Reses di Boalemo, Aleg DPRD Gorontalo Muhammad Dzikyan Serap Aspirasi Soal Bantuan Sosial hingga Lapangan Kerja Pemuda

nulondalo.com – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) Pohuwato–Boalemo, Muhammad Dzikyan, menggelar kegiatan reses di Desa Bongo Dua, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, Jumat (6/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan mulai dari perubahan data bantuan sosial, kerusakan infrastruktur desa, hingga minimnya program pemberdayaan pemuda.

Dzikyan yang juga Ketua DPW PKB Gorontalo mengatakan, masyarakat banyak menyoroti kondisi kebijakan efisiensi anggaran serta pengelolaan keuangan daerah yang dinilai semakin terpusat di pemerintah pusat.

Akibatnya, berbagai program pemberdayaan masyarakat kini lebih bergantung pada bantuan langsung dari pemerintah pusat.

Suasana kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo di Desa Bongo Dua, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, yang dihadiri masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial, pembangunan daerah, dan program pemberdayaan.

“Program-program pemberdayaan sekarang banyak diarahkan langsung dari pusat ke masyarakat. Bantuan yang sifatnya seremonial sudah mulai ditinggalkan,” ujar Dzikyan saat menyampaikan hasil resesnya.

Salah satu keluhan utama warga adalah perubahan data penerima bantuan sosial dari DTKS ke DTSN. Menurutnya, sejumlah warga yang sebelumnya berada pada desil 2 dan 3 justru bergeser ke desil lebih tinggi setelah pembaruan data, sehingga berpotensi kehilangan akses bantuan.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kondisi jalan usaha tani yang rusak namun belum tersentuh perbaikan karena keterbatasan anggaran daerah.

Permasalahan lain yang muncul adalah bantuan ternak sapi yang dilaporkan mati tidak lama setelah diserahkan kepada penerima.

Dalam dialog dengan warga, kelompok pemuda turut menyampaikan rasa kecewa karena merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, khususnya terkait fasilitas olahraga dan program peningkatan sumber daya manusia.

“Mereka merasa sudah tidak dianggap lagi, karena akses terhadap bantuan sarana olahraga maupun program peningkatan kapasitas pemuda sangat minim,” kata Dzikyan.

Warga juga berharap program pelatihan seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dapat kembali dihadirkan pada 2026. Selain itu, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah dinilai perlu dihidupkan kembali untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya bagi ibu-ibu yang ingin mengembangkan usaha kecil seperti menjahit atau kuliner.

Kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo masa persidangan kedua tahun 2025–2026 di Desa Bongo Dua, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, yang diisi dengan dialog bersama masyarakat serta penampilan hadrah religi.

Dalam kesempatan yang sama, masyarakat Wonosari turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal. Mereka juga mengkritik pembangunan Sekolah Rakyat berskala provinsi dengan anggaran sekitar Rp134 miliar yang dianggap kurang melibatkan tenaga kerja lokal.

“Masyarakat berharap pihak ketiga yang mengerjakan proyek bisa bersinergi dengan warga setempat, agar manfaat pembangunan juga dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Dzikyan menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah provinsi maupun kementerian terkait, termasuk Kementerian Sosial, agar kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di daerah.