Mengenang Kwik Kian Gie

(Penulis Akademisi Politik IAIN Sultan Amai Gorontalo)

Kemarin Kwik Kian Gie berpulang. Ekonom dan mantan Menteri era Gusdur dan Megawati itu  meninggalkan banyak sekali pemikiran tentang dinamika ekonomi politik di Indonesia.

Saya ingat dalam buku Kwik yang berjudul ” Gonjang ganjing ekonomi Indonesia ” Ia mengkritik doktrin Marxisme Ortodoks berupa penguasaan ekonomi oleh negara secara menyeluruh telah  menciptakan State capitalism yang justru berujung pada penghinaan pada Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, ia juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang terlalu menuhankan mekanisme pasar (liberalisme) akan membuat stuktur keadilan  sumber daya alam berat sebelah.

Tentunya masa Kwik menimba ilmu sejalan dengan pencarian bentuk ideal sistem ekonomi  oleh negara-negara dunia ke-3. Di Indonesia,  pertentangan ideologi antar sosialisme dan kapitalisme termanifestasi dalam  diskusi tahun 70-an. Turunan dari ideologi besar tersebut melahirkan  dua kutub pemikiran. Yang pertama developmentalisme dan yang kedua adalah pemerataan.

Kedua kutub pemikiran itu pada akhirnya memberikan semacam kemenangan yang dominan atas mekanisme pasar yang terus terpakterkkan dalam struktur kebijakan negara. resensi atas hal itu, mendapatkan kritik yang tajam dari Kwik Kian Gie yang secara geneologi mengilhami sisi ekonomi kerakyatan Bung Hatta. Dalam salah satu wawancara 7 tahun yang lalu bersama Jaya Suprana, Kwik menyampaikan pesan Bung Hatta padanya yang pada saat itu sudah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden. Dialog itu direkam sangat baik oleh Kwik yang mana Bung Hatta menyatakan bahwa hari ini negara kita sedang “dipreteli” atau dijual satu per-satu.

Hipotesis bung Hatta kini menjadi kenyataan. Dominasi asing dalam hal pengelolaan sumber daya alam menjadi ladang besar pembentukan sistem ekonomi di Indonesia. Pasal 33 UUD yang secara eksplisit berisi keberpihakan pada masyarakat kini terdegradasi dengan berbagai kebijakan negara. Dalam tulisannya di Kompas pada tahun 2010, Kwik  memetakan persoalan mendasar ini secara lebih spesifik dengan mengutip data dari berbagai ilmuwan dunia seperti Jeffrey Winters, yang merupakan guru besar pada Northwestern University, Chicago. Pada bukunya  yang berjudul “ Power In Motion” Capital Mobility and the Indonesian State” dituliskan mekanisme pengambilalihan sumber daya alam  Indonesia dilakukan melalui konferensi Jenewa oleh The time life corporation. Beberapa perusahaan besar yang bergerak dibidang perminyakan dan perbankan seperti, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, dan US Steel bertemu dengan para ekonomi Indonesia yang terkenal dengan sebutan “ The Berkeley Mafia”

Manajemen pengaturan untuk berbagi sumber daya alam di Indonesia juga didukung oleh infrastruktur hukum yang memudahkan investasi dalam jangka waktu yang panjang. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan Mahfud MD yang menyampaikan bahwa sebenarnya kita tersandera oleh produk hukum yang dibuat oleh elit politik kita sendiri. Ia memberikan contoh tentang dokumen undang-undang yang dipegang oleh PT Freeport Indonesia. salah satu klausul dalam regulasi tersebut menyatakan bahwa ‘’ ketika aturan atau regulasi itu dicabut dikemudian hari tidak berlaku bagi Freeport”

Beberapa fakta ini yang Kwik tentang, kebijakan negara yang sangat liberal menjadikan kedaulatan dan nasionalisme kita tidak ada artinya sama sekali. bagi saya yang cukup terlambat mengikuti jejak Kwik, melihat ada praktik nasionalisme yang berbeda dari cara pandang beliau. Doktrin nasionalisme yang Kwik pegang tidak berkutat pada identitas yang chauvinistik, namun lebih pada keadilan ekonomi yang wajib dipertahankan dan diperjuangkan. Hal itu dipraktekkan ketika beliau menduduki kursi Menteri Bappenas di era Presiden Megawati. Kwik saat itu menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Menurutnya, menyesuaikan harga minyak dengan aturan New York mercantile exchange (Nymex) bertentangan dengan UUD.

Tak hanya asumsi, Mahkamah Konsitusi ketika diketuai oleh Jimly Ashidiqi melalui putusannya mengatakan bahwa Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pada pasal 28 ayat 2 yang berbunyi ;

“ harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar (artinya mekanisme pasar)”

Namun putusan MK tersebut, malah dijawab oleh pemerintah dengan mengeluarkan Perpres 36 tahun 2004, yang berbunyi ; “Harga BMM dan Gas Bumi diserahkan pada persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. “

Bagi Kwik, penyesuaian harga dengan doktrin pasar internasional merugikan bangsa karena Pertamina harus membeli kelebihan konsumsi masyarakat dari perusahaan asing yang melakukan eksploitasi migas di Indonesia. Mereka jelas mengenyampingkan perjanjian bagi hasil yang harusnya menjadi hak warga negara tanpa harus menaikkan harga BBM.

Sikap kritisnya pada kapitalisme tidak berhenti sampai disitu, pada rezim pemerintahan Jokowi Kwik sempat mengkritik banyaknya pengusaha yang wara-wiri di media terkait dengan susunan kabinet Presiden saat itu, di salah satu diskusi bahkan beliau mempertanyakan isu 9 naga yang diduga mendukung Jokowi dalam perhelatan Pilpres. Tentang jargon revolusi mental, Kwik tidak absen, ia mempertanyakan konsep yang tidak jelas praktiknya dalam kehidupan berbangsa.

Disalah satu Tv Nasional Kwik membandingkan konsep revolusi mental dan revolusi yang terjadi China. Baginya justru China yang mampu mengikuti doktrin Trisakti Bung Karno secara konsisten sehingga menjadi negara besar seperti sekarang ini. Sementara Indonesia hanya berhenti pada Lipservice dan dalam praktiknya menjadi antek asing dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

“Untuk mengakhiri”, banyak hal mengenai Kwik yang tidak tertuliskan, terlalu sedikit memori kita untuk mengingat semua hal yang beliau sumbangkan untuk Indonesia. Sedari kuliah di Roterdam, menjadi mata-mata Indonesia dalam kasus kontrontasi Irian barat di Belanda, hingga kegigihannya dalam memperjuangkan kedaulatan sumber daya alam bangsa ini.

Kini Kwik telah berpulang. Bangsa ini kembali kehilangan sosok intelektual, akademisi dan nasionalis sejati. Mengingatnya seperti mengembalikan Bung Hatta dengan segala konsep ekonomi kerakyatan.

“Kita betul-betul kehilangan”, Kwik kini mengikuti rekan sejawatnya seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, Dawam Rahadjo, Sri Edi Sasono , dan Mubyarto. Mereka tokoh bangsa yang penerusnya kini makin jarang kita temui dalam dinamika politik Indonesia.

Selamat Jalan Pak Kwik.

God bless you