Breaking News
light_mode
Trending Tags

PB HMI Angkat Bicara soal Teror Kader, Sebut Ancaman Serius bagi Demokrasi

  • account_circle Tim Redaksi
  • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
  • visibility 373
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan PB HMI, Muhammad Rifyan Saleh, dalam keterangannya, Senin, 30 Maret 2026, menegaskan bahwa pola ancaman yang terjadi menunjukkan adanya indikasi upaya sistematis untuk membungkam gerakan mahasiswa.

“Teror terhadap kader HMI adalah bentuk nyata intimidasi terhadap kebebasan berpendapat. Ini bukan sekadar ancaman personal, melainkan ancaman terhadap ruang demokrasi itu sendiri,” ujarnya.

PB HMI menilai, tindakan intimidasi yang dilakukan melalui pesan elektronik maupun media sosial memiliki konsekuensi hukum serius. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindakan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan ancaman kekerasan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta beririsan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pemaksaan dan ancaman.

Lebih lanjut, PB HMI menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin rasa aman setiap warga negara dari ancaman dan ketakutan, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Menurut mereka, kemunculan teror yang beriringan dengan menguatnya desakan publik untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus bukanlah kebetulan semata.

  • Penulis: Tim Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anak Dibatasi Medsos, Tapi Konten Dewasa Tetap Bebas? Ini Kata Majelis Ulama Indonesia

    Anak Dibatasi Medsos, Tapi Konten Dewasa Tetap Bebas? Ini Kata Majelis Ulama Indonesia

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 261
    • 0Komentar

    “Perlindungan anak di ruang digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Orang tua, guru, dan masyarakat juga harus aktif mengawasi serta membimbing anak dalam menggunakan teknologi,” tambahnya. Selain itu, MUI juga terus melakukan berbagai inisiatif untuk memperkuat literasi digital berbasis nilai keagamaan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan siaran, serta […]

  • UMK Perkuat Kolaborasi dengan Kampus NU dan Muhammadiyah

    UMK Perkuat Kolaborasi dengan Kampus NU dan Muhammadiyah

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle Suaib Pr
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Universiti Malaysia Kelantan (UMK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama pendidikan lintas negara dengan kampus-kampus Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Indonesia. Pernyataan ini diungkapkan pada acara Eid Al-Fitr Gathering yang diselenggarakan di Kalbis University, Jakarta, Sabtu (19/4/2025). Acara tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan akademik antara UMK dengan institusi pendidikan Islam di Indonesia. […]

  • Jaringan Gusdurian Menilai Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bentuk Pengkhianatan terhadap Demokrasi

    Jaringan Gusdurian Menilai Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bentuk Pengkhianatan terhadap Demokrasi

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Momentum Hari Pahlawan yang seharusnya menjadi refleksi nilai-nilai perjuangan bangsa justru menimbulkan dilema nasional. Di tengah peringatan 10 November 2025, muncul polemik tajam atas keputusan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto, sosok yang selama 32 tahun memimpin Indonesia di bawah rezim Orde Baru yang otoriter. Pemberian gelar tersebut menuai kritik keras dari […]

  • Gusnar Optimistis, Meski Masyarakat Belum Paham, Pidana Kerja Sosial Tetap Jalan

    Gusnar Optimistis, Meski Masyarakat Belum Paham, Pidana Kerja Sosial Tetap Jalan

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 114
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan Pidana Kerja Sosial yang direncanakan mulai diberlakukan pada tahun 2026, meski ia menyadari masih banyak masyarakat yang belum memahami hukum baru ini. Dukungan tersebut disampaikan saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah, Kejaksaan, dan Jamkrindo di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, Senin (22/12/2025). […]

  • Mengapresiasi Transparansi, Sulawesi Tengah Anugerahkan Keterbukaan Informasi Publik 2025

    Mengapresiasi Transparansi, Sulawesi Tengah Anugerahkan Keterbukaan Informasi Publik 2025

    • calendar_month Senin, 15 Des 2025
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 141
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Komitmen menghadirkan pemerintahan yang terbuka dan melayani kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah ini berlangsung di Ruang Polibu, Senin (15/12/2025). Acara tersebut menjadi ruang […]

  • Yahudi, Sanksi Sosial dan Migrasi

    Yahudi, Sanksi Sosial dan Migrasi

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Saat ini, sedang ramai soal fenomena kekinian yang sedang menjadi perdebatan publik terkait dengan Goyang THR. Ada yang berpendapat “ini kan cuma hiburan”, “bolo samua ngoni mo protes”, “kalo suka beken”, dan “ngga beda ini torang pe niat dengan goyang lo Yahudi yang ngoni tuduhkan”. Ada juga sebagian kalangan berpendapat berbeda dan terkesan tidak menyetujui […]

expand_less