IKPM-HT Yogyakarta Bedah Riset Transmigrasi Maba Utara Jelang Dialog Publik di UGM
- account_circle Risman Lutfi
- calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
- visibility 200
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Nulondalo.com, Yogyakarta – Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta menggelar diskusi internal untuk membedah riset mendalam mengenai kondisi Transmigrasi di Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, Jum’at (2/1/2026).
Agenda pembacaan riset ini merupakan langkah strategis organisasi dalam mematangkan data dan substansi sebelum dibawa ke forum Dialog Publik bersama Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM) yang akan datang.
Diskusi yang berlangsung di Sekretariat IKPM-HT Yogyakarta ini menyoroti hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kawasan Transmigrasi Maba Utara berada pada kondisi stagnan secara sosial-ekonomi, kelembagaan melemah, pemanfaatan lahan yang belum optimal, dan potensi terjadinya konflik agraria.
Ketua IKPM-HT Yogyakarta, Ikmal Ali M. Nur menyampaikan bahwa pendalaman hasil riset ini penting dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam dan utuh problem Transmigrasi Maba Utara yang selama ini diabaikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Kami tidak ingin sekadar bicara tanpa dasar. Hasil riset yang kami pelajari, menunjukkan buruknya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh negara. Negara absen di Maba Utara dari sisi pembangunan infarstruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan.” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Maba Utara sangat memprihatinkan karena masuknya Transmigrasi tidak menciptakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
“Pemerintah terlalu sibuk menyediakan karpet merah untuk tambang merampas tanah ulayat dan masyarakat adat di Halmahera Timur, sehingga lupa melakukan pengembangan kawasan dan masyarakat transmigrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Mantan Ketua IKPM-HT Periode 2022-2023, Hizbullah I. Maneke dalam diskusi internal menegaskan bahwa IKPM-HT Yogyakarta sebagai organisasi kemahasiswaan memiliki tanggungjawab moral untuk mengawal pembangunan di Halmahera Timur.
“Mengkritik bukan membenci, tetapi upaya saling mengingatkan dan bergandengan tangan untuk memperbaiki nasib hidup masyarakat Halmahera Timur,” ucapnya.
Menurut Hizbullah, kondisi Maba Utara cukup mengenaskan dari sisi pembangunan infrastruktur dasar, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur harus lebih fokus pada kebutuhan masyarakat.
“Maba Utara yang diharapkan menjadi penyuplai hasil pertanian dan perikanan harus mendapat keadilan pembangunan, bukan diabaikan lalu jeritan rakyat hanya menjadi jualan elit politik pada setiap momentum,” tutupnya.
- Penulis: Risman Lutfi
Saat ini belum ada komentar