Breaking News
light_mode
Trending Tags

Janji Plasma yang Tertunda: Mengurai Polemik Petani dan Tanggung Jawab Perusahaan di Pohuwato

  • account_circle Tri Gunawan Sidiki
  • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
  • visibility 569
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Sebagai representasi dari sekitar 3.000 petani plasma yang tersebar di 15 desa binaan, Koperasi Karya Inovasi Bersama memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat adalah jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak ingin masyarakat terus berada dalam ketidakpastian yang berkepanjangan.

Lebih jauh, jika skema lahan plasma tidak dapat direalisasikan, maka bukan berarti kewajiban perusahaan gugur begitu saja. Regulasi telah menyediakan alternatif solusi. Surat Edaran Dirjen Perkebunan Nomor B.347 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat memberikan ruang bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban melalui skema lain, seperti pemberian bantuan modal kepada petani dengan perhitungan nilai optimum.

Alternatif ini harus dilihat sebagai bentuk tanggung jawab yang tetap harus dipenuhi, bukan sebagai pilihan opsional. Dengan pendekatan yang tepat, skema ini bahkan dapat memberikan manfaat yang lebih fleksibel bagi petani, selama dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dalam waktu dekat, Koperasi Karya Inovasi Bersama akan mengambil langkah konkret dengan melakukan pertemuan langsung dengan pihak perusahaan serta dinas terkait sesuai kewenangannya. Pertemuan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi momentum penting untuk membuka ruang dialog yang jujur dan konstruktif. Kami akan membawa seluruh aspirasi masyarakat, sekaligus meminta kejelasan atas berbagai persoalan yang selama ini belum terjawab.

Kami percaya bahwa setiap persoalan memiliki jalan keluar, selama ada kemauan untuk menyelesaikannya. Namun, penyelesaian tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama. Perusahaan tidak bisa berjalan sendiri tanpa memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan kepastian agar dapat merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik.

  • Penulis: Tri Gunawan Sidiki

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Oknum Polisi Naik Penyidikan, Kapolres Maros Tegas: Tak Ada Perlindungan

    Kasus Oknum Polisi Naik Penyidikan, Kapolres Maros Tegas: Tak Ada Perlindungan

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Sakti
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Nulondalo.com, Maros — Kepolisian Resor (Polres) Maros resmi menaikkan status dugaan kasus penganiayaan yang melibatkan oknum personel Polri ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil setelah penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Maros melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahendrajaya, menegaskan bahwa institusinya berkomitmen penuh untuk menangani […]

  • UMP Gorontalo 2026 Naik Jadi Rp3,4 Juta, Pekerja Sambut Harapan Baru, Pengusaha Lakukan Penyesuaian

    UMP Gorontalo 2026 Naik Jadi Rp3,4 Juta, Pekerja Sambut Harapan Baru, Pengusaha Lakukan Penyesuaian

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Gorontalo tahun 2026 sebesar Rp3.405.144 per bulan. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada Senin, 22 Desember 2025, di Rumah Dinas Gubernur. Penetapan UMP ini mengalami kenaikan sekitar Rp183 ribu atau 5,7 persen dibandingkan UMP 2025 yang berada di angka Rp3.221.731. […]

  • LBH Papua Pos Sorong Duga Kapolresta Lindungi Anggota dalam Kasus Penyiksaan Warga Sipil

    LBH Papua Pos Sorong Duga Kapolresta Lindungi Anggota dalam Kasus Penyiksaan Warga Sipil

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 123
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Pos Sorong menduga Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Sorong, Papua Barat Daya, melakukan pembiaran dan melindungi oknum anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus penyiksaan terhadap warga sipil bernama Ortizan F. Tarage. Dilansir dari Jubi.id, Dugaan tersebut disampaikan anggota LBH Papua Pos Sorong, Ambrosius Kelagilit, menyusul lambannya penanganan […]

  • BP3NU Gorontalo Gelar Raker, Bahas Statuta dan Regulasi Perguruan Tinggi NU

    BP3NU Gorontalo Gelar Raker, Bahas Statuta dan Regulasi Perguruan Tinggi NU

    • calendar_month Minggu, 10 Feb 2019
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 93
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (BP3NU) Provinsi Gorontalo dijadwalkan menggelar Rapat Kerja (Raker) yang akan berlangsung di Ballroom Hotel Damhil, Universitas Negeri Gorontalo (UNG), pada Minggu, 10 Februari 2019. Rapat kerja tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan statuta serta kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sekaligus membahas regulasi perguruan tinggi swasta di lingkungan […]

  • Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar FGD: Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi sebagai Strategi Akselerasi Pembangunan Regional

    Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar FGD: Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi sebagai Strategi Akselerasi Pembangunan Regional

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Urgensi Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi: Sebuah Strategi Akselerasi Pembangunan Regional, Pemerataan, dan Peningkatan Kinerja Central Place”. Kegiatan berlangsung di Aula Prof. Kadir Abdussamad, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Kamis (6/11/2025). Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin A. Katili, yang hadir mewakili Gubernur Provinsi […]

  • Mahasiswa PGMI UNUSIA Sukses Gelar GEMA APUPPT, Dorong Generasi Muda Lawan Pencucian Uang

    Mahasiswa PGMI UNUSIA Sukses Gelar GEMA APUPPT, Dorong Generasi Muda Lawan Pencucian Uang

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 117
    • 0Komentar

    nulondalo.com -Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) sukses menyelenggarakan kegiatan Gerakan Muda Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (GEMA APUPPT), Kamis (6/11/2025), di Kampus B UNUSIA Parung. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi UNUSIA bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), PT Pegadaian Area Bogor, dan PT […]

expand_less