Nasib Petani Hutan di Gorontalo: Harga Anjlok, Akses Pasar Sulit, Solusi Diharapkan dari Kolaborasi HKm

nulondalo.com – Nasib petani di kawasan penyangga Tahura BJ Habibie dan SM Nantu di Gorontalo tampaknya masih jauh dari sejahtera. Di tengah perjuangan mereka menanam dan merawat tanaman hingga masa panen, harga jual hasil pertanian kerap tidak berpihak pada mereka.

Permasalahan ini kembali disoroti dalam Workshop bertema “Membangun Kolaborasi dan Memperkuat Jaringan Kemitraan Usaha untuk Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang Terintegratif dan Berkelanjutan”, yang digelar pada Sabtu (8/11/2025) di Gorontalo, bertempat di Aula Kantor PWNU Gorontalo.

Kegiatan ini menghadirkan Ikraeni Safitri, S.Hut., M.Hut. dari Agraria Institute yang juga pendamping Perhutanan Sosial, serta Prof. Dr. Muhdar HM, ST., SE., MM, Ketua Lembaga Perekonomian PWNU Gorontalo sekaligus akademisi IAIN Sultan Amai Gorontalo. Diskusi dipandu oleh Abdul Kadir Lawero, S.Pd.

Harga Hasil Panen Tak Seimbang dengan Biaya Produksi

Dalam pengantar diskusi, Rosyid Azhar dari Agraria Institute menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang mendiami desa-desa penyangga kawasan konservasi SM Nantu dan Tahura BJ Habibie yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Namun, rendahnya harga jual hasil panen dan terbatasnya akses pasar masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan.

“Harga jeruk hanya sekitar Rp3.000 per kilogram, pisang gapi terbaik hanya Rp3.000 per sisir, bahkan hasil panen kopi mengalami nasib serupa,” ujar Rosyid.

Ia menambahkan, tanpa dukungan infrastruktur jalan yang memadai, akses pasar yang terbuka, serta sistem distribusi hasil pertanian yang adil, petani akan terus berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.

“Biaya produksi sering kali tak sebanding dengan hasil yang diterima. Banyak hasil panen bahkan tidak dipetik karena tidak ada pembeli,” tambahnya.

Perhutanan Sosial Dorong Kemandirian dan Kelestarian

Dalam pemaparannya, Ikraeni Safitri yang juga ketua program studi Konservasi Hutan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Gorontalo menjelaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil menjaga kelestarian lingkungan.
Ia menyebutkan terdapat lima skema utama perhutanan sosial, yakni: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan

Ikraeni mengangkat kehidupan kelompok tani hutan (KTH) Botu Kapali Desa Bihe dan KTH Sumber Rejeki Desa Bontula Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo yang mengelola HKm melalui penanaman tanaman tahunan seperti durian, alpokat, kakao, hingga kopi saerta usaha lebah madu trigona.

“Bentang alam dua desa di Kecamatan Asparaga ini, juga Desa Saritani Kecamatan Wonosari berbukit-bukit. Dalam kondisi ini jagung menjadi tanaman utama, ini sangat berbahaya dalam jangka panjang,” ujar Ikraeni.

Ikra, sapaan akrab Ikraeni, menjelaskan tanaman musiman seperti jagung tidak cocok ditanam di lahan yang memiliki kemiringan tinggi. Tanah akan tergerus air setiap hujan turun, lambat laun ladang kehilangan lapisan tanah yang paling subur dan menyisakan batu. Di bagian lain gerusan tanah ini akan terbawa air, sungai akan mengalami pendangkalan, juga acap banjir yang disertai lumpur di permukiman warga.
“Petani di hulu akan rugi, warga juga terkena bencana. Jika dibiarkan berlarut-larut daerah ini dan masyarakatnya akan mengalami masalah besar di kemudian hari,” ucap Ikra.

Kepada petani hutan Ikra menawarkan pola Agroforestry, menanami ladang yang berlereng dengan tanaman tahunan. Akar tanaman ini akan menguatkan tanah, menjaga agar agar tetap stabil sepanjang masa.

Tanaman tahunan memiliki sifat yang baik untuk kepentingan ekologi, melindungi tanah dari erosi dan meningkatkan bahan organik, menyerap karbon dioksida, memperkuat ketahanan ekosistem, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan mengurangi kebutuhan input pertanian yang intensif.

Di sisi lain, tanaman tahunan ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani namun tidak dalam waktu semusim seperti jagung, ini menjadi tantangan tersendiri.

Ikra mengaku tidak mudah mengubah pola pertanian petani, perlu perjuangan keras, hingga hari ini ia terus melakukan edukasi ke petani. Untungnya usaha Ikra melalui lembaga Agraria Institute Gorontalo mendapat dukungan dari program GEF SGP Indonesia.

Sambil menanti tanaman tahunan menghasilkan buah, petani tetap menggarap ladang seperti biasanya. Ritme hidup tetap berdenyut di balik bukit-bukit yang terbuka.

Hingga saat ini para petani hutan ini hidup dalam kebersahajaan, menerima takdirnya dengan terus berjuang dan berdoa untuk mengharapkan panen yang berlimpah.

Tantangan lain yang dihadapi petani hutan ini adalah pemasaran produk yang masih terbatas. Berada jauh di tepi hutan membuat mereka jauh dari layanan infrastruktur, bahkan jalan setapak pun sulit dilalui saat kondisi basah.

Kisah para petani hutan ini disampaikan Ikra penuh semangat di hadapan puluhan peserta workshop. Ia berharap ada ide dan masukan dari peserta untuk membangun kolaborasi mengatasi masalah petani ini.

Kolaborasi dan Penguatan Kelembagaan Jadi Kunci

Sementara itu, Prof. Dr. Muhdar HM menekankan pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. “Pemerintah berperan sebagai pemberi izin, masyarakat sebagai pelaku utama, sektor swasta sebagai mitra dalam modal, teknologi, dan pasar, sedangkan LSM dan akademisi menjadi fasilitator,” jelasnya.

Ia memaparkan strategi pengembangan jaringan kemitraan HKm yang meliputi pemetaan aktor, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan branding dan akses pasar, serta integrasi dengan SDGs dan kebijakan daerah.

Dalam diskusi, sejumlah tantangan dalam implementasi HKm juga diidentifikasi, antara lain:Kelembagaan petani yang masih lemah, Minimnya modal usaha, Akses pasar terbatas, Konflik tenurial lahan

Akademisi di IAIN Sultan Amai Gorontalo itu menawarkan bahwa penguatan KTH dan koperasi
Akses terhadap pembiayaan KUR Hijau dan program CSR, termasuk Digitalisasi produk hasil HKm
Mediasi berbasis kearifan lokal dan adat.

Ia menekankan bahwa peran pemerintah daerah sangat vital, tidak hanya sebagai fasilitator dan regulator, tetapi juga dalam mendukung pembiayaan serta mengintegrasikan program HKm ke dalam rencana pembangunan daerah.

Melalui workshop ini, para peserta berharap muncul sinergi antara pemerintah, lembaga ekonomi, dan masyarakat dalam memperkuat pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi petani melalui kemitraan usaha dan inovasi rantai nilai produk pertanian.