Breaking News
dark_mode
Trending Tags

KPK Soroti Dugaan Monopoli Proyek di Pemprov Maluku Utara, Gubernur Sherly Tjoanda Diminta Tindak Lanjuti Temuan

  • account_circle Hardiansyah
  • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
  • visibility 221
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Maluku Utara sendiri memiliki rekam jejak kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Pada pemerintahan sebelumnya, mantan Kepala BPBJ pernah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus serupa.

Terkait Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 yang disebut-sebut menjadi dasar dugaan monopoli dan pengondisian proyek pengadaan barang dan jasa, Maruli menyatakan KPK masih melakukan pendalaman.

“Kami pelajari dulu ya lebih terperinci. Swakelola belum terbahas, baru pengadaan langsung, e-purchasing dan tender,” ujarnya.

Maruli juga membuka ruang bagi media dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang dapat membantu proses analisis KPK.

“Tapi kalau ada bahan kalau boleh bisa share ke kami agar perlu pelajari dulu persisnya seperti apa baru kami bisa analisis,” pungkasnya.

  • Penulis: Hardiansyah

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wagub Gorontalo: Aspirasi Mahasiswa Pasti Kami Perjuangkan

    Wagub Gorontalo: Aspirasi Mahasiswa Pasti Kami Perjuangkan

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie turun langsung menemui massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Merah Maron, Senin (1/9/2025), di Bundaran Hulondalo Indah, Kota Gorontalo. Suasana aksi menjadi lebih kondusif saat Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo duduk bersama di atas aspal untuk berdialog langsung dengan […]

  • Kasus Amsal Sitepu Disorot DPR, Sanksi Pidana Mengintai Oknum Jaksa

    Kasus Amsal Sitepu Disorot DPR, Sanksi Pidana Mengintai Oknum Jaksa

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 290
    • 0Komentar

    Safaruddin juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran serius, termasuk tidak dilaksanakannya perintah hakim dalam perkara tersebut. Ia menilai tindakan itu berpotensi masuk dalam ranah pidana. “Ada ketentuan soal tidak menaati perintah hakim. Ini tidak bisa dianggap ringan dan harus ditindaklanjuti,” katanya. Selain itu, ia mengkritisi lemahnya pengawasan internal di tubuh kejaksaan. Banyaknya laporan masyarakat ke Komisi […]

  • DPR Soroti Skema War Tiket Haji dan Transparansi Pembiayaan 2026

    DPR Soroti Skema War Tiket Haji dan Transparansi Pembiayaan 2026

    • calendar_month Selasa, 14 Apr 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Politisi Fraksi PKB itu juga menilai skema tersebut dapat menjadi terobosan untuk mengatasi panjangnya masa tunggu haji di Indonesia yang di beberapa daerah mencapai puluhan tahun. Ia menekankan pentingnya menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian bagi calon jemaah. “Kita tidak ingin ada orang yang harus menunggu 30 hingga 40 tahun untuk berangkat haji, sampai mereka ragu […]

  • Neraca di Balik Peluru: Mengukur Efisiensi Akuntansi Perang Iran, AS, dan Israel

    Neraca di Balik Peluru: Mengukur Efisiensi Akuntansi Perang Iran, AS, dan Israel

    • calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
    • account_circle Angca Aldafa
    • visibility 316
    • 0Komentar

    Dampaknya, laporan keuangan pemerintah terlihat likuid dalam jangka pendek, padahal sesungguhnya menumpuk kewajiban tersembunyi yang akan membebani anggaran tahunan di masa depan. Dari sudut pandang akuntansi pemerintahan, model ini kurang efisien karena mengorbankan prinsip full cost recognition demi kecepatan operasional, sehingga risiko fiskal jangka panjang tidak terpetakan secara memadai dalam laporan pertanggungjawaban negara. Di sisi […]

  • Intelektual NU Sentil Keras Seskab: Jawaban “Pokoknya Ada” Cermin Akuntabilitas yang Retak

    Intelektual NU Sentil Keras Seskab: Jawaban “Pokoknya Ada” Cermin Akuntabilitas yang Retak

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 743
    • 0Komentar

    Lebih lanjut, Aras mengaitkan fenomena ini dengan apa yang ia sebut sebagai krisis epistemik dalam birokrasi modern situasi ketika bahasa kekuasaan menggantikan bahasa akuntabilitas. “Jawaban ‘pokoknya ada’ adalah bentuk simplifikasi yang berbahaya. Ia mengaburkan proses, menutupi struktur, dan menghilangkan jejak akuntabilitas. Publik tidak hanya berhak tahu ‘ada’, tetapi juga ‘dari mana’, ‘bagaimana’, dan ‘untuk siapa’ […]

  • PWNU Gorontalo Imbau Tunda Kegiatan Besar, Ikuti Arahan PBNU untuk Perbanyak Zikir

    PWNU Gorontalo Imbau Tunda Kegiatan Besar, Ikuti Arahan PBNU untuk Perbanyak Zikir

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo, Drs. H. Ibrahim T. Sore, mengimbau seluruh warga dan pengurus NU di daerahnya agar menunda sementara kegiatan seremonial yang melibatkan massa dalam jumlah besar. Langkah ini sejalan dengan arahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) guna menjaga kondusivitas di tengah situasi daerah yang belum stabil. “Untuk mengantisipasi keadaan, […]

expand_less