Breaking News
light_mode
Trending Tags

Musdes Penetapan APBDes 2026 Desa Majannang Digelar di Hari Libur, Dorong Percepatan dan Transparansi

  • account_circle Sakti
  • calendar_month Sabtu, 27 Des 2025
  • visibility 70
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Nulondalo.com, MAROS — Pemerintah Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 pada Sabtu (27/12/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Desa Majannang dan menjadi perhatian karena dilaksanakan di hari libur.

Musdes dihadiri oleh PJ Kepala Desa Majannang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, para kepala dusun, ketua RT, kader desa, serta perwakilan tokoh pemuda. Pelaksanaan musyawarah di luar hari kerja dinilai sebagai langkah progresif yang mencerminkan keseriusan pemerintah desa dalam mempercepat proses perencanaan dan penetapan anggaran.

PJ Kepala Desa Majannang, Syamsir, S.S, dalam sambutannya menegaskan bahwa percepatan pembahasan APBDes merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.

“Musyawarah ini kami laksanakan meskipun di hari libur sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah desa. Kami ingin perencanaan anggaran tahun 2026 dibahas lebih awal, matang, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Syamsir juga menegaskan bahwa pemerintah desa membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, termasuk kritik dan masukan konstruktif.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Kritik dan saran menjadi bahan evaluasi agar APBDes yang disusun lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, pendamping desa, Ahmad, memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Desa Majannang yang dinilai tidak lazim namun patut menjadi contoh bagi desa lain.

“Tidak semua desa mau dan mampu melaksanakan musyawarah penetapan APBDes di hari libur. Ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Desa Majannang dalam mempercepat tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai regulasi,” ungkapnya.

Menurut Ahmad, percepatan pembahasan APBDes akan berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program desa di tahun anggaran berikutnya, sehingga pembangunan dan pelayanan dapat berjalan tepat waktu.

Dalam forum tersebut, salah satu tokoh pemuda, Sakti, menyampaikan sejumlah masukan dan kritik konstruktif, khususnya terkait transparansi pengelolaan anggaran, penetapan skala prioritas, serta peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa.

“Perencanaan pembangunan itu penting, tetapi pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Pemerintah desa harus memastikan pelayanan berjalan maksimal, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan warga,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

“Transparansi harus dimulai dari awal. Masyarakat berhak mengetahui program prioritas apa yang akan dijalankan dan bagaimana implementasinya di lapangan,” katanya.

Menurut Sakti, penetapan program prioritas harus benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.

“Fokuskan anggaran pada program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar pemerataan kegiatan tanpa melihat urgensi dan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Menjelang penutupan, Musdes berlangsung cukup alot namun tetap kondusif. Sesi tanya jawab dan diskusi terbuka menjadi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah desa untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta usulan secara langsung.

Musyawarah kemudian ditutup dengan harapan agar seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan dan penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026 Desa Majannang, sehingga pembangunan dan pelayanan desa ke depan semakin transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

 

  • Penulis: Sakti

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Istri Sah Hi. Sadik Jafar Noch Somasi Direktur PT. HIPMEN Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

    Istri Sah Hi. Sadik Jafar Noch Somasi Direktur PT. HIPMEN Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Jaia Basra, Istri sah Hi. Sadik Jafar Noch melalui kuasa hukumnya, melayangkan Somasi/Peringatan terhadap Direktur dan Wakil Direktur PT. HALMAHERA INDONESIA PULAU MALUKU SELATAN (PT. HIPMEN) yang beralamat di Jl. Mesjid Ar-Raiyah RT.000/RW.000, Kampung Makian, Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara. Somasi tertanggal 3 Juli 2025 dilayangkan atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) […]

  • Empat Kecamatan di Luar Kota Gorontalo Alami Urban Sprawl

    Empat Kecamatan di Luar Kota Gorontalo Alami Urban Sprawl

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Empat kecamatan di Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango yang berada di sisi luar Kota Gorontalo mengalami urban sprawl. Keempat daerah tersebut adalah Kecamatan Telaga dan Tilango di Kabupaten Gorontalo serta Kecamatan  Tapa dan Kabila di Bone Bolango. Fenomena urban sprawl ini dipicu oleh tinggi kepadatan penduduk di Kota Gorontalo yang menjadi ibukota Provinsi Gorontalo yang […]

  • Sekjen PP MBS Persoalkan Hubungan Ketua Bawaslu Padang Lawas Dengan Bupati Yang Diduga Melanggar Kode Etik 

    Sekjen PP MBS Persoalkan Hubungan Ketua Bawaslu Padang Lawas Dengan Bupati Yang Diduga Melanggar Kode Etik 

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi Nulondalo
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Akun pribadi TikTok Komisioner Bawaslu Padang Lawas, Alex Nasution pada saat live yang memunculkan wajah bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, dikritik Sekretaris Pengurus Pusat Mahasiswa Bebas Merdeka (Sekjen PP MBS), Hamzah Siddik Harahap. Hamzah menganggap Fenomena yang tergambar dalam tangkapan layar ini memperlihatkan sebuah persoalan serius dalam ranah etika dan integritas lembaga penyelenggara […]

  • Gorontalo dan Imajinasi Baru Ketangguhan Bencana

    Gorontalo dan Imajinasi Baru Ketangguhan Bencana

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • account_circle Dr. Husin Ali
    • visibility 387
    • 0Komentar

    Catatan Etnografis tentang Kepemimpinan, Dunia Usaha, dan Etika Merawat Kota Tulisan ini saya rampungkan di tengah malam—ketika jarum jam bergerak ke angka kecil di penghujung Januari, dan Februari 2026 mengintip dari balik kalender. Kota sedang senyap. Jalan-jalan lengang. Namun di kepala saya justru berdenyut percakapan, gestur, dan resonansi sosial yang belum ingin reda: bahwa saya […]

  • Meong Palo Karellae dalam Pusaran Modernisasi

    Meong Palo Karellae dalam Pusaran Modernisasi

    • calendar_month Jumat, 6 Feb 2026
    • account_circle Muh. Akbar
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Masyarakat Sulawesi Selatan memiliki cerita rakyat yang cukup terkenal. Cerita rakyat ini termuat dalam salah satu episode dalam sureq La Galigo. Cerita rakyat tersebut dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan dengan sebutan Meong Palo Karellae, kisah yang mengandung nilai moral, kesabaran, keikhlasan, dan penghormatan. Meong Palo Karellae mengisahkan seekor kucing belang tiga yang menemani Sangiangseri (Dewi […]

  • Cegah Perkawinan Anak, Wagub Gorontalo Dorong Generasi Sehat dan Bebas Stunting

    Cegah Perkawinan Anak, Wagub Gorontalo Dorong Generasi Sehat dan Bebas Stunting

    • calendar_month Jumat, 19 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    nulondalo.com – Upaya menekan angka stunting di Provinsi Gorontalo tidak bisa dilepaskan dari persoalan perkawinan anak. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Perkawinan Anak dan Penurunan Stunting yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo, Kamis (18/12/2025). Dalam sambutannya, […]

expand_less