Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Dari Skeptis ke Setuju? Sikap MUI soal Board of Peace Berubah Setelah Bertemu Prabowo

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
  • visibility 252
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

nulondalo.com –  Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) menjadi sorotan setelah pertemuan pimpinan ormas Islam dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).

Jika sebelumnya MUI menyuarakan keraguan, kini organisasi tersebut menunjukkan sikap yang lebih terbuka dengan sejumlah catatan.

Wakil Ketua Umum MUI periode 2025–2030, Kiai Cholil, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan penjelasan langsung mengenai posisi Indonesia di forum tersebut.

Presiden disebut menegaskan bahwa Indonesia tidak wajib mengikuti seluruh keputusan Board of Peace dan tetap dapat mengambil sikap independen.

“Pak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia bisa abstain atau tidak ikut dalam langkah yang tidak sesuai. Bahkan jika ke depan tidak membawa maslahat bagi Palestina, beliau siap keluar dari Board of Peace,” ujar Kiai Cholil usai pertemuan.

Sebelumnya, MUI menyatakan skeptis terhadap forum yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.

Keraguan muncul karena rekam jejak kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kemerdekaan Palestina, serta sikap pemerintah Israel yang belum mengakui negara Palestina.

Namun, dalam dialog di Istana, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia merupakan strategi diplomasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam forum internasional.

Penjelasan itu membuat MUI melihat adanya ruang untuk memastikan kepentingan Palestina tetap menjadi prioritas.

Meski demikian, MUI menegaskan dukungan tersebut bukan tanpa syarat. Organisasi ulama itu meminta pemerintah memastikan bahwa konsep perdamaian yang dibawa Board of Peace tidak hanya mengikuti perspektif tertentu yang berpotensi merugikan rakyat Palestina.

“Kita sepakat bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, sesuai konstitusi dan ajaran Islam. Perdamaian yang diperjuangkan harus bermuara pada kemerdekaan Palestina,” kata Kiai Cholil.

Selain itu, MUI juga mengingatkan agar rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia tidak disalahgunakan untuk menekan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Menurutnya, peran Indonesia harus tetap berada pada jalur kemanusiaan dan diplomasi damai.

Hingga kini, pemerintah belum merinci langkah lanjutan terkait posisi Indonesia di Board of Peace. Namun, perubahan nada sikap MUI pasca-pertemuan dengan Presiden menunjukkan dinamika baru dalam respons terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang berkaitan dengan isu Palestina.

Sebelumnya, keputusan tersebut menuai kritik keras dari Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai keanggotaan Indonesia di Board of Peace sebagai langkah yang janggal dan tidak mencerminkan keberpihakan pada Palestina.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata KH Cholil Nafis melalui akun X pribadinya yang dikutip MUI Digital, Rabu (28/1/2026).

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, itu menyoroti fakta bahwa Board of Peace digagas Donald Trump dan melibatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sementara tidak ada perwakilan negara Palestina di dalamnya.

“Penggagasnya Trump, anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah, tapi tidak ada negara Palestina,” ujarnya.

Ia juga mengkritik adanya kewajiban iuran keanggotaan, yang menurutnya semakin memperkuat alasan Indonesia sebaiknya keluar dari forum tersebut.

“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” tegasnya.

Dinilai Neokolonialisme Berkedok Perdamaian

Sikap serupa disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim. Ia menilai Board of Peace sebagai bentuk nyata neokolonialisme yang berpotensi melanggengkan penjajahan Israel terhadap Palestina.

“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” kata Prof Sudarnoto.

Menurutnya, setiap inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai syarat utama hanya akan melahirkan perdamaian semu.

“Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” tegasnya.

Meski menghargai niat pemerintah untuk berkontribusi pada perdamaian dunia, MUI mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas berisiko menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, penjajahan adalah kezaliman yang wajib diakhiri. Perdamaian sejati hanya mungkin jika kedaulatan Palestina dipulihkan sepenuhnya,” pungkasnya.

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Maros Berlakukan WFA Terbatas bagi ASN Selama Libur Nataru 2025

    Pemkab Maros Berlakukan WFA Terbatas bagi ASN Selama Libur Nataru 2025

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 181
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Maros – Pemerintah Kabupaten Maros memberikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kebijakan ini berlaku selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Desember 2025, dengan catatan penerapannya bersifat selektif dan tidak mengganggu pelayanan publik. Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa tidak seluruh […]

  • Hijau Hitam di Era Digital: Semarak Milad ke-79 HMI

    Hijau Hitam di Era Digital: Semarak Milad ke-79 HMI

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Nulondalo.com
    • visibility 473
    • 0Komentar

    Nulondalo.com-Makassar. Suasana Milad ke-79 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun ini terasa berbeda. Meski tidak semua kader hadir secara fisik dalam perayaan, semangat kebersamaan tetap bergema di ruang-ruang digital. Status WhatsApp, unggahan Instagram, hingga cuitan di Twitter menjadi tanda bahwa kader HMI di seluruh penjuru tanah air ikut menyemarakkan momentum bersejarah ini. Kebanggaan sebagai kader tampak nyata. […]

  • Puasa dan Neraca Hati

    Puasa dan Neraca Hati

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak.
    • visibility 448
    • 0Komentar

    Ramadhan selalu datang seperti auditor independen: tidak bisa disuap, tidak bisa dinegosiasi, dan tidak menerima “opini titipan”. Ia hadir untuk memeriksa sesuatu yang sering luput dari laporan keuangan yakni neraca hati. Kalau dalam akuntansi kita mengenal aset, liabilitas, dan ekuitas, maka dalam puasa kita mengenal sabar sebagai aset, nafsu sebagai liabilitas, dan takwa sebagai ekuitas […]

  • Proposal yang Menodai Idealisme: Saat PKC PMII Gorontalo Gagal Membaca Luka Pohuwato

    Proposal yang Menodai Idealisme: Saat PKC PMII Gorontalo Gagal Membaca Luka Pohuwato

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 165
    • 0Komentar

    Langkah PKC PMII Gorontalo yang diketahui mengajukan proposal kegiatan ke PT. Pani Gold Project (PT. PETS) menimbulkan gelombang kekecewaan dari berbagai kalangan, termasuk dari PC PMII Kota Gorontalo sendiri. Bukan semata soal administratif, tetapi soal nurani — tentang arah perjuangan dan nilai dasar yang menjadi napas organisasi mahasiswa Islam Indonesia: keberpihakan kepada rakyat kecil. PT. […]

  • Larangan Petasan dan Narkoba Ditegaskan, Camat Maros Baru Ajak Warga Jaga Kondusifitas

    Larangan Petasan dan Narkoba Ditegaskan, Camat Maros Baru Ajak Warga Jaga Kondusifitas

    • calendar_month Rabu, 24 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 226
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Maros— Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, kesiapsiagaan dan penjagaan keamanan terus diperketat oleh berbagai instansi dan institusi di Kabupaten Maros. Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat selama momentum akhir tahun, sejalan dengan Surat Edaran Bupati Maros terkait pengamanan Nataru. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Camat Maros Baru, A. […]

  • Pemprov Gorontalo Berikan Diskon Tiket Nataru, Angkutan Udara Turun hingga 13 Persen

    Pemprov Gorontalo Berikan Diskon Tiket Nataru, Angkutan Udara Turun hingga 13 Persen

    • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 227
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat yang akan melakukan mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kebijakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, usai memimpin apel gelar pasukan sekaligus pembukaan Posko Terpadu Angkutan Udara periode Nataru di Bandara Djalaludin Gorontalo, Kamis (18/12/2025). Idah menjelaskan, pemerintah telah […]

expand_less