Breaking News
light_mode
Trending Tags

Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar FGD: Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi sebagai Strategi Akselerasi Pembangunan Regional

  • account_circle Rivaldi Bulilingo
  • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
  • visibility 58
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Urgensi Penataan Kembali Wilayah Aglomerasi: Sebuah Strategi Akselerasi Pembangunan Regional, Pemerataan, dan Peningkatan Kinerja Central Place”. Kegiatan berlangsung di Aula Prof. Kadir Abdussamad, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Kamis (6/11/2025).

Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Wahyudin A. Katili, yang hadir mewakili Gubernur Provinsi Gorontalo Gusnar Ismail, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam arahannya, Wahyudin menegaskan bahwa riset yang dilakukan pemerintah saat ini tidak lagi cukup berhenti pada riset dasar, melainkan harus berorientasi pada hasil yang dapat diimplementasikan.

“Bidang riset dan inovasi tidak hanya melakukan riset dasar, tapi lebih dari itu. Kita di pemerintahan tidak lagi banyak di riset, tapi lebih ke kerja sama dengan peneliti atau perguruan tinggi untuk melaksanakan riset yang bisa diterapkan,” ungkap Wahyudin.

Ia berharap hasil FGD ini mampu menghasilkan kajian implementatif yang tidak hanya membahas aspek sosial ekonomi, tetapi juga menyinggung kondisi fisik wilayah, infrastruktur, serta sarana dan prasarana di perkotaan Gorontalo.

“Kajian ini penting karena akan memperlihatkan faktor-faktor sosial ekonomi dan pembentuknya, terutama dalam penataan kembali wilayah dua bebas perkotaan Gorontalo,” lanjutnya.

Menurut Wahyudin, kegiatan ini strategis untuk memperkuat peran akademisi dalam memberikan masukan objektif bagi kebijakan pemerintah.

“Pemerintah dan akademisi harus bisa saling memberi pertimbangan dan mempengaruhi opini publik yang lebih objektif. Kebijakan pemerintah seharusnya didasarkan pada opini yang dibangun oleh akademisi dan praktisi, bukan semata oleh politik,” tegasnya.

Ia juga berharap kajian ini dapat melahirkan rekomendasi terkait peran kota dan struktur wilayah dalam memperkuat aktivitas sosial ekonomi sekaligus memperhatikan gejala-gejala lingkungan yang muncul akibat perkembangan wilayah.

“Kota memiliki peran penting dalam aktivitas sosial ekonomi dan juga dapat mempengaruhi gejala-gejala masalah lingkungan. Karena itu, hasil kajian ini akan sangat berguna dalam merumuskan arah pembangunan wilayah kita ke depan,” tutup Wahyudin.

FGD ini menghadirkan peneliti, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait yang turut memberikan masukan dalam perumusan strategi penataan wilayah aglomerasi di Provinsi Gorontalo.

  • Penulis: Rivaldi Bulilingo

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wawancara Eksklusif: MUI Gorontalo Siap Gelar Musda, Siapa yang Layak Memimpin?

    Wawancara Eksklusif: MUI Gorontalo Siap Gelar Musda, Siapa yang Layak Memimpin?

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2025
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 65
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gorontalo akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dalam waktu dekat. Forum resmi itu akan menetapkan program kerja dan memilih Ketua Umum yang baru. Lantas siapa pengganti KH. Abdurrahman Abubakar Bachmid selaku Ketua Umum MUI Gorontalo yang dinilai layak memimpin organisasi sebagai wadah berhimpun ormas keagamaan Islam dan cendekiawan di Gorontalo […]

  • Jalan Tol Berbayar Tapi Tak Standar, Yasti Mokoagow: BUJT Bisa Dipidana

    Jalan Tol Berbayar Tapi Tak Standar, Yasti Mokoagow: BUJT Bisa Dipidana

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Tim Redaksi
    • visibility 189
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow menegaskan bahwa pengelola jalan tol atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengabaikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dapat dikenai sanksi pidana. Penegasan itu disampaikan menyusul masih banyaknya ruas tol berbayar yang dinilai tidak memenuhi standar pelayanan sebagaimana diamanatkan undang-undang. “Saya harus ingatkan bahwa abai atau […]

  • Arus Mudik Leberan Berjalan Lancar, DPP GENINUSA Berikan Apresiasi Menteri Perhubungan dan Polri

    Arus Mudik Leberan Berjalan Lancar, DPP GENINUSA Berikan Apresiasi Menteri Perhubungan dan Polri

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Lancarnya arus mudik lebaran tahun 2025, mendapat respon dari Zikal Okta Syahtria, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan SantriPreuner Nusantara (DPP GENINUSA). Ketum DPP GENINUSA memberikan apresiasi kepada pemerintah lewat kementerian perhubungan dan kepolisian republik indonesia yang telah memberikan keamanan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga arus mudik lebaran di tahun 2025 dapat berjalan dengan lancar. […]

  • PWNU Gorontalo Gelar Lomba Da’i Cilik pada Pekan Ekonomi Syariah 2025

    PWNU Gorontalo Gelar Lomba Da’i Cilik pada Pekan Ekonomi Syariah 2025

    • calendar_month Selasa, 7 Okt 2025
    • account_circle Rivaldi Bulilingo
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Dalam rangkaian kegiatan Pekan Ekonomi Syariah (PES) 2025, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo akan menggelar Lomba Da’i Cilik, sebuah ajang yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat dakwah dan pemahaman nilai-nilai ekonomi syariah sejak usia dini. Kegiatan ini akan berlangsung pada 28–30 Oktober 2025 di pelataran Kantor PWNU Gorontalo, Jalan Samratulangi No. 346, Kelurahan Limba U […]

  • Mengapa Amerika Serikat Enggan Menandatangani UNCLOS? Ini Alasan Strategisnya

    Mengapa Amerika Serikat Enggan Menandatangani UNCLOS? Ini Alasan Strategisnya

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 103
    • 0Komentar

    nulondalo.com –  Amerika Serikat hingga kini belum menandatangani United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), meskipun konvensi tersebut telah menjadi rezim hukum internasional utama yang mengatur tata kelola laut global. Keputusan ini didorong oleh sejumlah pertimbangan strategis, ekonomi, dan politik luar negeri. Salah satu alasan utama penolakan Amerika Serikat terhadap UNCLOS adalah […]

  • DPW PKB Gorontalo Resmikan Kantor Baru, Simbol Semangat dan Marwah Partai

    DPW PKB Gorontalo Resmikan Kantor Baru, Simbol Semangat dan Marwah Partai

    • calendar_month Selasa, 5 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Gorontalo resmi memiliki kantor baru yang berlokasi di Jalan KH. Adam Zakaria, Kota Gorontalo, setelah diresmikan langsung oleh Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh, pada Selasa (12/8/2025). Ketua DPW PKB Gorontalo, Muhammad Dzikyan atau yang akrab disapa Gus Yayan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nihayah […]

expand_less