Terhibur Sampai Tunduk: Industri Kebudayaan dan Gagalnya Negara Menjadi Fasilitator Keadilan
- account_circle Muhammad Kamal
- calendar_month 10 jam yang lalu
- visibility 106
- print Cetak
Muhammad Kamal/ Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Namun persoalannya tidak berhenti pada industri media atau kapitalisme digital semata. Ada masalah yang lebih besar yaitu negara gagal hadir sebagai fasilitator ruang publik yang sehat dan adil.
Negara seharusnya menjadi penyeimbang di tengah dominasi pasar. Ia mestinya melindungi ruang kebudayaan dari logika komersialisasi yang berlebihan, memastikan pendidikan tetap menjadi ruang pembentukan kesadaran kritis, serta menjamin media bekerja untuk kepentingan publik, bukan semata kepentingan trafik dan modal. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya: negara sering ikut larut dalam logika industri kebudayaan itu sendiri.
Alih-alih memperkuat literasi kritis masyarakat, negara lebih sibuk membangun citra dan mengelola persepsi publik. Politik berubah menjadi panggung visual. Kebijakan dikemas seperti konten. Kritik publik sering direspons dengan pencitraan digital, bukan penyelesaian struktural. Dalam situasi seperti ini, negara tidak lagi berdiri sebagai fasilitator keadilan sosial, melainkan ikut menjadi pemain dalam industri perhatian.
Kita bisa melihatnya dari bagaimana kebudayaan hari ini lebih sering diperlakukan sebagai komoditas ekonomi ketimbang ruang hidup masyarakat. Tradisi lokal dipromosikan melalui festival dan pariwisata, tetapi masyarakat yang menjaga tradisi itu sering tetap hidup dalam keterbatasan ekonomi. Desa adat dijadikan ikon budaya, sementara ruang hidupnya terdesak investasi dan pembangunan yang eksploitatif.
Negara tampak lebih tertarik menjual citra kebudayaan daripada melindungi kondisi sosial yang membuat kebudayaan itu tetap hidup.
Hal yang sama terjadi dalam pendidikan. Kampus perlahan diarahkan mengikuti kebutuhan industri dan pasar kerja. Jurusan-jurusan yang dianggap tidak “produktif” secara ekonomi mulai dipertanyakan keberadaannya. Padahal pendidikan seharusnya tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga membentuk warga yang mampu berpikir kritis terhadap realitas sosialnya.
- Penulis: Muhammad Kamal
Saat ini belum ada komentar