 333
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Kabar baik datang dari Kementerian Agama. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah mulai dicairkan secara bertahap pada pekan ini. Pencairan tersebut dilakukan seiring percepatan penerbitan Surat Keputusan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) bagi guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Amien Suyitno, mengatakan percepatan penerbitan SKAKPT terus […]

  • DPRD Sulteng Desak Gubernur Hentikan Aktivitas PT Pantas Indomining

    DPRD Sulteng Desak Gubernur Hentikan Aktivitas PT Pantas Indomining

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 545
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Palu –DPRD Provinsi Sulawesi Tengah secara resmi menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oleh PT Pantas Indomining di wilayah Batu Mahik Dongkalan, Kabupaten Banggai. Surat tersebut ditandatangani Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Arus Abdul Karim, sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD […]

  • Membayangkan BMR dan Hal-hal yang Belum Selesai

    Membayangkan BMR dan Hal-hal yang Belum Selesai

    • calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
    • account_circle Muhamad Ersad Mamonto
    • visibility 1.973
    • 0Komentar

    Tulisan yang berjudul “Dekonstruksi PBMR” oleh Tyo Mokoagow, kawan saya, beberapa hari lalu, terus terang menggoda saya untuk menulis. Sebenarnya saya berupaya untuk menghindari menanggapi isu ini, karena telah benar-benar menjadi semacam debat kusir yang tak berkesudahan. Namun tulisan seperti yang Tyo buat adalah sesuatu yang tidak bisa dilewati begitu saja.  Saya sepakat dengan konsepsi […]

  • Bendera HTI Berkibar di Aksi Bela Palestina, Dewan Ahli ISNU Gorontalo: Bentuk Pelanggaran Hukum

    Bendera HTI Berkibar di Aksi Bela Palestina, Dewan Ahli ISNU Gorontalo: Bentuk Pelanggaran Hukum

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Nulondalo – Di beberapa kota di Indonesia pada hari Minggu, 2 Februari 2025 aksi Bela Palestina digelar serentak. Dalam aksi-aksi tersebut massa aksi turut mengibarkan bendera dengan tulisan Arab berwarna putih dan hitam yang lekat dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kelompok yang sudah dinyatakan terlarang di Indonesia sejak 2017. Dewan Ahli Pengurus Wilayah Ikatan […]

expand_less