Breaking News
dark_mode
Trending Tags

Kasus Narkoba Kian Marak, Legislator Maros Minta Pencegahan Diperkuat

  • account_circle Sakti
  • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
  • visibility 155
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Nulondalo.com, MAROS – Anggota DPRD Maros, Rahmat Hidayat memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Satuan Reserse Narkoba Polres Maros yang dinilai konsisten dan intens menindak penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2025. Apresiasi tersebut ia sampaikan langsung saat menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba di Mapolres Maros, Jumat (5/12/2025).

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Polres Maros dan jajarannya atas keberhasilan mengungkap kasus narkoba di Maros yang memang sangat meresahkan,” ujar Rahmat.

Legislator muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai bahwa peredaran narkoba di Maros telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama kalangan pemuda. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren kasus penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat sepanjang tahun.

“Situasinya semakin mengkhawatirkan karena peredarannya sudah meluas hingga ke pelosok. Data kasus narkoba juga terus meningkat tiap tahun,” tambahnya.

Meski memberikan apresiasi terhadap keberhasilan aparat dalam penindakan, Rahmat menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak boleh hanya mengandalkan langkah represif. Menurutnya, upaya pencegahan harus diperkuat dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Penindakan memang tugas aparat. Tapi untuk pencegahannya, itu tanggung jawab bersama. Ini yang harus lebih kita fokuskan ke depan,” tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Polres Maros memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 359 gram dari total 41 kasus yang berhasil diungkap selama tiga bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk komitmen Polres Maros dalam memutus rantai peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Maros.

  • Penulis: Sakti

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Maros Berlakukan WFA Terbatas bagi ASN Selama Libur Nataru 2025

    Pemkab Maros Berlakukan WFA Terbatas bagi ASN Selama Libur Nataru 2025

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • account_circle Sakti
    • visibility 133
    • 0Komentar

    nulondalo.com, Maros – Pemerintah Kabupaten Maros memberikan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Kebijakan ini berlaku selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Desember 2025, dengan catatan penerapannya bersifat selektif dan tidak mengganggu pelayanan publik. Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa tidak seluruh […]

  • Pesawat ATR 42 Indonesia Air Transport Hilang Kontak di Maros, Basarnas Lakukan Pencarian

    Pesawat ATR 42 Indonesia Air Transport Hilang Kontak di Maros, Basarnas Lakukan Pencarian

    • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 298
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerima laporan hilangnya kontak (loss contact) pesawat udara jenis ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Pesawat dengan registrasi PK-THT tersebut dioperasikan oleh IAT selaku pemegang AOC 034, dan sedang melakukan penerbangan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta (JOG) […]

  • Ekonom UNUSIA: Kesuksesan KDKMP Sangat Ditentukan Pertimbangan Antropologi dan Sosiologi

    Ekonom UNUSIA: Kesuksesan KDKMP Sangat Ditentukan Pertimbangan Antropologi dan Sosiologi

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden dalam RAPBN 2026 dinilai berpotensi menjadi tonggak kemandirian ekonomi rakyat. Namun menurut Dr. Muhammad Aras Prabowo, M.Ak, Ekonom dan Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), kesuksesan program ini sangat ditentukan oleh pertimbangan antropologi dan sosiologi dalam tata kelolanya. Dalam […]

  • Alasan Nonjob 95 ASN di Sulbar Diungkap Badan Kepegawaian Negara, Layanan Kepegawaian Diblokir

    Alasan Nonjob 95 ASN di Sulbar Diungkap Badan Kepegawaian Negara, Layanan Kepegawaian Diblokir

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 701
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Humas BKN menyampaikan bahwa sebagai bentuk penegakan tata kelola manajemen ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengambil langkah tegas terhadap kebijakan pembebasan jabatan (nonjob) yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tercatat sebanyak 95 aparatur sipil negara (ASN) terdampak kebijakan tersebut, terdiri dari 51 Pejabat Administrator dan 44 Pejabat Pengawas yang dibebaskan dari jabatan strukturalnya. […]

  • Karya “Benang Pluralisme” Perupa Gorontalo Bikin Sinta Nuriyah Terpukau di Temu Nasional GUSDURian

    Karya “Benang Pluralisme” Perupa Gorontalo Bikin Sinta Nuriyah Terpukau di Temu Nasional GUSDURian

    • calendar_month Selasa, 11 Okt 2022
    • account_circle Djemi Radji
    • visibility 167
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Senyuman bahagia tak terbendung dari wajah Sinta Nuriyah Wahid saat berada di atas panggung megah Temu Nasional GUSDURian 2022 di Surabaya. Momen tersebut terjadi ketika ia menerima sebuah karya seni dari perupa Gorontalo, Akbar Hidayat. Karya berjudul “Benang Pluralisme” itu dibuat dari susunan benang dan paku yang membentuk wajah Abdurrahman Wahid atau Gus […]

  • WALHI Tolak Perpanjangan MoU Pemerintah–Freeport, Dinilai Perpanjang Krisis Ekologis di Papua

    WALHI Tolak Perpanjangan MoU Pemerintah–Freeport, Dinilai Perpanjang Krisis Ekologis di Papua

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 210
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc terkait kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga seumur cadangan tembaga dan emas di Papua sebagai kebijakan yang berpotensi melanjutkan krisis ekologis dan kemanusiaan di Tanah Papua. Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even […]

expand_less