Said Aqil Siradj dan Kritik tentang Tambang: Ketika NU Diuji antara Khidmah dan Kekuasaan

nulondalo.com – Nama KH Said Aqil Siradj bukan sosok asing dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Selama dua periode memimpin PBNU, ia dikenal sebagai kiai yang vokal dan tak segan mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk di era Presiden Joko Widodo, terutama ketika kebijakan dinilai merugikan rakyat kecil dan kaum lemah.

Dalam sejumlah pernyataan yang kembali ramai dibicarakan, Said Aqil menyampaikan kegelisahannya terhadap arah NU pasca-Muktamar ke-34 di Lampung. Ia menilai, sejak saat itu NU menghadapi ujian serius terkait independensi moral dan keberanian bersikap kritis, terutama setelah munculnya kebijakan pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Menurut Said Aqil, pada awalnya kebijakan tersebut bisa saja dipahami sebagai bentuk apresiasi negara kepada ormas-ormas Islam yang berperan dalam sejarah perjuangan bangsa. Namun, setelah direnungkan lebih jauh, ia melihat potensi mudarat yang lebih besar dibanding manfaatnya. Salah satunya adalah melemahnya daya kritis ormas terhadap kekuasaan serta munculnya konflik internal yang berlarut-larut.

Ia merujuk pada keputusan Bahtsul Masail di masa kepemimpinannya yang menegaskan bahwa pengelolaan tambang hanya boleh dilakukan oleh pihak profesional dan tidak merangkap jabatan struktural di NU. Dalam konteks itu, Said Aqil menilai pengelolaan tambang oleh pengurus inti PBNU berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan menggeser orientasi khidmah ke arah kepentingan duniawi.

“NU sejak awal didirikan bukan untuk bisnis atau menumpuk kekayaan,” tegasnya dalam salah satu pernyataan. Menurutnya, jika pimpinan NU terlibat langsung dalam urusan tambang, fokus kepemimpinan berisiko bergeser dari pelayanan umat ke pengelolaan kepentingan ekonomi.

Kegelisahan tersebut juga dikaitkan dengan konflik internal PBNU yang belakangan mencuat. Said Aqil menilai, perselisihan yang terjadi bukan lagi soal pelayanan umat atau perbedaan pandangan keagamaan, melainkan diduga kuat dipicu oleh kepentingan duniawi. Ia menyayangkan jika nasihat para kiai sepuh dan Dewan Mustasyar tidak lagi menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan.

Dalam refleksinya, Said Aqil bahkan menyarankan agar konsesi tambang dikembalikan kepada negara demi meredam konflik dan mengembalikan NU pada khittahnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah. Baginya, NU akan lebih terhormat jika tetap berdiri sebagai penjaga moral, kekuatan civil society, dan penyeimbang kekuasaan.

Ia juga membandingkan pengalamannya selama memimpin PBNU, ketika NU mampu membangun berbagai aset pendidikan, sosial, dan kemanusiaan—mulai dari kampus, tanah wakaf, hingga advokasi tenaga kerja migran—tanpa keterlibatan dalam bisnis tambang. Semua itu, menurutnya, dapat berjalan karena kepercayaan publik dan komitmen amanah yang dijaga secara transparan.

Di akhir refleksinya, Said Aqil mengingatkan bahwa setiap peringatan dan polemik yang menimpa NU patut dibaca sebagai ajakan untuk muhasabah. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk memastikan NU tetap setia pada nilai keulamaan, persaudaraan, dan keberpihakan kepada umat.

“Ketika organisasi besar mulai kehilangan keberanian mengingatkan kekuasaan, di situlah ia diuji,” pesannya.