Etika Lingkungan Diabaikan Karma Ekologi Menerjang

Setiap pekan, perjalanan pulang kampung terasa istimewa. Hanya sekitar 70 Km dari pusat kota Gorontalo, ke arah barat, persisnya di wilayah Tolangohula. Membutuhkan waktu tempuh sekitar dua jam dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jalanan berliku, dengan sensasi turunan dan tanjakan, melewati puluhan desa berkembang memberi kenikmatan tersendiri dalam berkendara. Suami yang memegang kendali, saya berlagak seperti co-driver yang tak pernah menjalankan tugas kecuali seorang diri.

Di kabin belakang, dua bocil lelaki menjadi hiburan klasik dengan ocehan mereka yang polos. Si bungsu, murid kelas 1, lebih cerewet daripada kakaknya yang sudah duduk di kelas 4 S. Dia terus memproduksi tema percakapan tak berujung. Sesekali mereka bertengkar lantaran persoalan sepele. Hanya hitungan menit, mereka  langsung berdamai. Tak seperti orang dewasa yang aktif bertengkar, pasif berdamai.

Pemandangan alam yang asri sepanjang perjalanan memiliki daya pikat tersendiri. Ditambah lagi, sang ibu, orangtua yang tersisa, selalu menanyakan lewat telepon, “Mohuwalingayi lombu?” di setiap Kamis pagi, sebelum wanita sepuh namun enerjik itu beranjak belanja ke pasar mingguan. Pertanyaan itu tak pernah saya tolak, kecuali jika ada acara yang tak bisa ditinggalkan, dan sudah diberitahu jauh-jauh hari.

Suasana pagi di kampung halaman begitu menenangkan. Di pematang sawah, saat cahaya pertama sang mentari mulai menyinari ufuk timur, kicau burung berbagai jenis seperti tumpang tindih bersahutan dengan suara speaker dari gedung walet warga. Gemercik suara air berisik mengalir di antara pematang sawah. Ritual jalan pagi usai subuh menjadi momen kebersamaan menikmati semburan udara segar, bebas dihirup dan gratis. Udara yang tak bisa dihirup di tengah keramaian kota, yang penuh sesak dengan rumah-rumah penduduk dan kendaraan bising yang lalu lalang tiada henti. Betapa nikmatnya karunia Tuhan yang satu ini.

Namun, dibalik segala keindahan alam yang ada, saya tidak bisa menahan diri untuk merasakan keprihatinan yang mendalam. Agaknya, semakin ke sini, perlakuan para khalifah terhadap alam semakin buas dan serakah. Hutan-hutan hijau nan luas, yang mestinya menjadi penyumbang utama oksigen bagi bumi, dibabat habis hasil “persekongkolan negara dan korporasi”. Akibatnya sudah bisa ditebak, banjir besar dan longsor melanda. Lihat saja wilayah provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Ratusan kayu gelondongan terbawa arus air bah, seolah menjadi saksi bisu yang sulit dibantah oleh siapapun dia. Sementara korban jiwa telah berjatuhan. Marga satwa dan ratusan orang dikabarkan meninggal, sementara lainnya masih dinyatakan hilang. Betapa karma ekologi itu nyata.

Sejurus kemudian, penggalangan dana oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta berseliweran di dunia maya. Bantuan pun mulai mengalir, menjangkau daerah terisolir. Tak hanya itu, puluhan elit dengan berbagai latar belakang politik berdatangan seakan penuh keprihatinan. Termasuk seorang menteri berkemeja putih bersih yang dengan sigap memanggul setengah karung beras untuk membantu para korban. Persis aksi peduli khalifah Umar terhadap rakyatnya yang dilanda kelaparan. Tentu saja, ini adalah perbuatan yang mulia dan layak dicontoh. Sayangnya, sorotan publik tidak berhenti di situ. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan kepedulian sang menteri yang mulai beruban itu. Lebih-lebih dia pernah menjabat sebagai yang terdepan mengurus kehutanan (sang raja hutan) di era pemerintah sebelumnya.

Pada masa jabatannya, izin-izin eksploitasi hutan diberikan begitu mudah kepada perusahaan-perusahaan besar. Pencitraan yang berusaha dibangun oleh sang pejabat itu sungguh tidak berbasis solusi. Sebagaimana sang raja hutan era pemerintahan Prabowo yang tak mampu menutupi kebingungannya dengan pernyataan yang sungguh menggemaskan. Apakah dia mengerti tugasnya? Apakah dia paham etika lingkungan? Apakah dia menyadari bahwa menjaga hutan adalah bagian dari ibadah? Tindakan yang terlihat menunjukkan betapa rendahnya kesadaran beragama, beretika lingkungan oleh para elit negeri, seturut semakin bobroknya etika politik dewasa ini.

Semakin jelas, betapa persoalan etika semakin nihil di negeri ini. Keputusan-keputusan para pemangku jabatan yang seharusnya mempertimbangkan kelestarian alam justru dipengaruhi bujuk rayu korporasi dengan dalih kepentingan ekonomi. Kebijakan yang katanya untuk pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan kelestarian alam justru menciptakan ketimpangan yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia dan alam. Hutan yang digempur alat-alat berat untuk membuka lahan perkebunan atau pertanian, misalnya, sangat mengancam keragaman hayati, bahkan lebih parah dari itu, mengurangi kapasitas bumi dalam menyerap karbon, yang pada ujungnya memperburuk perubahan iklim global.

Bencana alam yang terpampang di depan mata kita adalah contoh nyata dari pengabaian terhadap kewajiban moral menjaga alam. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an, dalam Surah Ar-Rum (30:41), “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Ayat ini menjadi pengingat betapa kerusakan yang terjadi di bumi, baik di darat maupun di laut, adalah akibat dari tindakan para khalifah yang tidak menjaga alam dengan baik. Ayat ini sekaligus juga memberi sinyal bahwa masih ada kemungkinan bagi para khalifah/raja-raja hutan untuk kembali ke jalan yang benar. Taubat Nasuha sebagaimana disarankan Cak Imin, sang cawapres tak sampai.

Atas apa yang sudah diperingatkan Tuhan melalui firmanNya. Murray Bookchin dalam bukunya The Ecology of Freedom (1982) secara tegas menyatakan bahwa hubungan yang adil antara manusia dan alam adalah fondasi dari etika lingkungan. Kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, nampak seperti masalah lokal, padahal ini adalah bencana global yang mempengaruhi kehidupan semua makhluk di bumi. Lebih parah dari bencana tsunami 2004. Itu sebab tiga bupati di Aceh sepakat menandatangani surat ketidaksanggupan menangani darurat bencana. Maka, tak ada pilihan lain, selain menghentikan kebijakan yang serakah dan sungguh-sungguh tidak beretika terhadap lingkungan itu. Karma ekologi itu benar-benar nyata, bukan fiksi. Harusnya para pemberi izin dan pemilik korporasi perusak hutan itu yang mati tenggelam. Bukan rakyat jelata yang tak berdosa.

Seturut dengan apa yang dikemukakan Sony Keraf dalam bukunya Etika Lingkungan Hidup (2004), bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat dari ketidakpedulian manusia terhadap tanggung jawab moralnya terhadap alam dan kehidupan. Keraf menekankan bahwa etika lingkungan harus berlandaskan pada kesadaran akan hakikat interdependensi antara manusia dan alam, di mana kerusakan yang dilakukan terhadap lingkungan juga merugikan keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, kerusakan hutan dan eksploitasi alam yang tak terkendali adalah pelanggaran terhadap hak asasi alam, sekaligus pelanggaran terhadap hak generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan lestari.

Kembali ke cerita perjalanan menuju kampung halaman, betapa indahnya alam yang terpampang dengan latar gunung Boliyohuto. Sebuah view dengan vibes yang menenangkan. Untuk sementara, semua itu adalah yang tersisa dari hasil hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Kontras dengan pemandangan yang viral di berbagai media; Rumah-rumah yang hancur berkeping-keping terseret air dan lumpur. Jerit tangis histeris warga minta tolong yang tak terdengar para elit di istana megahnya. Puluhan mobil berbagai merek mengapung dan bernilai di tengah air berlumpur. Entah berapa nyawa yang meregang di dalamnya. Seorang anak dengan tubuh yang menggigil, terjebak di atas tiang beton dan berdiri selama 7 jam. Ternak sapi bertubuh gembul kepanikan, tak kuasa menyelamatkan tubuhnya dengan bobot hampir setengah ton. Induk kucing dengan mulutnya yang menganga, berjuang menyelamatkan anak-anaknya, dan aksi heroik sang gajah yang menyelamatkan satwa lain, kijang dan anjing yang telah pasrah menunggu ajalnya. Aksi heroik hewan besar ini mestinya menginspirasi sang menteri dari partai berlogo gajah itu. Bukan malah bersembunyi di balik ketiak sang penguasa yang memberinya jabatan.

Betapa menggemaskan, mengharukan sekaligus menyesakkan dada. Kerusakan yang sungguh massif ini sebagai penanda, betapa khalifah kita tak lagi beretika. Dalam bahasa lokal disebut “madidu oadabu motolo alamu”. Jika etika lingkungan terus diabaikan dan kebijakan yang merusak terus direproduksi diam-diam dalam lipatan amplop bernilai fantastis, alam yang asri ini akan semakin terdegradasi. Karma ekologi, seperti yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, bukan lagi sebuah hal yang tak terelakkan menenggelamkan negeri kita tercinta. Naudzubillah min dzalik.

Penulis adalah Dosen Etika Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo