Breaking News
light_mode
Trending Tags

Nasaruddin Umar Office Apresiasi Komitmen MNC Asset Management Jaga Tata Kelola Investasi Syariah

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month 17 jam yang lalu
  • visibility 40
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

“Kepercayaan publik terhadap industri investasi syariah akan tumbuh ketika lembaga keuangan berani menjalankan proses pembersihan dana secara terbuka dan profesional. Ini menjadi contoh baik bagi ekosistem ekonomi syariah di Indonesia,” lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi, menjelaskan bahwa dana cleansing berasal dari produk MNC Dana Syariah dan MNC Dana Syariah Barokah. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen perusahaan menjaga pengelolaan investasi syariah tetap sesuai prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

Ketua Dewan Pengawas Syariah MNC Asset Management, Nuryana Hidayat, juga menegaskan bahwa proses pembersihan pendapatan non-halal merupakan mekanisme penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada produk investasi syariah.

Karim Bakri berharap kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan institusi sosial-keagamaan dapat terus diperkuat untuk memperluas dampak sosial ekonomi bagi masyarakat.

“Ekonomi syariah tidak hanya bicara profit, tetapi juga etika, keberlanjutan, dan kebermanfaatan sosial. Karena itu, sinergi seperti ini perlu menjadi budaya baru dalam industri keuangan syariah Indonesia,” tutupnya.

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Transparansi APBN di Era Digital: Menyeimbangkan Keterbukaan Data dan Literasi Publik

    Transparansi APBN di Era Digital: Menyeimbangkan Keterbukaan Data dan Literasi Publik

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle Isla Aulia'i Wasi Suhada
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Selain itu, kolaborasi lintas sektor patut ditingkatkan. Lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan media independen dapat menjadi mitra dalam memproduksi konten edukatif, sementara perusahaan teknologi membantu mengembangkan AI sederhana untuk menjawab pertanyaan publik tentang APBN. Pengalaman negara seperti Estonia, yang sukses dengan e-governance transparan berkat literasi digital tinggi, bisa menjadi inspirasi. Di Indonesia, langkah […]

  • Korupsi, Pemakzulan, dan Ketegasan Moral

    Korupsi, Pemakzulan, dan Ketegasan Moral

    • calendar_month Kamis, 25 Agt 2022
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Pada suatu kesempatan, Kamis, 15 Mei 2015, Rais Syuriyah PBNU Masdar F. Mas’udi dimintai pandangannya terkait hukum pemakzulan kepala negara, kepala daerah, atau pejabat publik lain yang terbukti terlibat dalam pelanggaran kemanusiaan. Menurut Kiai Masdar, karena Indonesia adalah negara hukum, mekanisme pemakzulan terhadap pejabat publik yang bermasalah tentu dimungkinkan. Argumentasi ini, kata dia, bahkan dapat […]

  • Fleksibilitas

    Fleksibilitas

    • calendar_month Selasa, 28 Apr 2026
    • account_circle Pepi Al-Bayqunie
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Fleksibilitas semakin sering digunakan dalam sistem kerja terkini, baik di korporasi maupun lembaga pemerintah. Flexibility work arragment (FWA) mulai diterapkan perlahan sebagai sistem kerja. Ia diposisikan sebagai respons atas perubahan digital yang menuntut kecepatan, keterbukaan, dan efisiensi. Pola kerja tidak lagi terikat secara ketat pada ruang dan waktu. Kantor bukan lagi satu-satunya locus kerja, dan jam kerja […]

  • Buron Interpol Kasus Suap PTSL Rp1,7 Miliar Ditangkap di Malaysia, Dibawa ke Jakarta

    Buron Interpol Kasus Suap PTSL Rp1,7 Miliar Ditangkap di Malaysia, Dibawa ke Jakarta

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 176
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri melalui Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia berhasil menangkap buron internasional bernama Jimmy Lie yang telah masuk dalam daftar red notice sejak 22 September 2025. Jimmy Lie diketahui merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap senilai Rp1,7 miliar terkait pengurusan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap […]

  • Intelektual NU Sentil Keras Seskab: Jawaban “Pokoknya Ada” Cermin Akuntabilitas yang Retak

    Intelektual NU Sentil Keras Seskab: Jawaban “Pokoknya Ada” Cermin Akuntabilitas yang Retak

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 610
    • 0Komentar

    Lebih lanjut, Aras mengaitkan fenomena ini dengan apa yang ia sebut sebagai krisis epistemik dalam birokrasi modern situasi ketika bahasa kekuasaan menggantikan bahasa akuntabilitas. “Jawaban ‘pokoknya ada’ adalah bentuk simplifikasi yang berbahaya. Ia mengaburkan proses, menutupi struktur, dan menghilangkan jejak akuntabilitas. Publik tidak hanya berhak tahu ‘ada’, tetapi juga ‘dari mana’, ‘bagaimana’, dan ‘untuk siapa’ […]

  • BAM DPR RI Ingatkan Perusahaan Sawit: Penuhi Hak Rakyat atau IUP Dicabut

    BAM DPR RI Ingatkan Perusahaan Sawit: Penuhi Hak Rakyat atau IUP Dicabut

    • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 149
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengingatkan perusahaan-perusahaan sawit di Sumatera Selatan agar segera memenuhi hak-hak masyarakat dalam konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur). Jika kewajiban tersebut diabaikan, pemerintah daerah diminta tidak ragu mencabut izin usaha perkebunan (IUP). Peringatan itu disampaikan Ketua BAM […]

expand_less