PWNU Gorontalo Gelar Rapat Syuriyah–Tanfidziyah, Bahas Polemik di Tubuh PBNU

nulondalo.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo menggelar Rapat Syuriyah dan Tanfidziyah diperluas dengan menghadirkan jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Gorontalo. Pertemuan ini berlangsung pada Ahad, 30 November 2025, bertempat di Kantor PWNU Gorontalo Jalan Samratulangi, Kota Gorontalo.

Rapat tertutup tersebut digelar untuk membahas dinamika dan polemik yang tengah terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam forum internal itu, para peserta menilai bahwa kondisi yang berkembang saat ini membutuhkan perhatian serius dan sikap tegas dari seluruh struktur NU di daerah, termasuk PWNU Gorontalo.

Kepada awak media ini, Abdul Kadir Lawero selaku Wakil Sekretaris PWNU Gorontalo mengatakan, bahwa rapat tersebut belum memutuskan sikap terkait polemik PBNU.

“Belum ada sikap. Rapat tadi, baru mengusulkan beberapa pandangan untuk kemudian disepakati bersama. Baru sebatas poin-poin dan akan disepakati nanti”, ungkpanya melalui sambungan telepon.

Sementara, Katib Syuriyah PWNU Gorontalo KH. Abdullah Aniq Nawawi menjelaskan, bahwa pada intinya forum menyepakati perlunya Nahdlatul Ulama Gorontalo mengambil sikap yang jelas demi menjaga keberlangsungan, marwah, dan kemaslahatan Jam’iyyah.

“Jadi, PWNU Gorontalo menegaskan bahwa sikap resmi organisasi tidak akan disampaikan secara tergesa-gesa”, terangnya.

Namun kata Gus Aniq sapaan akrab melanjutkan, bahwa PWNU Gorontalo berencana mengumumkan sikap resmi tersebut secara terbuka pada Rabu, 3 Desember 2025, melalui agenda Lailatul Ijtima’ yang akan digelar dengan mengundang seluruh Badan Otonom dan Lembaga NU se-Gorontalo.

“Kegiatan Lailatul Ijtima’ ini diharapkan menjadi ruang musyawarah bersama sekaligus sarana penyampaian sikap PWNU Gorontalo secara kolektif, terbuka, dan mengedepankan nilai-nilai kebijaksanaan dalam tradisi Nahdlatul Ulama”, tutupnya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlal Ulama didera konflik. Rais Aam PBNU KH. Miftakhul Akhyar menyatakan bahwa Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf tak lagi menjabat dan tak berhak menggunakan atribut Nahdlatul Ulama sejak tanggal 26 Oktober 2025.

Pemberhentian Yahya tersebut melalui Rapat Syuriyah PBNU dan dituangkan dalam risalah Rapat yang dipimpinan dan ditanda tangani Rais Aam PBNU selaku pimpinan tertinggi dalam struktur PBNU.

Akan tetapi, Yahya keberatan atas pemberhentian sepihak tanpa melalui mekanisme yakni Tabayyun dan Sidang Tahkim sebagai wadah untuk mengoreksi apakah benar ia bersalah.

Yahya menyatakan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU karena dinilai bertentangan dengan Peraturan Perkumpuan NU.

“Saya tegaskan, bahwa saya tidak akan mundur. Saya hanya bisa diberhentikan lewat Muktmar sebab saya adalah mandat muktamar itu sendiri”, tegas Yahya usai pertemuan di Surbaya bersama PWNU se-Indonesia baru-baru ini.