Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Izin Pinjam Pakai Mandek, PC PMII Barru Tagih Kepastian Sekda Soal Eks Kantor Kesbangpol

  • account_circle Muh. Akbar.
  • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
  • visibility 100
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Nulondalo.Com,  BARRU — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Barru menyoroti belum diterbitkannya surat izin pinjam pakai aset daerah yang rencananya akan digunakan sebagai sekretariat organisasi tersebut. 

Aset yang dimaksud merupakan bekas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barru. Menurut PC PMII Barru, bangunan tersebut sebelumnya telah dijanjikan untuk dapat digunakan sebagai sekretariat PC PMII Barru.

Namun, hingga kini surat izin pinjam pakai yang menjadi dasar penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Barru tersebut belum juga diterbitkan.

PC PMII Barru menyebut proses administrasi terkait penggunaan aset tersebut masih berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dan berkaitan dengan kewenangan Sekretaris Daerah (Sekda) Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si.

Kondisi tersebut kemudian menuai sorotan dari jajaran PC PMII Barru. Mereka menilai komitmen yang sebelumnya disampaikan terkait penggunaan bekas Kantor Kesbangpol sebagai sekretariat belum diwujudkan dalam bentuk kepastian administratif.

“Kami menyebut kondisi ini sebagai janji yang diingkari dan PHP (pemberi harapan palsu) oleh Andi Syarifuddin selaku Sekda Kabupaten Barru terhadap organisasi kami,” ujar Pengurus PC PMII Barru.

Menurut PC PMII Barru, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai penggunaan sebuah bangunan. Keberadaan sekretariat dinilai penting untuk menunjang kegiatan administrasi, kaderisasi, rapat kepengurusan, hingga berbagai aktivitas organisasi kemahasiswaan.

PC PMII Barru berharap Pemerintah Kabupaten Barru memberikan kejelasan terkait status penggunaan aset tersebut, khususnya mengenai proses dan kepastian penerbitan surat izin pinjam pakai.

Mereka juga meminta agar komitmen yang sebelumnya telah disampaikan tidak berhenti pada komunikasi, tetapi ditindaklanjuti melalui prosedur administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang aset tersebut diperuntukkan untuk sekretariat PC PMII Barru, kami berharap ada kejelasan secara administratif. Jangan sampai organisasi sudah diberikan harapan, tetapi pada akhirnya tidak ada kepastian,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan dari Sekda Barru Andi Syarifuddin maupun Pemerintah Kabupaten Barru terkait alasan belum diterbitkannya surat izin pinjam pakai tersebut.

PC PMII Barru menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan mengenai status dan kepastian penggunaan bekas Kantor Kesbangpol sebagai sekretariat mereka.

  • Penulis: Muh. Akbar.

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pandangan dan Rekomendasi Mubes Warga NU Menuju Abad Kedua

    Pandangan dan Rekomendasi Mubes Warga NU Menuju Abad Kedua

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    NULONDALO.COM – JOMBANG – Warga Nahdlatul Ulama (NU) merilis beberapa pandangan dan rekomendasi untuk arah perjuangan NU pada abad kedua. Dalam rilis tersebut menegaskan bahwa Muktamar NU ke-35 harus menjadi ruang musyawarah yang bermartabat, bebas dari praktik transaksional, serta mampu melahirkan kepengurusan yang memiliki integritas, kapasitas, keteladanan, dan keberpihakan yang kuat kepada jamaah serta kemaslahatan […]

  • Wali Kota Gorontalo Lantik 15 Pejabat Eselon III, Enam Camat Baru Resmi Bertugas

    Wali Kota Gorontalo Lantik 15 Pejabat Eselon III, Enam Camat Baru Resmi Bertugas

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 715
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, resmi melantik 15 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo. Prosesi pelantikan berlangsung di Bandhayo Lo Yiladia (BLY) pada Jumat (13/3/2026). Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Gorontalo Nomor: 821.2/BKPSDM/11/540 tertanggal 13 Maret 2026. Dalam pelantikan ini, sejumlah pejabat menempati jabatan strategis […]

  • Pegadaian Kantor Wilayah IX Perkuat Sinergi Bank Sampah Lewat Konsolidasi FORSEPSI 2025

    Pegadaian Kantor Wilayah IX Perkuat Sinergi Bank Sampah Lewat Konsolidasi FORSEPSI 2025

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 167
    • 0Komentar

    PT Pegadaian Kantor Wilayah IX Jakarta 2 bersama Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) menggelar kegiatan Konsolidasi Offline Bank Sampah pada Kamis (7/8), sebagai langkah penguatan sinergi dan evaluasi program lingkungan berbasis komunitas. Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi antar Bank Sampah binaan Pegadaian. Dihadiri oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Drs. Arifin, […]

  • Penerima Bantuan Pemprov Gorontalo Akan Dievaluasi

    Penerima Bantuan Pemprov Gorontalo Akan Dievaluasi

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menginginkan penerima bantuan sosial dievaluasi secara berkala progresnya. Menurutnya, bantuan sosial, UMKM dan banyak lagi perlu dipantau dampaknya bagi penerima. “Sampai saat ini kita belum bisa memetakan secara baik UMKM mana yang layak dikembangkan. Kita beri bantuan, lalu selesai. Padahal kalau dimonitor kualitasnya bisa meningkat,” ujar Gubernur Gusnar saat Rapat Paripurna […]

  • Di Balik WTP: Ketika Akuntabilitas Berhenti Di Kertas

    Di Balik WTP: Ketika Akuntabilitas Berhenti Di Kertas

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle Khoirul Umam Mubarok
    • visibility 297
    • 0Komentar

    Delapan tahun berturut-turut sejak 2016, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun 2024, pemerintah bahkan menyerahkan LKPP tepat waktu — dirayakan sebagai pencapaian akuntabilitas fiskal yang membanggakan. Di saat bersamaan, kebijakan efisiensi anggaran senilai Rp306 triliun justru memantik kritik luas karena menyasar program pembangunan strategis. […]

  • Komisi II DPRD Maros Minta Pemkab Optimalkan Capaian PBB-P2 Yang Dinilai Masih Rendah

    Komisi II DPRD Maros Minta Pemkab Optimalkan Capaian PBB-P2 Yang Dinilai Masih Rendah

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, Maros — Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025, anggota Komisi II DPRD Maros, Arie Anugrah, mendesak Pemerintah Kabupaten Maros untuk lebih serius menggenjot pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Saat ini, realisasi pembayaran masih berada pada angka 84 persen, sementara waktu yang tersisa untuk menutup tahun hanya tinggal hitungan pekan. Arie menyebut […]

expand_less