Reformasi Polri Jalan di Tempat? Mahfud MD Akui Pesimis Implementasi
- account_circle Djemi Radji
- calendar_month 19 jam yang lalu
- visibility 53
- print Cetak
Screenshot suasana Mahfud MD saat mengisi podcast forum keadilan tv membahas pidato Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi aparat serta praktik mafia di Indonesia.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ia menjelaskan bahwa laporan reformasi itu memuat ribuan halaman hasil diskusi dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat sipil, akademisi, hingga internal kepolisian sendiri. Semua persoalan dibedah secara terbuka, termasuk problem struktural, instrumental, dan kultural yang selama ini dianggap menjadi akar persoalan institusi kepolisian.
Menurut Mahfud, persoalan paling berat justru berada pada aspek budaya kekuasaan atau kultur yang telah mengakar.
Ia menyebut kerusakan di tubuh kepolisian bukan lagi sekadar tindakan oknum, melainkan telah menjadi persoalan sistemik yang memerlukan keputusan politik dari tingkat tertinggi negara.
“Kalau struktural dan instrumental itu sebenarnya bisa diperbaiki. Tapi yang kultural ini yang berat. Karena menyangkut budaya kekuasaan, budaya saling melindungi, budaya yang membuat hukum bisa dibelokkan,” katanya.
Mahfud bahkan menyinggung fenomena yang ia sebut sebagai “silent code”, yakni praktik diam-diam saling melindungi antar aparat ketika muncul laporan pelanggaran yang melibatkan institusi tertentu.
Menurutnya, kondisi semacam itu membuat rakyat sering kali kalah ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Ia mengaku masih sering menerima laporan masyarakat terkait mafia tanah, manipulasi dokumen hukum, hingga kriminalisasi terhadap warga yang justru menjadi korban.
Dalam banyak kasus, kata dia, pelapor malah berakhir menjadi tersangka.
“Saya pernah menangani kasus orang yang punya perusahaan sah, tiba-tiba aset dan aktenya berpindah ke orang lain lewat mafia. Ketika dia melapor, malah dia yang ditahan. Yang punya asli malah jadi tersangka,” ungkapnya.
Mahfud mengatakan praktik semacam itu tidak mungkin berjalan tanpa adanya perlindungan dari kekuatan tertentu.
Karena itu, ia menilai pidato Presiden Prabowo yang secara terbuka menyinggung keterlibatan “baju loreng” dan “baju coklat” dalam melindungi mafia merupakan sesuatu yang tidak biasa.
Dalam pidatonya di DPR RI, Prabowo menyebut rakyat Indonesia selama ini dimiskinkan oleh mafia dan kepentingan asing yang dilindungi oleh aparat.
Pernyataan tersebut memicu perhatian luas publik karena dianggap sebagai kritik langsung terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan di dalam negara.
- Penulis: Djemi Radji
- Editor: Djemi Radji
Saat ini belum ada komentar